ANALISIS KINERJA KEUANGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 – 2016
Abstract views: 1257
,
PDF downloads: 795
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 2014-2016.Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif kuantitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Kementerian Kelautan dan Perikanan terjadi fluktuasi kinerja keuangan dilihat dari rasio likuiditas, solvabilitas, efisiensi, dan pertumbuhan.Jika disorot dari keseluruhan rasio, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan secara kelancaran keuangan dan kemandirian keuangn dapat dikatakan baik, akan tetapi, jika dilihat dari tingkat pengelolaan keuangan yang dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja serta efisiensi dapat dikatakan kurang baik
References
Bastian, I.2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik,Bagian Penerbitan Salemba Empat, Jakarta.
Dooren, W.V, Geert, Bouckaert, and John Halligan.2010, Perfomance Management in the Public Sector,Routledge.
Febriyanto, I.I. “Dialektika kebijakan publik : Studi Komparasi Teori New Public Management Dengan Good Governance Dalam Persepktif Kebijakan Publik”
Gumanty, T.A. 2007, Manajemen Investasi : Konsep, Teori dan Aplikasi. Center of Studies, Jember.
Halim, A. 2001, Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat,
Indriyani, Pandansari. 2016, “Pengaruh PDRB dan Aset Terhadap Penerimaan Daerah Serta Implikasinya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah”,
Jensen, M.C dan Meckling William H.1976. “Theory of The Firm Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure”. Journal of Financial Economics, October, 1976, Vol 3, No.4,305 – 360.
Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1994.
Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta.
Munawir, S. 2012,Analisis Informasi Keuangan, Liberty, Yogyakarta.
Pandansari, T. 2016,“Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 19(3), 463-484.
Pramono, J. 2014,“Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)”, Jurnal Ilmiah Among Makarti, Vol 7(13),
Putri, N.R. 2013,“Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah). Tesis. Universitas Jenderal Soedirman.
Rusmana O, Warsidi dan Afiah Nunuy,Akuntansi Sektor Publik, Modul Kuliah dalam Omanrsm.blogspot.com
Sularso, H dan Restianto Yanuar E.2011,“Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah”, Media Riset Akuntansi, Vol 1(2),
Sutrisno. 2009,Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi, Ekonisia, Yogyakarta.
Undang – Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/09/19/pertumbuhan-pdb-perikanan-tertinggi-dalam-5-tahun
www.bps.go.id
www.kkp.go.id
www.kpu.go.id
Dooren, W.V, Geert, Bouckaert, and John Halligan.2010, Perfomance Management in the Public Sector,Routledge.
Febriyanto, I.I. “Dialektika kebijakan publik : Studi Komparasi Teori New Public Management Dengan Good Governance Dalam Persepktif Kebijakan Publik”
Gumanty, T.A. 2007, Manajemen Investasi : Konsep, Teori dan Aplikasi. Center of Studies, Jember.
Halim, A. 2001, Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat,
Indriyani, Pandansari. 2016, “Pengaruh PDRB dan Aset Terhadap Penerimaan Daerah Serta Implikasinya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah”,
Jensen, M.C dan Meckling William H.1976. “Theory of The Firm Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure”. Journal of Financial Economics, October, 1976, Vol 3, No.4,305 – 360.
Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1994.
Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta.
Munawir, S. 2012,Analisis Informasi Keuangan, Liberty, Yogyakarta.
Pandansari, T. 2016,“Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 19(3), 463-484.
Pramono, J. 2014,“Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)”, Jurnal Ilmiah Among Makarti, Vol 7(13),
Putri, N.R. 2013,“Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah). Tesis. Universitas Jenderal Soedirman.
Rusmana O, Warsidi dan Afiah Nunuy,Akuntansi Sektor Publik, Modul Kuliah dalam Omanrsm.blogspot.com
Sularso, H dan Restianto Yanuar E.2011,“Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah”, Media Riset Akuntansi, Vol 1(2),
Sutrisno. 2009,Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi, Ekonisia, Yogyakarta.
Undang – Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/09/19/pertumbuhan-pdb-perikanan-tertinggi-dalam-5-tahun
www.bps.go.id
www.kkp.go.id
www.kpu.go.id
Published
2018-05-04
Issue
Section
Articles
Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan by http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
