Soetomo Administrasi Publik

Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PKK Kemajet di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang

2024-04-02T12:48:12+07:00

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat. Elemen utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat, keputusan pemerintah untuk merevitalisasi, dan mengelompokkan organisasi perempuan di bawah departemen dalam
federasi mengakibatkan lahirnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang disebut dengan (PKK). Sama halnya dengan yang terjadi di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, program PKK sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, salah satunya menjadi hal penunjang dan sebagai wadah implementasi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Untuk mendeskripsikan peran pemerintah dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui program PKK di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui program PKK Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang telah berjalan dengan baik. Hasil tersebut belum mencapai nilai optimal yang diharapkan. Bahwasanya peneliti masih menemukan beberapa pernyataan dalam indikator peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui program PKK Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Kelompok Usaha Perempuan Mandiri (KURMA) di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

2024-04-02T12:48:27+07:00

Program pemberdayaan perempuan merupakan upaya strategis untuk meningkatkan peran serta dan kesejahteraan ekonomi perempuan dalam masyarakat. Salah satu program yang diimplementasikan adalah
Kelompok Usaha Perempuan mandiri (KURMA), yang bertujuan untuk memberikan dukungan finansial dan pelatihan kepada perempuan untuk memajukan usaha mikro mereka. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisa implementasi program KURMA serta efektivitas program tersebut. Fokus penelitian adalah pada kelebihan dan kekurangan program serta penerapan konsep pemberdayaan perempuan, seperti enabling,
empowering, dan Protecting, berdasarkan teori Effendy (2022). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan
data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KURMA telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan, dengan memberikan akses finansial dan pelatihan yang
relevan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti beberapa kekurangan teridentifikasi, termasuk kurangnya evaluasi lanjutan dan tantangan persaingan pasar yang ketat. Penelitian
ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan dan perbaikan program, serta kontribusi pada pemahaman tentang pemberdayaan perempuan melalui program-program seperti KURMA. Dengan
demikian, rekomendasi diberikan untuk meningkatkan promosi dan sosialisasi Program KURMA, serta memperluas cakupan dan aksesibilitas program bagi perempuan di Kecamatan Krian. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih lanjut tentang upaya pemberdayaan perempuan melalui program-program seperti KURMA dalam konteks lokal.

Inovasi Pelayanan Publik LANTARAN (Layanan Pengantar Obat Pasien Rawat Jalan) dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan di RSPAL dr. Ramelan Surabaya

2024-04-02T12:48:45+07:00

Inovasi LANTARAN merupakan program terobosan yang dibentuk untuk memberikan layanan antar obat pasien rawat jalan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Layanan ini dilaksanakan secara GRATIS untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik dalam radius 20 Km. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan inovasi pelayanan LANTARAN di RSPAL dr. Ramelan Surabaya dan mengetahui faktor penghambat dan pendukung LANTARAN. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Fokus dalam penelitian ini menggunakan inovasi public service menurut Bloch (2010), antara lain Produk, Proses, Organisasi, Komunikasi. Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Teknik analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) Produk, pihak farmasi telah menghasilkan produk berupa pamflet yang dihadirkan untuk memudahkan Masyarakat dalam pelayanan obat secara gratis. 2) Proses, dalam pelayanan ini yaitu mengantar obat pasien selesai berobat di UPF 2 ke rumah pemohon dengan jaminan keamanan yang baik. 3) Organisasi, membentuk staf khusus untuk pelayanan LANTARAN yang diberikan sesuai tugas dan tanggung jawab untuk membantu pasien. 4) Komunikasi, melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebelum inovasi ini diterapkan kepada masyarakat atau pasien. Adapun faktor penghambat pada inovasi LANTARAN yaitu kurangnya sosialisasi dan penyebaran informasi kepada pasien tentang pelayanan LANTARAN. Rekomendasi yang dihasilkan yaitu perlu penambahan sarana dan prasarana yang lebih memadai, misalnya brosur atau baliho dan diperlukan informasi layanan LANTARAN melalui media sosial (WA, Facebook, Instagram dan media lainnya).

