Harmoni Pengaturan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Imam Suroso

Abstract


Berawal dari Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentana Nasional Indonesia (TNI), dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000, dan dilanjutkan dengan pembentukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebegai perubahan atas Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor. 13 Tahun 1961 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam perubahan tersebut terdapat problematika hukum, dan perlu dilakukan kajian. Dengan menggunakan teori dan konsep hukum yang jelas diharapkan dapat menemukan jawaban terhadap problematika hukum atas pengaturan penghentian penyidikan oleh penyidik Polri.

Kata Kunci : Harmoni pengaturan penghentian penyidikan oleh Polri.


Full Text:

PDF

References


Amrah Muslimin, beberapa azas-azas dan pengertian-pengertian pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, Alumni Bandung, 1980.

Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012.

Fritjop Capra, titik Balik Peradaban, Yayasan Benteng Budaya, Yogyakarta, 1999.

Heri Tahir, Proses Hukum Yang Adil dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010.

Ignatius Mulyono, dalam makalahnya yang disampaikan pada acara forum koordinasi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dengan tema “Peningkatan Sinergitas Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Dalam Rangka Mewujudkan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Berkualitas” di Hotel Mira Jakarta, pada tanggal 04 Nopember 2011, diselenggarakan oleh Kementrian Hukum dan HAM RI.

Kusnu Goesniadhie S dalam Mahendra Putra Kurnia, konsep Harmonisasi Hukum pengembangan kawasan perbatasan Negara Kesatuan Pepublik Indonesia berbasis teknologi Geospasial, Malang, 2010.

Laica marzuki H.M, 1997 “Legal human Resourcesdalam konteks komponen system hukum”, Majalah hukum varia Peradilan Tahun XII, No 149, 1998.

LH. Santoso Kamus Praktis Bahasa Indonesia, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2010.

Philipus M. Hadjon, dalam konsep hukum tentang Wewenang, fakultus hukum Unair Surabaya.

Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung.

Wicipto Setiadi, Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaikan Kualitas Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.4 No.2, 2007.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perubahan kedua Tahun 2000, Makamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VI/MPR/2000, tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2000.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Jakarta, 1981.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, 1986.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2002.




DOI: http://dx.doi.org/10.25139/mih.v1i2.730

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


OFFICE :


Progam Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas DR. Soetomo

Jl. Semolowaru 84 Surabaya

Telp. (031) 5944750

Email : jurnalbisnis.unitomo@gmail.com

 

Index By :