Korupsi dalam Birokrasi dan Strategi Pencegahannya

Fatkhuri Fatkhuri

Abstract


Korupsi dalam pelayanan publik telah menjadi masalah cukup serius di Indonesia. Korupsi dalam konteks pelayanan publik disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal karena adanya keinginan masyarkat untuk mendapatkan pelayanan secara cepat dalam berbagai urusan seperti pengurusan perijinan dan sejenisnya. Rentang kerja birokrasi yang panjang dan berbelit-belit (red-tape) menyebabkan masyarakat tidak sabar dan menginginkan proses yang cepat dan efisien. Sedangkan faktor internal lebih
menitikberatkan pada adanya fenomena rentang birokrasi yang panjang dengan sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum di birokrasi untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Strategi dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan dua hal: pertama penguatan kelembagaan internal birokrasi. Penguatan kelembagaan internal birokrasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional. Birokrasi profesional harus dijalankan
dengan menerapkan aturan-aturan yang ketat dan pelaksanaanya dikontrol oleh atasan secara
ketat, dan tenaga pelayanan birokrasi harus ditopang oleh orang-orang yang memiliki
kompetensi memadai. Kedua penguatan kapasitas sumber daya manusia yang mendorong
birokrasi diisi oleh orang-orang yang profesional. Sumber daya manusia yang profesional
adalah pegawai yang bekerja dengan pengetahuan dan kompetensi yang memadai dan
memiliki integritas yang unggul. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan
melalui profesional development program dan character building program.


Keywords


Birokrasi, korupsi, pelayanan publik

Full Text:

PDF

References


Atlay, Asuman 1999, the efficiency of Bureuacracy on the public sector, DEU11BF, Dergisi Cilt. 14 Sayu 2 Yil: 1999 ss. 35—51

BPS 2016, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2015, No. 21/02/Th. XVIII, 22 Februari 2016

Dahlström, Carl 2011, Bureaucracy and the Different cures for gran and petty corruption, Working Paper Series, Qog The Quality Of Government Institute Department of Political Science University of Gothenburg.

Departemen Riset dan Kajian Strategis ICW, 2000, Hasil Survey Korupsi di Pelayanan Publik (Studi Kasus di Lima Kota: Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, Mataram dan Kupang), Jakarta.

Natasha Hamilton-Hart 2001, Anti-Corruption Strategies In Indonesia, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 37, No. 1, 2001: 65–82

Larmour, Peter 2007, ‗A short Introduction to Corruption and Anti Corruption‘, CIES e-Working Paper, No. 37

Philp, M. 2002,‘Conceptualising Political Corruption‘, in A. Heidenheimer at

Korupsi dalam birokrasi dan strategi pencegahannya - Fatkhuri 76 l Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial - Vol. 1 No. 2 Tahun 2018

al. Political Corruption: Concepts and Cases (Third edition), Chapter 3, pp. 41-57

Pikiran Rakyat 2016, Orangtua Siswa Geruduk Kantor Dinas Pendidikan Depok, diakses 14 Januari 2017, http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2016/08/31/orangtua-siswa-geruduk-kantor-dinas-pendidikan-depok-378854

Purwoko, Bambang 2016, Bureaucracy and the Politics of Identity: A Study on the Influence of Ethnicity on the Bureaucrat Recruitment Process in Sorong Selatan Regency, West Papua, Indonesia, Journal of Government and Politics, Vol. 7 No. 4 November 2016.

Suwitri, Sri 2007, Pemberantasan Korupsi di Indonesia: sebuah upaya reformasi birokrasi, Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol. 4 No. 1 Januari 2007, hal. 34—41




DOI: http://dx.doi.org/10.25139/jmnegara.v1i2.784

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Indexed By.

 

 

Web
Analytics Made Easy - StatCounter