Evaluasi Pengawasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Di KPPBC TMP A Pasuruan Dalam Rangka Penurunan Tingkat Peredaran Rokok Ilegal

2024-04-02T12:49:08+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan barang kena cukai hasil tembakau di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP A Pasuruan dalam rangka penurunan tingkat peredaran rokok ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Responden penelitian meliputi petugas pengawasan bea dan cukai, pihak terkait di KPPBC TMP A Pasuruan, serta pedagang rokok. Teori yang digunakan dalam sebagai pendekatan dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dengan 6 kriteria yang digunakan dalam mengkaji evaluasi kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC TMP A Pasuruan, namun masih terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitas pengawasan tersebut, seperti kurangnya jumlah petugas pengawasan, minimnya sarana dan prasarana yang memadai, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan peredaran rokok ilegal. Selain itu, masih terdapat celah-celah dalam sistem pengawasan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelundupan dan peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama antar lembaga serta sosialisasi kepada masyarakat atas dampak dari rokok ilegal.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Kegiatan Perikanan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Kenjeran Surabaya

2024-04-02T12:49:28+07:00

Pantai Kenjeran Memiliki Pemandangan yang sangat indah serta mempunyai lokasi yang strategis serta akses jalan yang sudah memadai. Hal ini bisa dimanfaatkan sebagai para nelayan untuk mencari dan menangkap ikan lalu hasil dari tangkapan itu bisa dijual atau dikonsumsi sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di kecamatan Kenjeran Surabaya dan mengetahui apa faktor penghambat dan pendukung yang ada di Kawasan Pantai Kenjeran Surabaya.Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data, studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil cara mengetahui bagaimana pemberdayaan melalui perikanan di Kecamatan Kenjeran adalah: memberdayakan Masyarakat Pesisir Pantai ini merupakan satu program unggulan dari Departemen Perikanan dan Kelautan untuk mengembangkan masyarakat pesisir yang mata pencarian bersumber dari eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya Pesisir dan Kelautan. program yang dirancang oleh pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya di Pantai Kenjeran adalah program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Program tersebut disalurkan melalui dana PUMP yang masuk ke rekening nelayan kelompok usaha bersama (KUB). Program ini menjadi wadah para KUB dalam mendapatkan bantuan penambahan modal, pengetahuan dan pengalaman dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pendapatan, meningkatkan harkat dan martabat kelompok. kendala yang dihadapi adalah kurangnya koneksi sehingga saat mendaftar selalu masuk daftar tunggu serta saat ini mulai diterapkannya peraturan baru bahwa untuk mendapatkan bantuan harus memiliki legal hukum.

Peran Tenaga Perpustakaan dalam Peminjaman dan Pengembalian Buku Pada Layanan Drive Thru di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

2024-04-02T12:49:50+07:00

Teknologi informasi yang semakin berkembang, kini sangat berpengaruh terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun instansi. Percepatan teknologi digital ini juga berpengaruh terhadap kinerja instansi atau perusahaan. Salah satu layanan yang efektif dan efisien yakni layanan drive thru yang dilakukan di instansi perpustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tenaga perpustakaan dalam peminjaman dan pengembalian buku di layanan drive thru, serta menganalisis faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi kinerja tenaga perpustakaan pada layanan drive thru di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan drive thru di Dinas Perpustakaan berhasil memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan perpustakaan. Faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja tenaga perpustakaan melibatkan pelatihan pelayanan untuk meningkatkan kualitas layanan melalui aspek kepribadian, pelatihan IT, update wawasan pustakawan, dan pendidikan. Sedangkan faktor penghambatnya mencakup kompleksitas tugas pada pegawai, kurangnya fokus, kondisi lingkungan perpustakaan yang tidak optimal, dan keterbatasan SDM.

Collaborative Governance dalam Pencegahan Stunting di Kabupaten Sidoarjo

2024-04-02T12:50:10+07:00

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah yang ada di Jawa Timur dengan angka stunting tinggi. Dengan adanya kasus ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kesehatan Sidoarjo melakukan upaya – upaya dengan tujuan untuk menekan angka stunting dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Harapan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo supaya stunting bisa menurun dan masyarakat bebas dari yang namanya gizi buruk untuk balita dan bayi yang baru lahir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui proses Collaborative Governance dalam pencegahan stunting di Kabupaten Sidoarjo, 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pencegahan stunting di Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori Ansell and Gash. Hasil penelitian ini dengan menggunakan pendekatan teori Ansell and Gash 5 indikator yaitu, kondisi awal menjelaskan bahwa pada indikator ini sudah dinilai cukup baik dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Desain
kelembagaan, pada indikator ini dinilai sudah berjalan dengan baik maksimal dimana pihak sudah mau ikut terlibat dalam pencegahan stunting. kepemimpinan fasilitatif, indikator yang ketiga dinilai sudah baik juga yaitu respon para pemangku kebijakan dalam memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sudah berjalan dengan sesuai rencana. Proses kolaboratif, pada proses ini dirasa untuk sementara ini sudah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat terbukti bahwa sudah adanya penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo.

