ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MA NO.482K/TUN/2021 TERKAIT SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NO.590/20TAHUN 2021
Abstract views: 370
,
LEX JOURNAL downloads: 393
Keywords:
IUP, Mining, Supreme Court Decision, Andesite
Abstract
Mining and the construction of public facilities of course require land acquisition before carrying out activities. However, conflicts of interest or legal issues are often encountered, both from the public who do not agree or there are discrepancies in the decrees issued by the government, both regional and central. Although the dispute can be resolved by filing a lawsuit in the State Administrative Court. However, there is still dissatisfaction from the aggrieved parties so that this research will assist in analyzing the Supreme Court Decision Number 482 K/TUN/2021 related to the dispute over the construction of the Bener dam in Wadas Village, Purworejo, Central Java.
Keywords: IUP, Mining, Supreme Court Decision, Andesite
References
Benny M. Yunus. (1980). Intisari Hukum Administrasi Negara, Bandung: Alumni.
Fadli, Mukhlish, dan Mustafa Lutfi. (2016). Hukum dan Kebijakan Lingkungan, Malang:
UB Press.
Hadjon, Philipus M., dan Djamiati, Tatiek Sri. (2005). Argumentasi Hukum. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Indroharto. (1993). Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara Buku I, Jakarta: Pustaka Harapan
Peter Mahmud Marzuki. (2014) Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana
Rangkuti, Siti Sundari. (2015). Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan
Nasional edisi ke-4, Surabaya: Airlangga University Press Surabaya.
Satjipto Rahardjo. (2000). Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian
Tesis dan Disertasi, Cetakan ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Safri Nugraha, (2007). Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan
yang Baik, Jakarta: BPHN.
Syamsudin, M. (2007). Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.
Jazim Hamidi. (1999). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak
(AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Jurnal
Angga, La Ode, Barzah Latupono, Muchtar A Hamid Labetubun, and Sabri Fataruba.
“Effectiveness of Law Number 41 the Year 1999 in the Case of Illegal Logging in Maluku Province.” Cepalo 3, no. 2 (2019): 85–92. https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1848.
Azhar, Muhammad, Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam‟,
Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara, 8.5, (2015): 274–87.
Henry, Alexandre. “Transmission Channels of the Resource Curse in Africa: A Time
Perspective.” Economic Modelling 82 (2019): 13–20. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.05.022.
Marthen B. Salinding, “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang
Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Konstitusi, 16, 1 (2019), https://doi.org/10.31078/jk1618.
Sari, R. (2022, Februari 8). Dilema Wadas sebagai Pendukung. Retrieved from
Berkas.dpr: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Februari-2022-230.pdf
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 20l2 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/ 29 Tahun 2020 tentang persetujuan
perpanjangan atas penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener di Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.
Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/ 20 Tahun 2021 tentang
Pembaharuan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah
Fadli, Mukhlish, dan Mustafa Lutfi. (2016). Hukum dan Kebijakan Lingkungan, Malang:
UB Press.
Hadjon, Philipus M., dan Djamiati, Tatiek Sri. (2005). Argumentasi Hukum. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Indroharto. (1993). Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara Buku I, Jakarta: Pustaka Harapan
Peter Mahmud Marzuki. (2014) Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana
Rangkuti, Siti Sundari. (2015). Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan
Nasional edisi ke-4, Surabaya: Airlangga University Press Surabaya.
Satjipto Rahardjo. (2000). Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian
Tesis dan Disertasi, Cetakan ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Safri Nugraha, (2007). Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan
yang Baik, Jakarta: BPHN.
Syamsudin, M. (2007). Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.
Jazim Hamidi. (1999). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak
(AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Jurnal
Angga, La Ode, Barzah Latupono, Muchtar A Hamid Labetubun, and Sabri Fataruba.
“Effectiveness of Law Number 41 the Year 1999 in the Case of Illegal Logging in Maluku Province.” Cepalo 3, no. 2 (2019): 85–92. https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1848.
Azhar, Muhammad, Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam‟,
Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara, 8.5, (2015): 274–87.
Henry, Alexandre. “Transmission Channels of the Resource Curse in Africa: A Time
Perspective.” Economic Modelling 82 (2019): 13–20. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.05.022.
Marthen B. Salinding, “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang
Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Konstitusi, 16, 1 (2019), https://doi.org/10.31078/jk1618.
Sari, R. (2022, Februari 8). Dilema Wadas sebagai Pendukung. Retrieved from
Berkas.dpr: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Februari-2022-230.pdf
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 20l2 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/ 29 Tahun 2020 tentang persetujuan
perpanjangan atas penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener di Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.
Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/ 20 Tahun 2021 tentang
Pembaharuan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah
Published
2022-07-31
Section
Articles
Copyright (c) 2022 Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
