AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG RANGKAP JABATAN SEBAGAI PEJABAT NEGARA

Jefry Tanugraha

Abstract


Profesi Notaris merupakan profesi yang terhormat karena tugas dari jabatannya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata. Pada kenyataannya dalam praktik, seiring waktu dengan kian bertambahnya jumlah orang yang menjalani profesi Notaris dari waktu ke waktu, ditambah dengan perkembangan teknologi dan adanya kesempatan bagi sebagian Notaris untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin, namun ada pula Notaris yang susah dalam mendapatan klien. Hal ini membuat sebagian oknum Notaris sampai melakukan rangkap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang rangkap jabatan sebagai pejabat negara; batasan jabatan pejabat negara yang dilarang rangkap jabatan oleh Notaris; dan relevansi larangan bagi Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang rangkap jabatan sebagai pejabat negara yakni terhadap akta yang dibuat tersebut akan kehilangan otentiknya, dan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta yang dibuat di bawah tangan apabila ditanda-tangani oleh para pihak yang bersangkutan. Batasan dari rangkap jabatan Notaris secara eksplisit sudah jelas diatur di dalam UUJN diantaranya adalah larangan Notaris merangkap sebagai Pegawai Negri, Pejabat Negara, Advokat, Pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah atau Badan usaha Swasta, Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris.  Sedangkan Relevansi larangan bagi Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris, yakni larangan rangkap jabatan Notaris yang merangkap sebagai pejabat negara diatur dalam Pasal 17 huruf (d) UUJN. Penjelasan dari pasal tersebut bahwa Notaris sebagai profesi yang bersifat mandiri, independent, tidak memihak salah satu pihak berbanding terbalik dengan profesi Advokat yang memihak kepada kliennya. Sehingga, apabila Notaris merangkap sebagai pejabat negara maka akan terjadi benturan kepentingan (conflict interest).

Kata Kunci: Akibat Hukum, Notaris Rangkap Jabatan, dan Pejabat Negara.


Full Text:

PDF

References


Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1963.

Felly Faradina, Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, Tesis, Universitas Indonesia, 2011.

Frans Hendra Winata, Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia, Renvoi, Jakarta, 2005.

Habib Adjie, Bernas-bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT, Mandar maju, Bandung, 2012.

Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan), Mandar maju, Bandung, 2009.

Herlien Budiono , Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Ignatius Ridwan Widyadharma, Etika Profesi Hukum Dan Keperanannya, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.

Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

Irawan soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003.

Muhammad Abdulkadir, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

N.E. Algra, H.R.W. Gokkel, dkk, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1983.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Editor : Anke Dwi Saputro, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.

Ridwan H.R. Hukum Adimistrasi Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.




DOI: http://dx.doi.org/10.25139/mih.v1i2.735

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


OFFICE :


Progam Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas DR. Soetomo

Jl. Semolowaru 84 Surabaya

Telp. (031) 5944750

Email : jurnalbisnis.unitomo@gmail.com

 

Index By :