Analisis Pelayanan Transportasi Publik Feeder Wira Wiri di Kota Surabaya

2024-04-02T12:50:30+07:00

Kota Surabaya merupakan salah satu wilayah yang ada di Jawa Timur dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Tingkat kepadatan yang tinggi mengakibatkan tingginya juga angka kemacetan lalu lintas di Kota Surabaya. Maka hal ini mengakibatkan pemerintah berusaha menciptakan program – program baru untuk mengurangi angka kemacetan melalui beberapa program inovasi yang dibuat seperti Suroboyo Bus, Trans Semanggi, dan salah satu nya yang sekarang diterapkan yakni Feeder Wira – Wiri. Masyarakat mengalami puas ketika mereka merasa bahwa pemberi pelayanan sudah sesuai dengan kebutuhan yang masyarakat inginkan.. Maka dengan itu pemerintah membuat program Feeder Wira Wiri yang gunanya untuk menjangkau wilayah pinggiran yang ada di Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan transportasi public feeder wira wiri di Surabaya. Metode penelitian ini kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori kualitas pelayanan public 5 indikator yakni, tangibles, empathy, assurance, responsiveness, assurance. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa dilihat dari dimensi tangibles, masyarakat sudah merasa puas dengan adanya program Feeder Wira Wiri terlihat dari semakin meningkatnya jumlah penumpang setiap bulannya, Reliability sudah dirasa cukup puas karena petugas sudah menerapkan budaya 5S. Responsiveness, bahwa masyarakat sudah merasa puas dengan respon yang diberikan oleh petugas dan komunikasi sudah terjalin dengan baik. Assurance, petugas memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan mode layanan transportasi Feeder Wira Wiri dengan melengkapi CCTV pada feeder. Emphaty, petugas tidak membeda-bedakan pelayanan antar suku, ras, maupun golongan semua sama rata tak terkecuali.

Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui E-Rutilahu bagi Keluarga Miskin (Gamis) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya

2024-04-02T12:50:42+07:00

Pemerintah Kota Surabaya menggandeng Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas hidup warga.
Salah satu upaya dilakukan dengan membuat suatu program kebijakan E-Rutilahu berfokus
pada hunian yang layak untuk masyarakat miskin. Program Rumah tidak layak huni ini
dimaksudkan untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni, karena masih adanya warga
Surabaya yang rumahnya belum layak huni, dengan adanya program ini diharapkan
masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni mendapatkan rumah yang layak dan
dapat meningkatkan kualitas hidupnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-
faktor yang menyebabkan rumah menjadi tidak layak huni dan dampaknya terhadap
kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif.Teknik
pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang menyebabkan rumah tidak layak
huni antara lain adalah kerusakan struktural, kebocoran atap, retakan dinding dan masalah lain
yang dapat mengancam keamanan dan keberlangsungan rumah tersebut. Dampak dari kondisi
rumah yang tidak layak huni ini sangat beragam, mulai dari masalah kesehatan, lingkungan
yang tidak aman, resiko kecelakaan, kualitas hidup yang buruk dan dampak sosial dan
ekonomi.Teori yang digunakan adalah Teori Implementasi Kebijakan menurut Van Meter
dan Van Horn yang terdiri dari Standar Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi,
Sikap para Pelaksana, Komunikasi antara Organisasi, Lingkungan sosial Ekonomi. Melalui
temuan-temuan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan
kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi perumahan dan
kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi Pelaksanaan Program Surabaya Single Window di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) di Kota Surabaya

2024-04-02T12:50:53+07:00

Pelayanan publik merupakan suatu proses perubahan dalam sistem administrasi publik. Penyediaan
pelayanan publik telah menjadi perhatian kebijakan yang penting karena berhubungan erat dengan mutu

penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi internet, E-
Government membuka peluang baru untuk membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan

warganya, serta untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada
Peraturan Walikota Surabaya No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Secara Elektronik di Kota Surabaya. Surabaya Single Window (SSW) merupakan sebuah sistem pelayanan
yang bertujuan untuk menyederhanakan dan memudahkan proses perizinan di UPTSA Kota Surabaya dibawah
naungan DPMPTSP. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi William N. Dunn (2003) mencakup enam
kriteria yaitu efektivitas (effectiveness), efisiensi (efficiency), kecukupan (adequacy), perataan (equity),
responsivitas (responsiveness), dan ketetapan (appropriateness). Metode pendekatan yang diterapkan pada
penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data meliputi
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi SSW pada UPTSA
Timur telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam
pelaksanaannya, seperti koneksi internet yang belum memadai bagi masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini
merekomendasikan agar DPMPTSP & UPTSA TIMUR bisa mengoptimalkan jalinan kerjasama dengan
penyedia layanan teknologi dan pihak eksternal.

Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital Aplikasi Bimasena di Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya

2024-04-02T12:51:03+07:00

Digitalisasi di era modern ini sangat mempengaruhi sistem pelayanan publik di Indonesia, alhasil kondisi ini menimbulkan banyak perubahan dalam pelayanan publik yang dulunya serba manual dan terkesan lama sekarang dengan adanya digitalisasi ini lebih mempermudah tidak hanya bagi para pelayan publik tetapi juga bagi masyarakat. Dengan menggunakan teori dari Rogers (1983 dalam chitta et al, 2014) dengan 4 jenis indikator (knowledge, persuasion,decision, implementation, confirmation). Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimanakah wujud pelaksanaan penerapan inovasi pelayanan publik berbasis digital Aplikasi Bimasena di dispendukcapil Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara rinci tentang inovasi Aplikasi Bimasena dengan menggunakan teori dari Rogers (1983 dalam chitta et al, 2014) dengan 4 jenis indikator (knowledge, persuasion,decision, implementation, confirmation) ini Atas dasar ini, penelitian ini jenis/tipe penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa program dari pengembangan inovasi yang diluncurkan oleh dispendukcapil Kota Surabaya ini yakni Aplikasi Bimasena menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kota Surabaya dapat dikatakan sangat baik karena dari aplikasi ini dapat mempermudah pelayan publik sekaligus masyarakat dalam kepengurusan administrasi kependudukan. Hasil evaluasi dari Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital Aplikasi Bimasena di Dispendukcapil Kota Surabaya keseluruhan cukup baik, walaupun masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan kembali. Pelaksanaan pelayanan administrasi pdublik sangat membantu dan dapat terus dilanjutkan dengan catatan guna untuk terpenuhinya kebutuhan kepengurusan administrasi kependudukan.

Implementasi Penggunaan Dana Desa Pada Program Stunting di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo

2024-04-02T12:51:14+07:00

Penelitian ini membahas pentingnya implementasi alokasi dana desa oleh pemerintah desa dalam
penanganan stunting sebagai tanggapan terhadap masalah kurang gizi pada anak di bawah lima tahun,
yang dapat menghambat perkembangan fisik dan kognitif serta berdampak negatif pada masa depan
Indonesia. Implementasi kebijakan Dana Desa menjadi kunci dalam mendukung upaya pemerintah dalam
menurunkan angka stunting, terutama di Desa Kemiri, Sidoarjo, dengan fokus pada intervensi gizi spesifik
dan responsif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melibatkan wawancara,
observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data serta analisis data berdasarkan metode
analisis implementasi kebijakan Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Dana
Desa di Desa Kemiri untuk mencegah dan mengatasi stunting melibatkan langkah-langkah dari kepala desa,
bidan desa, kader Posyandu, dan masyarakat setempat. Meskipun terdapat kendala seperti pola audit yang
belum rapi, sekitar 70% tugas telah berhasil dijalankan. Program penyuluhan dan pemberian makanan
sehat bergizi serta vitamin mencapai tingkat keberhasilan sekitar 80%, meskipun sekitar 20% alokasi dana
belum terserap. Komunikasi antara kepala desa dan masyarakat setempat terjadi melalui pertemuan rutin,
dengan tingkat keberhasilan sekitar 65%. Faktor pendukung meliputi penetapan unit administrasi dan
pemastian sumber daya, namun faktor penghambat seperti kurangnya sumber daya manusia ahli dan
rendahnya pemahaman masyarakat tentang stunting mempengaruhi efektivitas program. Diharapkan,
upaya dalam penanggulangan stunting terus ditingkatkan di Desa Kemiri.

