UNSUR DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA PADA PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Abstract views: 808
,
PDF downloads: 16784
Abstract
The existence problem of corruption in Law Number 31 Year 1999 as amended by Law Number 20 Year 2001 is the formulation of element "may harm the state finance or state economy" in Article 2 paragraph (1) and article 3 which causes the emergence of The debate on understanding the word "can harm" it. The purpose of writing in this is to know the qualification of elements can harm the state finance or the state economy on corruption crime as well as to know the proof of the element can harm the state finance or state economy on corruption criminal law. From the main result of writing can be concluded that Element "can harm state finance or state economy" represent potential loss of state finance or state economy in order to fulfill the element "may harm the state finance or state economy" does not necessarily have suffered losses, but the element of state losses must still be proven and must be calculated, although as an estimate or though it has not yet occurred and the calculation shall be determined by the expert.
Keywords: Corruption, State Losses
References
Adi, Koesno, Penanggulangan Tindak pidana Korupsi Dalam Berbagai Perspektif, Setara Press, Malang, 2014.
Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1993.
Ilyas, Amir, Asas – Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
Wiyono, R., Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2008.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1954.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Jurnal / Makalah / Hasil Penulisan
Indonesia Corruption Watch, Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2014.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006.
Situs Web
https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi.
http://sitimaryamnia.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html.
