PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK PENGGANTI KARENA HILANG OLEH AHLI WARIS YANG DISEBABKAN OLEH BENCANA ALAM

Faiqa Fatmala

Abstract


Pendaftaran tanah pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian hak kepada pemilik tanah. Terbitnya sertipikat merupakan pemberi rasa aman kepada pemilik tanah akan haknya pada tanah tersebut. Hak Milik atas tanah sifatnya turun temurun,namun jika sertifikat Hak Milik tersebut hilang,alat bukti apa yang digunakan oleh ahli waris dalam proses penerbitan sertipikat pengganti, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukannya. Dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menemukan kebenaran koherensi. Alat bukti kepemilikan oleh ahli waris adalah surat keterangan waris yang disahkan camat atau lurah, dalam proses penerbitan sertipikat pengganti yang hilang karena bencana alam dilakukan terlebih dahulu pengecekkan data fisik dan data yuridis dan kemudian diadakan pengumuman. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkan akan diadakan penerbitan sertifikat pengganti dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan maka Kantor Pertanahan akan menerbitkan sertipikat pengganti yang telah hilang karena bencana alam.

Kata Kunci : Penerbitan Sertipikat Pengganti, Ahli waris, Bencana Alam


Full Text:

PDF

References


Badan Pertanahan Nasional, Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah, Jakarta, 1989

Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2008.

Lubis dan Abd. Rahim Lubis. Mhd Yamin, Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Surabaya, 2005.

Parlindungan, A.P., Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Santoso, Urip, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Prenadamedia Group, Surabaya, 2015.

Sihombing, B.F., Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 2004,

Soerjopratikno, Hartono, Hukum Waris tanpa Wasiat, Mustika Wikasa, Yogyakarta, 1994.

Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Wawancara

Wawancara dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional kab/kota palu, 10 Agustus 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah




DOI: http://dx.doi.org/10.25139/mih.v1i2.732

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


OFFICE :


Progam Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas DR. Soetomo

Jl. Semolowaru 84 Surabaya

Telp. (031) 5944750

Email : jurnalbisnis.unitomo@gmail.com

 

Index By :