Respon Masyarakat Tentang Kualitas Pelayanan Laku Pandai BRILink di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

2024-04-02T12:51:25+07:00

Program inklusi keuangan seperti Laku Pandai dan layanan BRILink dapat memperluas akses keuangan dan meningkatkan kepuasan pelanggan, namun tetap menghadapi tantangan dalam mengatasi respon masyarakat terhadap perubahan tersebut. Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat tentang kualitas pelayanan BRILink dan juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BRILink di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kajian pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Informannya berjumlah 33 orang diantaranya adalah Kepala Unit BRILink, Staff Administrasi dan juga masyarakat Kecamatan Taman sebagai pengguna BRILink. Hasil dari penelitian ini menyoroti faktor-faktor kunci pengalaman masyarakat, termasuk aspek fisik, keandalan, daya tanggap, kompeten, kesopanan, kredibilitas, jaminan keamanan, akses, komunikasi dan paham pelanggan. BRILink berhasil membangun bukti fisik positif, meningkatkan kehandalan dan merespon dengan cepat. Namun tantangan teknis, keterbatasan akses dan kehandalan pegawai menjadi faktor penghambat. Saran untuk peningkatan mencakup perbaikan bukti fisik, pengembangan karyawan, peningkatan daya tanggap, fokus pada kompetensi dan peningkatan kesopanan. Dengan menerapkan saran ini, BRILink diharapkan dapat terus memperkuat citra mereka sebagai penyedia layanan publik keuangan yang handal dan responsif.

Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Klampid New Generation Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya

2024-04-02T12:51:35+07:00

Pelayanan publik merupakan wujud kewajiban negara buat mensejahterakan rakyat. Pemerintah pusat serta Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan publik, sebab hal tersebut merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Pelayanan publik diartikan dalam memberikan pelayanan atau melayani keperluan (orang) atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada suatu organisasi sesuai dengan hukum serta cara yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Klampid New Generation dan mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan pelayanan Klampid New Generation di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya kecamatan genteng. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara,observasi dan dokumentasi.Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 3 orang informan kunci yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Kepala Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, dan Kepala Bidang Pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna layanan Klampid New Generation di Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengungkapkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pelayanan Klampid New Generation. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepuasan masyarakat meliputi kecepatan pelayanan, kemudahan penggunaan sistem, ketersediaan informasi, dan kesesuaian data. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu perbaikan, seperti penyediaan informasi yang lebih komprehensif dan peningkatan pelatihan untuk pengguna sistem. Temuan ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dalam meningkatkan pelayanan Klampid New Generation guna memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti dan praktisi dalam bidang pelayanan publik dan pengembangan sistem informasi kependudukan di tingkat lokal.

Analisis Kebijakan Penggunaan E-Peken sebagai Optimalisasi Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Kedungdoro Kota Surabaya

2024-04-02T12:51:47+07:00

Kebijakan publik lahir sebagai respon terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat diukur dari dampak yang dihasilkan. Jika kebijakan mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dengan dampak positif, maka ini dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan. Pemerintah Kota Surabaya telah mengembangkan sebuah aplikasi sebagai bentuk inovasi dalam mendorong transaksi digitalisasi UMKM dengan melibatkan kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Dinas Statistik Kota Surabaya. Pada tanggal 31 Oktober 2021, Pemerintah Kota Surabaya secara resmi meluncurkan aplikasi E-Peken yang merupakan singkatan dari Pemberdayaan Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo. Penelitian ini menggunakan Teori Analisis Kebijakan William N. Dunn (2000) Empiris, Normatif, dan Evaluatif. Analisis data dilakukan dengan metode Miles & Huberman yang menyangkut reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kebijakan E-Peken berjalan dengan baik untuk UMKM, namun ada beberapa aspek dalam indikator analisis yang perlu diperbaiki. Faktor penghambat diantaranya: 1) Keterbatasan dalam kesiapan digital, seperti kurangnya pemahaman tentang teknologi dalam penggunaannya bisa menjadi kendala. 2) Tingginya tingkat persaingan di pasar, dapat menyulitkan beberapa UMKM untuk memperoleh eksposur yang memadai dan menarik pelanggan. 3) Keterbatasan kerjasama dengan pihak terkait, dapat menghambat pelaku UMKM dalam menjalankan operasional mereka secara menyeluruh melalui platform E-Peken. 4) Resistensi terhadap perubahan, terutama bila mereka telah mengelola bisnis dengan cara yang sama dalam jangka waktu yang lama.

Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai

2024-04-02T12:51:58+07:00

Kesenjangan antara penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan kriteria target menyoroti tantangan signifikan dalam pelaksanaan program tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki pelaksanaan BPNT di Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah studi kasus kualitatif, memungkinkan peneliti menjelajahi secara menyeluruh konteks, proses, dan dampak program. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat penerima manfaat terkait implementasi BPNT. Analisis data menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program, seperti kualitas data, mekanisme penyaluran, dan partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, implementasi BPNT di Kelurahan Watu menghadapi tantangan dalam mencapai sasaran secara efektif. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, memperbaiki validasi data, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kinerja dan dampak Program BPNT.

Analisis Kualitas Pelayanan Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ruteng Kabupaten Manggarai

2024-04-02T12:52:06+07:00

Pelayanan Rekam medis adalah sekumpulan catatan yang memiliki isi mengenai semua hal selama pelayanan, yaitu data diri pasien, rencana dan hasil pemeriksaan kesehatan, terapi yang diberikan, perawatan lain pada klien atau pasien yang diterima pada suatu sarana pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Kualitas Pelayanan Rekam Medis di Rumah Sakit Umum (RSUD) Ruteng Kabupaten Manggarai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan memperoleh data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan 5 dimensi pelayanan dari teori Servqual Parasuraman, Zeithaml, dan Berry yaitu Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa RSUD Ruteng sudah menerapkan 5 dimensi dalam pelayanan yaitu Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy. Namun jika ditinjau dari peralatan fasilitas di RSUD Ruteng, seperti komputer sebagai media untuk menginput data rekam medis pasien masih sangat kurang dengan jumlah yang ada di rumah sakit, serta kehandalan dari sistem pelayanan rekam medis di RSUD Ruteng dalam proses penginputan data pasien menggunakan komputer memakan waktu yang cukup lama sekitar ≤ 15 menit dan akan dikirim ≤ 5 menit ke Poli atau Klinik di RSUD Ruteng. Sedangkan untuk daya tanggap dapat dilihat dari informasi yang dijelaskan oleh pihak RSUD Ruteng dinilai dapat memberikan manfaat bagi keluarga pasien dan mudah dipahami, dan dalam bentuk jaminan pihak RSUD Ruteng menjamin berkas rekam medis pasien dengan baik, dan dalam memberikan empati pihak RSUD Ruteng bisa menjelaskan secara detail terkait prosedur atau mekanisme pelayanan yang sesuai kebutuhan/keluhan dari pasien maupun keluarga pasien.

Evaluasi Pelayanan City Branding Melalui Program Surabaya Shopping and Culinary Track (SSCT) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya

2024-04-02T12:52:17+07:00

Kota Surabaya merupakan salah satu wilayah yang ada di Indonesia dengan pusat perbelanjaan dan juga perekonomian terbesar. Dengan kemajuan teknologi pemerintah Kota Surabaya juga ingin mengenalkan kotanya bukan hanya sebatas perbelanjaan dan juga perekonomian melainkan dengan budaya wisata bersejarah. Maka hal itu dibentuklah sebuah program yakni Surabaya Shopping and Culinary Track (SSCT) yang bertujuan untuk mengenalkan budaya sejarah yang ada di Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pelayanan city branding melalui program Surabaya Shopping and Culinary Track (SSCT) dan juga faktor penghambat dan pendukung program ini. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori William N. Dunn 6 elemen yaitu, efektivitas, efisien, perataan, kecukupan, responsive, ketepatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada elemen efektivitas dirasa kurang efektif dari segi tiket. Efisien, dari elemen ini dirasa sudah cukup dalam melakukan usaha untuk menarik wisatawan. Perataan, elemen yang ketiga dirasa sudah cukup merata ke semua kalangan masyarakat baik lokal maupun mancanegara. Kecukupan, sudah dirasa cukup berhasil dilihat dari antusias masyarakat setiap tahunnya ada peningkatan. Responsive, tanggapan masyarakat dengan adanya program ini cukup baik. Ketepatan, dengan adanya program ini dirasa cukup tepat untuk mengenalkan wisata bersejarah ke wisatawan. Tetapi hal itu tak jauh dari adanya kendala yakni dalam pembelian tiket yang masih terbatas dan juga unit yang masih sedikit.

