(untitled) (Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan, 2025)
Penjualan motor bodong dengan harga murah karena terindikasi motor tersebut tidak memiliki dokumen resmi. Kemudian, setelah diusut kebelakang, motor-motor yang tidak memiliki dokumen, yang dijual secara murah di pasaran, itu umumnya merupakan motor-motor yang diperoleh dengan cara melanggar undang-undang, seperti motor hasil kejahatan yakni pencurian, pembegalan, perampatasan, atau motor yang digelapkan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Keabsahan Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Dalan Perspektif Hukum Perdata. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Dalam Perspektif Hukum Perdata. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-undang (statute approach) dan Pendekatan Konsep Hukum (Conceptual Approach). nalisis pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keabsahan jual beli sepeda motor bekas tanpa BPKB dalam perspektif hukum perdata tidak dapat dikatakan sepenuhnya sah, karena tidak terpenuhinya unsur causa yang halal. BPKB merupakan dokumen penting yang membuktikan legalitas kepemilikan. Transaksi seperti ini berpotensi melanggar hukum jika kendaraan tersebut berasal dari tindak pidana. Perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi tanpa BPKB bersifat terbatas. Meskipun pembeli mungkin bertindak atas dasar itikad baik, ketidaktahuan tidak menghapus tanggung jawab hukum. Dalam praktiknya, pembeli tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata.