KEWENANGAN MENDAGRI MEMBATALKAN PERDA DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI LEMBAGA EKSEKUTIF

Jeremia Radix

Abstract


Negara Indonesia adalah Negara hukum termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala aspek dalam bidang kebangsaan dan ketatanegaraan harus berdasarkan atas hukum.

Penelitian tesis ini terkait masalah/ isu hukum tentang pembatalan Perda sebanyak 3.143 Peraturan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hukum Pemerintahan Daerah , Mendagri memang mempunyai kewenangan untuk membatalkan perda sesuai ketentuan Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jika dilihat dari hukum perundang-undangan, dasar hukum yang dipergunakan Mendagri untuk melakukan pembatalan itu tidak benar secara hukum. Pasal 251 UU No.23 Tahun 2014 itu bertentangan dengan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang bersumber langsung dari UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945.

Menurut Pasal 24A UUD NRI 1945 , pengujian legalitas peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh MA. Pengujian konstitusionalitas UU terhadap UUD dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ketentuan dituangkan dengan tepat didalam Pasal 9 UU No.12 Tahun 2011 yang menyatakan dugaan pertentangan UU dengan UUD diperiksa dan diputus oleh MK, sedangkan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU diperiksa dan diputus oleh MA.

Lembaga eksekutif , Presiden atau kementerian, sebenarnya tidak boleh melakukan pembatalan terhadap perda secara sepihak dengan alasan apapun. UU No.12 Tahun 2011 ini lebih kuat karena merupakan derivasi langsung dari ketentuan Pasal 24A UUD NRI 1945. Seharusnya pembentukan UU No.23 Tahun 2014 tunduk pada ketentuan konstitusi. Pembentukan UU tidak boleh mencampur aduk antara kewenangan yudikatif dan pengawasan administratif. Prosedur yang demikian adalah prosedur executive review terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah seperti peraturan pemerintah , perpres , peraturan kepala daerah yang semuanya bisa dicabut sendiri oleh lembaga yang membuatnya.

Kata kunci : Kewenangan, Mendagri, Perda.


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.25139/mih.v1i2.734

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


OFFICE :


Progam Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas DR. Soetomo

Jl. Semolowaru 84 Surabaya

Telp. (031) 5944750

Email : jurnalbisnis.unitomo@gmail.com

 

Index By :

 

   

Web
Analytics Made Easy - StatCounter