Efektivitas Kebijakan Feeder Wira-Wiri Suroboyo dalam Mengentaskan Kemacetan dan Disparitas Transportasi di Kota Surabaya

2024-04-02T12:52:27+07:00

Kemacetan dan disparitas transportasi menjadi tantangan utama dalam pengelolaan perkotaan di Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas kebijakan Feeder Wira-Wiri Suroboyo dalam menangani permasalahan kemacetan dan disparitas transportasi di Kota Surabaya, dengan mendeskripsikan bagaimana efektifitas Kebijakan Feeder Wira-Wiri Suroboyo, dalam mengentaskan kemacetan dan disparitas transportasi di Kota Surabaya, serta menganalisis faktor penghambat dan faktor pendorong kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model efektivitas dari Budiani yakni, ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Penelitian ini menggunakan metode analisis menurut Miles & Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang melibatkan analisis fakta untuk menyelidiki dampak kebijakan Feeder Wira-Wiri Suroboyo terhadap kemacetan dan disparitas transportasi. Hasil dari penelitian ini Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan Feeder Wira-Wiri Suroboyo dibilang cukup efektif dengan 4 elemen yang dijelaskan yaitu, ketepatan sasaran Feeder Wira-wiri Suroboyo, dinilai tepat sasaran yaitu menyediakan sarana transportasi alternatif bagi masyarakat Kota Surabaya, serta memberikan akses terhadap masyarakat yang tinggal diperkampungan kecil dengan minimnya akses. Sosialisasi program, strategi sosialisasi yang dilakukan oleh manajemen feeder wira-wiri suroboyo sudah berjalan dengan baik melalui penyampaian langsung dan pemberitaan secara online, masyarakat sudah mulai terbuka terhadap informasi yang disampaikan. Pencapaian tujuan program, dalam hal ini tujuan dari program feeder wira-wiri suroboyo sudah berjalan dengan baik, dimana program ini dapat menyediakan angkutan pengumpan dan memberikan alternatif transportasi bagi masyarakat. Pemantauan program, dalam hal ini pemantauan sudah berjalan dengan baik yaitu dengan melakukan tracking pada aplikasi gobis, serta pemantauan secara rutin dengan monitor yang selalu terhubung Feeder wira-wiri Suroboyo. Sehingga program ini sudah dikatan efektif bagi masyarakat. Namun ada faktor penghambat seperti kurang berhasilnya program ini untuk mengurangi tingkat kemacetan di beberapa ruas jalan utama. Pengimplementasian jalur khusus dan sistem koordinasi transportasi publik tidak berdampak terhadap peningkatkan efisiensi pergerakan kendaraan. Di lain hal, tantangan masih terjadi di beberapa wilayah yang memerlukan perhatian lebih lanjut, seperti peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi alternatif. Saran penulis untuk memberikan rekomendasi termasuk peningkatan kerjasama antara pemerintah, operator transportasi, dan masyarakat guna memastikan keberlanjutan dan kesuksesan kebijakan ini dalam jangka panjang.

Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan

2024-04-02T12:52:44+07:00

Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 telah membentuk Program Keluarga Harapan dalam upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan. PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin penerima manfaat (KPM) dan bagi anggota keluarga keluarga (KPM) diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program serupa di Negara lain yang dikenal dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) yang diterjemahkan menjadi bantuan tunai bersyarat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian karya tulis ilmiah ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut : bagaimana hasil Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam upaya Meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan. Teori yang digunakan adalah menggunakan teori Finsterbusch and Motz dengan indikator kesejahteraan keluarga.Dari penelitian ini diketahui bahwa proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Babat sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan meningkatnya dalam bidang pendidikan, pangan, kesehatan, untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Evaluasi Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang dan Jasa dengan E-Procurement di Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

2024-04-02T12:52:52+07:00

Pada tahun 2023, Kabupaten Sampang melaksanakan tenderisasi sebanyak 218 proyek. Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti peserta tender/badan usaha yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, pemutusan kontrak secara sepihak oleh badan usaha, dan banyak badan usaha fiktif untuk memenangkan badan usaha utama. Pelaksanaan e-procurement harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sehingga dapat mencapai tata kelola barang dan jasa yang lebih baik di Kabupaten Sampang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan indikator efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian dilaksanakan di Kantor Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah Kabupaten Sampang. Informan penelitian ini terdiri dari kepala LPSE, administrator LPSE, pengguna barang/jasa (OPD), dan penyedia barang/jasa (badan usaha). Analisis data penelitian menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil analisis peneliti menyatakan bahwa, pelaksanaan tenderisasi melalui e-procurement di Kabupaten Sampang telah berjalan dengan baik meskipun ada kendala yang dihadapi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sampang yang terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek sumber daya manusia, aspek penyedia barang/jasa, dan aspek akses e-procurement. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pernyataan wawancara kepada Kepala Administrator LPSE, panitia tender, dan pemenang tender yang menyatakan bahwa e-procurement yang memuat e-tendering dinilai dapat mengefisienkan waktu, meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan meminimalisir anggaran.

