DISKURSUS REGULASI TINDAK PIDANA TERORISME

Sunardi Sunardi

Abstract


Alasan adanya kekosongan hukum seringkali membuat aparat penegak hukum dihadapkan pada kesulitan untuk menangani masalah tindak pidana, termasuk dalam tindak. Atas alasan ini kemudian, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kata Kunci: terorisme, regulasi, kekosongan hukum


Full Text:

PDF

References


Buku-Buku dan Jurnal

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2004, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor … Tahun … Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia.

Eric Rosand, 2003, The Counter Terrorism Committee and the Fight Against Terrorism, American Journal International.

Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

John Kaplan, 1973, Criminal Justice, Mineola, New York: The Fundation Press Inc.

I Wayan Parthiana, 2004. Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi, Bandung: Yrama Widya.

M. Cherif Bassiouni, 2002, Legal Control of International Terrorism: A Policy Oriented Assessment Harvard International Law Journal 83, 2002.

Michael Bogdan, 1994, Comparative Law, Sweden: Kluwer Norstedts Juridik Tano.

Muladi, 2002, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: The Habibie Center.

______, 2003, Undang-undang Terorisme Sebagai Perlindungan terhadap HAM dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Terorisme.

Nicholas Rostow, 2002, Before and After: The Changed UN Response to Terrorism Since September 11th, Cornel International Law Journal.

P.A.F.Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru.

Paul M.A. Walewski, 2004, Combating International Terrorism: A Studi Of Whether The Responses By The UK And US To The Events Of 9/11 Are Compatible With Respect For Fundamental Human Rights, Columbia: The University Of British.

Prepared by the United Nations Office on Drugs and Crime, 2004, Legislative Guide To The Universal Anti-Terrorism Conventions And Protocols, New York: United Nations.

Sunardi, 2009, Klausula Attentat Dalam Kaitannya Dengan Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Terorisme, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Makalah Disampaikan pada Seminar di Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 25 Juli 2002.

Rasmian Nafik, Dari terorisme ke Terorisme, dari Lokal Hingga Global, LKPSDM, Surabaya, 14 September 2016

Romli Atmasasmita, Latar Belakang, Ide Dasar dan Paradigma Penyusunan

________________, Legitimasi Perpu Anti Terorisme, Makalah disampaikan di JCLEC di Semarang 8 Desember 2005.

________________, 2004, Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional Jilid ke-2, Bandung: Utomo.

Walker Clive, 1986, The Prevention of Terrorism in British Law, Manchester: Manchester University Press.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.




DOI: http://dx.doi.org/10.25139/mih.v1i2.733

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


OFFICE :


Progam Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas DR. Soetomo

Jl. Semolowaru 84 Surabaya

Telp. (031) 5944750

Email : jurnalbisnis.unitomo@gmail.com

 

Index By :

 

   

Web
Analytics Made Easy - StatCounter