Analisis Pengembangan Kawasan Agropolitan Melalui Inovasi PAJALE di Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

2024-04-02T12:53:04+07:00

Kabupaten Jember merupakan penghasil Padi terbesar di Jawa Timur. Tetapi hal itu berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan, kurangnya subsidi pupuk menjadikan produksi padi terhambat. Salah satunya di Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas sebagai penghasil padi terbesar dan juga merasakan dampak dari adanya kelangkaan pupuk ketika musim tanam tiba. Untuk mengatasi kelangkaan pupuk pemerintah membuat sebuah inovasi PAJALE. Selain itu inovasi ini diharapkan mampu mengembangkan kawasan agropolitan di Kabupaten Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis data: 1) untuk mengetahui kinerja pengembangan PAJALE; 2) untuk menganalisis tentang faktor – faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan kegagalan; 3) untuk mengetahui mengrekomendasikan kebijakan supaya PAJALE bisa lebih baik kedepannya.

Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani melalui Program Bantuan Peningkatan Produksi dan Produktivitas di Kabupaten Sampang

2024-04-02T12:53:12+07:00

Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Sektor pertanian juga disebut sebagai tulang punggung dalam perekonomian, oleh karena itu negara memprioritaskan pertanian dan ketahanan pangan penduduk dalam situasi sosial sebagai suatu hal yang penting bagi pembangunan manusia. Peran Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Bantuan Benih Padi dan Jagung Kabupaten Sampang telah berjalan dengan baik. Hasil tersebut belum mencapai nilai optimal yang diharapkan. Bahwasanya peneliti masih menemukan beberapa pernyataan dalam indikator Peran Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipaparkan sebagai Peran fasilitator ,Peran inovator, Peran modernisator ,Peran pelopor Peran pelaksanaan diri dalam membantu kelompok tani mendapatkan akses dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dalam hal ini mereka telah menyediakan UPT Pertanian setiap kecamatan untuk memudahkan petani untuk mendapatkan akses langsung dengan pemerintah

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Melalui IKM Produk Makanan Olahan (Studi Pada IKM Elok Mekar Sari di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya)

2024-04-02T12:53:20+07:00

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan Masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat berbasis komunitas melalui IKM produk makanan olahan dan apa faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan Masyarakat berbasis komunitas melalui IKM Elok Mekar Sari Produk makanan olahan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Robert Chambers, yaitu: Enabling, Empowering dan Protecting. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambar seutuhnya mengenai suatu hal, yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti. Hasil menunjukan bahwa Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, memberikan beberapa bantuan berupa bantuan bibit jamur, bibit lele, fasilitas seperti: rumah jamur gedek, kolam ikan terpal dan memberikan pelatihan pembuatan produk dan pelatihan pemasaran produk melalui media sosial. Pemberdayaan yang dilakukan ini cukup baik karena telah berjalan dengan efektif dan masyarakat menjadi mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, terutama ekonomi keluarga mereka.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Merimbang Jaya Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang

2024-04-02T12:53:30+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lalau Sempuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Merimbang Jaya Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hambatan yang terjadi dasarnya berupa permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat dimana dalam pengelolaan BUMDes pada unit ternak babi adanya keterbatasan yang BUMDes alami, mulai dari pendapatan BUMDes yang belum optimal karena unit usaha ternak bersifat pinjam atau pakai, dan dalam pengelolaan, BUMDes hanya menyediakan bibit ternak dalam pemeliharaannya ditambah kurangnya sumber daya manusia yang mengempuhuni dalam pengelolaan BUMDes. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan BUMDes Lalau Sempuan yang berfokus untuk mengetahui pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 6 prinsip 1) Kooperatif, 2) Partisipatif, 3) Emansipatif, 4) Transparan, 5) Akuntabel, 6) Sustainable sudah berjalan dengan baik, dimana juga dalam tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarkaat Desa Merimbang Jaya dapat dilihat dengan tercapainya empat aspek yakni: Pemenuhan atas kebutuhan dasar masyarakat, Pengembangan potensi ekonomi lokal, Pembangunan sarana dan prasarana desa, dan Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkung.