Soetomo Administrasi Publik

Evaluasi SuKMa-E-Jatim Dalam meningkatkan Pelayanan Kepuasan Masyarakat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik

Fitri Rahayu, Sri Roekminiati, Sapto Pramono — Sun, 29 Dec 2024 20:00:00 +0700

SuKMa-E-Jatim adalah inovasi berbasis internet yang dikelola oleh Biro Organisasi Setdaprov Jatim. Dengan inovasi tersebut bisa mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara tepat dan cepat oleh seluruh penyedia pelayanan publik. SuKMa-E- Jatim bertujuan untuk mengetahui gambaran Kepuasan Masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik. Namun dalam pelaksanaannya Aplikasi SuKMa-E-Jatim mengalami penurunan dalam 3 tahun terkahir Aplikasi sementara seharusnya Aplikasi SuKMa-E-Jatim dilaksanakan dalam masyarakat melakukan pelayanan publik agar bisa mengevaluasi seara langsung pelayanan publik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui peningkatan pelayanan kepuasan masyarakat dan faktor yang mempengaruhi pelayanamelalui Sukma-e Jatim di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik .Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif serta menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang terdiri dari beberapa elemen yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil dari penelitian ini adalah plikasi SuKMa-E-Jatim merupakan program yang sangat bagus Kata

Efektifitas Peningkatan SDM dalam Rangka Pembinaan dan Pelatihan Penanganan Anak Jalanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

M. Rifa'i, Sri Roekminiati, Sri Kamariyah — Sun, 29 Dec 2024 20:09:40 +0700

Fenomena anak jalanan di Kabupaten Gresik merupakan masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan. Berbagai kebijakan telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengatasi masalah anak jalanan. Salah satu aspek yang sering kali luput dari agenda prioritas pemerintah adalah bagaimana pemerintah dapat melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill) dan menghormati (to respect) hak-hak anak terutama anak yang termasuk ke dalam kategori masalah sosial seperti anak jalanan di Kabupaten Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi peningkatan SDM dalam rangka pembinaan dan pelatihan penanganan anak jalanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan menggunakan teori Duncan yang di dalamnya terdiri dari 3 (tiga) elemen, yaitu pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses, integrasi yakni pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan kegiatan dari program kerja yang telah disepakati dan mengadakan sosialisasi dengan pihak lain, dan adaptasi kemampuan organisasi untuk menyesuakan diri dengan lingkungannya. Hasil penelitian menunjukkan penanggulangan anak jalanan berbasis community development dan program pelayanan kesejahteraan anak jalanan belum terlaksana secara efektif karena rendahnya kesadaran, motivasi, dan keinginan dari anak jalanan itu sendiri. Implementasi yang tidak efektif tersebut mengakibatkan tumbuh kembang anak jalanan yang kurang optimal sebagai peserta program pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Satpol PP perlu bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan dan ditingkatkannya fasilitas pembinaan agar penertiban mendapatkan hasil yang maksimal.

Efektivitas Absensi Online Berbasis Android (PRESTIGE) Pada Peningkatan Kedisiplinan dan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

Muklis Cahyono, Ika Devy Pramudiana, Nihayatus Sholichah — Sun, 29 Dec 2024 20:10:47 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Absensi Online Berbasis Android (PRESTIGE) terhadap peningkatan kedisiplinan dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik serta mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung Absensi Online Berbasis Android (PRESTIGE) pada Peningkatan Kedisiplinan dan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data yang di gunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang menyebabkan absensi online pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik masih terdapat beberapa kendala diantaranya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik khusunya anggota yang bertugas di penjagaan yang diberlakukan sistem sift dengan jam kerja selama 8 jam. khusus anggota yang bertugas di penjagaan menggunakan sistem jam bebas. Dengan penerapan sistem jam bebas ini dapat disalah gunakan oleh pegawai dengan absensi pada saat cek in dan cek out tidak sesuai dengan jam kerja yang sudah ditetapkan asalkan mencukupi 8 jam kerja. Disinilah yang membuat ketidak disiplinannya dalam bekerja di instansi. Teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini saya berharap bahwasannya adanya kejelasan Bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik selaku instansi yang mempunyai aplikasi absensi online PRESTIGE agar melakukan pemeliharaan secara berkala agar server tidak mengalami trouble pada saat pegawai melakukan absensi, serta Pegawai pada Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Gresik disarankan agar dapat meningkatkan kedisiplinan lagi dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga harus menjadi contoh bagi pegawai yang lain baik dalam kedisiplinan maupun kinerja.

Strategi Optimalisasi Penanganan Bencana Banjir oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Heru, Sri Roekminiati, Sapto Pramono — Sun, 29 Dec 2024 20:11:22 +0700

Ternyata masih ada beberapa daerah yang sudah diupayakan untuk penanggulangan banjir melalui berbagai macam cara dengan sosialisasi kesiapsiagaan banjir tapi kenyataanya masih ada banjir di daerah kec cerme yang sering terjadi setiap tahunya, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam penanganan banjir di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.dan untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat dalam penanganan banjir di kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan hasil penelitian yaitu adanya pemantauan terhadap kawasan bencana banjir, pelatihan kesigapan dari satpol pp untuk penanganan banjir, penanganan darurat bencana banjir. Hasilnya Penelitian ini adalah perlunya peran dan partisipasi OPD terkait untuk bekerjasama melakukan penanggulangan banjir, adanya dukungan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tidak membuang sampah ke Sungai, yang bisa mengakibatkan banjir. Rekomendasi: Kurangnya Armada dan sarana, prasarana serta kurangnya masyarakat sadar akan aturan hukum yang berlaku untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan dan Penertiban Hiburan di Kabupaten Gresik

Maswiwir Wuryono, Ika Devy Pramudiana, Nihayatus Sholichah — Sun, 29 Dec 2024 20:11:51 +0700

Dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Kemudian disebut Satpol PP) memiliki peran strategis terkait dengan pelaksanaan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat. Atas dasar pelaksanaan tugasnya, Satpol PP memiliki landasan formatif untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah Masyarakat dalam menyelesaikan urusan dalam membuat tertib dalam aturan Hiburan di Kabupaten Gresik. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menertibkan ataupun yang biasanya disebut dengan Oprasi yang biasanya dilakukan dengan cara dadakan ataupun ada rencana dua hari sebelumnya dilaksanakan Oprasi warung-warung yang menyediakan fasilitas karaoke ataupun pramusaji yang berpakaian tidak sopan. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan Hiburan yang berada di Kabupaten Gresik serta Untuk faktor pendukung dan penghambat peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan Hiburan yang berada di Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang menyebabkan tidak tertibnya pelaporan ataupun perijinan dalam usaha ataupun yang di sebut hiburan yang dibentuk atau didirikan. Teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini saya berharap bahwasannnya adanya kejelasan untuk pelindungan hukum ataupun payung hukum dalam permasalahan pengawasan dan penertiban hiburan yang melanggar di Kabupaten Gresik ini yang membuat resah terhadap pemerintahan. Adapun tujuan dari landasan teori yaitu memaparkan informasi permasalahan secara teoritis dalam kaitannya dengan penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan berdasarkan pengetahuan tertentu. Melalui temuan-temuan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan payung hukum terhadap suatu tindakan yang melanggar peraturan tentang pengawasan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dalam adanya suatu hiburan.

Inovasi Sistem Informasi Pengukuran dan Analisa Tunjangan Aparatur Sipil Negara (SIPANTAS) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik

Arif Joko Legowo, Sri Kamariyah, Ika Devy Pramudiana — Sun, 29 Dec 2024 20:12:17 +0700

Aplikasi SIPANTAS perlu diterapkan sebab adanya latar belakang yakni keberadaan pegawai yang bekerja tidak selaras dengan fungsi dan tugas pokok yang dimiliki dan tidak selaras dengan beban kerja pada setiap pegawai. Disamping itu penempatan jabatan yang belum berdasar pada kompetensi jabatan, penilaian kinerja yang dilaksanakan belum subjektif dan dalam melaksanakan tupoksi pekerjaan yang dibebankan, masih banyak pegawai yang kurang disiplin. Dengannya hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh para pegawai kurang efisien, efektif, akuntabel dan transparan dengan demikian menyebabkan sistem pelayanan publik makin berbelit-belit, lambat, dan keberlangsungannya tidak maksimal. Dalam hal ini penelitian memfokuskan teori Menurut Rogers (1983) dalam Inovasi Sistem Informasi Pengukuran dan Analisa Tunjangan Aparatur Sipil Negara (SIPANTAS) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik dengan lima indikator yaitu memiliki Keunggulan Relatif (Relative Advantage), Kesesuaian (Compability), Kerumitan (Complexity), Kemungkinan di Ujicoba (Triability), Kemudahan diamati (Observability). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan yaitu reduksi Data, observasi, dokumentasi dan wawancara. Sumber informasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara secara langsung dengan nara sumber, yaitu pegawai Pemerintah Kabupaten Gresik yang terlibat langsung dengan Inovasi Sistem Informasi Pengukuran Dan Analisa Tunjangan Aparatur Sipil Negara (SIPANTAS) di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, inovasi Pelaksanaan Inovasi pada Aplikasi SIPANTAS di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik sudah efektif dalam pengukuran kinerja pegawai. Kedua, ditemukan beberapa kendala dalam inovasi Aplikasi Sipantas ini yaitu Beberapa pegawai yang sudah tua atau mendekati masa pensiun, sulit memahami dalam penerapan aplikasi Sipantas dan Dari servernya yang seringkali down dikarenakan banyaknya pegawai yang bersamaan dalam menggunakan aplikasi sehingga terkadang aplikasi menjadi lemot dan bisa menyebabkan gagal entry, dalam hal ini terkadang pegawai dituntut untuk cepat menyelesaikan tetapi Aplikasi Sipantas lemot sehingga tidak efektif dan menyita banyak waktu.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Pelanggaran Pelacuran dan Perbuatan Cabul di Kabupaten Gresik

Muhammad Arif Tirtana, Aris Sunarya, Sri Roekminiati — Sun, 29 Dec 2024 20:12:47 +0700

Pelaku prostitusi adalah kalangan wanita remaja hingga kalangan wanita paruh baya, dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah serta pendidikan moralitas yang kurang. Prostitusi merupakan perbuatan atau tindakan menjual jasa sexsual seperti oral sex dan berhubungan badan demi mendapatkan uang atau kepuasan batin. Seseorang yang melakukan jasa sexsual disebut pelacur atau wanita tuna susila (WTS) atau sekarang disebut juga dengan Pekerja Seks Komersial (PSK). Penyebab terus menjamurnya pelacuran tau tindakan prostitusi adalah karena daerah Kabupaten Gresik sebagai daerah penyannga kota besar serta pariwisata yang cukup mendukung. Pelacuran atau tindakan prostitusi bisa dengan mudah ditemukan di daerah pariwisata di Kabupaten Gresik. Institusi pemerintah sudah semestinya Kabupatem Gresik memberikan layanan kebijakan publik yang baik. Layanan dapat berwujud respon pemerintah daerah dalam meregulasi kebijakan dalam bentuk aturan-aturan atau Implementasi kebijakan publik yang dapat mengantisipasi berbagai problematika yang terjadi di masyarakat umum. Pemerintah daerah sudah mempunyai peraturan daerah (PERDA) yang melarang pelacuran dan perbuatan cabul. Implementasi Perda yang dihadapi oleh pemerintah daerah dibagi ke dalam dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu faktor yang mendukung beberapa kebijakan publik pemerintah daerah guna memeberikan rasa aman nyaman di wilayah kabupaten Gresik. faktor Penghambat yaitu faktor yang mengahambat atau kurang mendukung kebijakan yang diterapkan atau dibuat oleh pemerintah daerah dalam membuat suatu kebijakan publik atau pun peraturan daerah . Upaya-upaya yang selama ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi faktor pendukung dan faktor penghambat yaitu dengan melakukan pencermatan materi Peraturan Daerah pemberantasan pelacuran dan perbuatan cabul serta melakukan sosialisasi dampak dari melakukan hubungan sexs secara bebas, melakukan kerjasama dengan dengan intansi terkait dan organisasi perangkat daerah lainya. Melakukan rapat dadakan, berkoordinasi dengan polisi militer serta bekerja sam dengan para wartawan, Mengikutsertakan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam setiap oprasi maupun razia, mengutus polisi pamong praja yang berpakaian preman ke tempat operasi atau wilayah tertentu yang diindakasi . Akibat belum optimalnya Implementasi Peraturan Daerah pemberantasan pelacuran dan perbuatan cabul berakibat sampai sekarang masih ada pelacuran di Kabupaten Gresik.

Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) di Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Bunayyah, Sri Kamariyah, Widyawati — Sun, 29 Dec 2024 20:21:39 +0700

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang efektivitas pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) di Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dan ntuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam efektivitas pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) di Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan jenis penelitiannya yaitu penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi yang terjadi suatu aspek efektifitas tertentu, sekaligus pula mendeskripsikan secara terperinci efektifitas tertentu melalui uraian dengan argumen yang jelas, Yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja Aplikasi e-SIMBADA di Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan Aplikasi e-SIMBADA di Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, dan sejauh mana prinsip pelayanan yang digunakan dalam Aplikasi e-SIMBADA oleh Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, Adapun dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) Di Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang mengacu pada teori dari Richard M Steers.Hasil penelitian menunjukkan bahw a, efektifitas aplikasi (e-SIMBADA) dalam penyusunan laporan di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dapat dinyatakan cukup efektif, meskipun terdapat beberapa kendala atau faktor penghambat dalam penerapan aplikasi (e-SIMBADA) . Hal ini ditandai dengan terpenuhinya kriteria efektivitas penerapan aplikasi (e-SIMBADA) baik dari aspek keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, dan pencapaian tujuan secara menyeluruh. Faktor-faktor pendukung efektivitas penerapan aplikasi (e-SIMBADA) dalam penyusunan laporan di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, meliputi Komunikasi yang baik, Sumber daya manusia yang baik, Sikap Implementor dan Strukur birokrasi yang memadai, sedangkan Faktor-faktor penghambat efektivitas penerapan aplikasi (e-SIMBADA) dalam penyusunan laporan di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, meliputi: Kendala Software dan jaringan, Sarana dan prasarana kurang memadai, Kurangnya Sumber daya manusia dan kurangnya Komitmen pimpinan.

Pelaksanaan Kebijakan Pendelegasian Pemberian Perizinan di Bidang Mineral dan Batu Bara Pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Gresik

Sutrisno, Sapto Pramono, Ika Devy Pramudiana — Sun, 29 Dec 2024 20:22:01 +0700

Salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia adalah sumber daya mineral dan batubara yang handal (menilai). Karena Sumber daya alam mineral dan batubara yang di Kelola dapat memberikan kontribusi peningkatan ekonomi alam yang dimiliki Indonesia apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat, begitupun sebaliknya jika tidak dimanfaat kan dikelola dengan baik Proses penambangan batu bara bisa menyebabkan pencemaran air, udara, dan tanah. Limbah tambang yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari lingkungan sekitar dan mengganggu kesehatan manusia serta kehidupan hewan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Diskriptif Kualitatif . Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data adalah dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil dari Penelitian ini dalam pelaksanaan kebijkan pendelegasian perizinanan di kabupaten Gresik sangat tergantung terhadap peran dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pemberian izin pertambangan Mineral dan Batubara semenjak diberlakukanya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Semenjak tanggal 11 April 2022 banyak mengalami permasalahan dimana dalam salah satu Pasal yang menyebutkan bahwa pendelegasian kewenangan pengawasan tidak bisa disubkan ke tingkat Kabupaten dan kota, pendelegasian itu sendiri mengandung arti yaitu Angka 1 Pendelegasian Meliputi : a)Pemberian Serifikat setandart dan izin; b)Pembinaan atas pelaksanaan perizin berusaha yang didelegasikan dan; c)Pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan; Angka 11 Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disubdelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota.

Implementasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Gresik

Mochamad Ujang Rudy Wasitho, Aris Sunarya, Sri Roekminiati — Sun, 29 Dec 2024 20:22:23 +0700

Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan berbagai langkah-langkah guna menertibkan gelandangan dan pengemis. Salah satu langkah yang digunakan adalah membuat sebuah aturan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat, aturan tersebut didalamnya berisikan mengenai bagaimana penertiban yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengatasi gelandangan, dan pengemis. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi pelaksanaan tugas penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi pelaksanaan penertiban gelandangan, dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik .Untuk mengukur pencapaian sasaran atau tujuan yang diinginkan dari suatu kebijakan,Peneliti menggunakan teori dari George C. Edward III. berpendapat bahwa ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, Sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan yaitu reduksi Data, observasi, dokumentasi dan wawancara. Sumber informasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara secara langsung dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Penanganan gelandangan, dan pengemis yang dilakukan oleh Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik berdasarkan teori dari George C. Edward III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sudah efektif, karena sudah berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2022. Upaya penanganan yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP yang sudah ada dan sudah melalui tahap antara lain, penyuluhan, pembinaan, kemudian di kirimkan ke dinas sosial untuk pembinaan lebih lanjut.

Evaluasi Kualitas Pelayanan Pajak Daerah di Badan PPKAD Kabupaten Gresik

Kasiadi, Nihayatus Sholichah, Ika Devy Pramudiana — Sun, 29 Dec 2024 20:22:44 +0700

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kualitas pelayanan publik di Badan PPKAD Kabupaten Gresik, BPPKAD Kab. Gresik selaku Organisasi Perangkat Daerah yang berkomitmen untuk selalu melayani masyarakat terus berupaya untuk meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pelayanan pajak daerah bagi masyarakat di Kabupaten Gresik. Diantaranya adalah dengan menciptakan inovasi melalui pelayanan Pajak Daerah berbasis ONLINE. Kualitas pelayanan publik sangat penting bagi kenyamanan dan kepuasan Wajib Pajak, Saat ini inovasi yang telah dilakukan BPPKAD yaitu mengintegrasikan beberapa aplikasi yang ada menjadi satu aplikasi terpadu yaitu Aplikasi SEPADAN (PAJAK Daerah Lainnya) dan SILOPINTER (Pajak Bumi dan Bangunan) membuat proses pajak yang sebelumnya terdapat beberapa tahapan kini menjadi lebih singkat prosesnya sehingga keterbukaan dalam pelayanan membuat akuntabilitas publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Gresik juga meningkat apalagi dengan tingginya volume Wajib Pajak yang dilayani setiap hari. Meskipun Badan PPKAD telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualiatas pelayanan pajak Daerah tapi, masih ada beberapa masalah seperti keterbatasan sumber daya manusia , Karakteristik Organisasi Perangkat Daerah, Sikap Para Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah, Komunikasi Antar Organisasi dan lingkungan sosial ekonomi. Penelitian ini adalah kualitatif. Menurut para ahli Creswell (2016; 4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah Proses eksplorasi dan Pemahaman oleh banyak individu atau kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Metode penelitian kualitatif lebih menekankan aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian berbentuk general. Teknik analisis mendalam dengan mengkaji masalah atau kasus karena metode kualitatif bersifat bahwa masalah satu akan berbeda dengan sifat masalah lainnya. Metode penelitian yakni suatu cara ilmiah agar menemukan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat dipergunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen kuat dari Badan PPKAD Kabupaten Gresik untuk menyediakan layanan yang berkualitas, beberapa kendala masih menjadi penghambat pencapaian tujuan tersebut. Infrastruktur yang memadai, pelatihan petugas yang berkelanjutan, dan penggunaan teknologi informasi memberikan kontribusi positif terhadap kualitas Pelayanan yang memadai. Namun, keterbatasan sumber daya manusia , Karakteristik Organisasi Perangkat Daerah, Sikap Para Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah, Komunikasi Antar Organisasi dan lingkungan sosial ekonomi yang menjadi terus penghambat utama. Disarankan agar Badan PPKAD Kabupaten Gresik meningkatkan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan, memperkuat kerjasama dengan para OPD terkait, serta terus melakukan perbaikan berdasarkan informasi dari Wajib Pajak. Proses eksplorasi dan Pemahaman oleh banyak individu atau kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Badan PPKAD ini, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kepuasan Wajib Pajak dan Peningkatan PAD kabupaten Gresik.

Evaluasi Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Penerapan Izin Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang di Kabupaten Gresik

Ageng Ika Sepuhtra, Aris Sunarya, Sri Roekminiati — Sun, 29 Dec 2024 20:23:03 +0700

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Penerapan Izin Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang Di Kabupaten Gresik dalam melakukan penerapan izin penataan ruang wilayah dan untuk mengetahui kebijakan Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Gresik dalam melakukan penerapan izin penataan ruang wilayah di Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan jenis penelitiannya yaitu penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi yang terjadi suatu aspek efektifitas tertentu, sekaligus pula mendeskripsikan secara terperinci evaluasi pelaksanaan penegakan hukum dalam penerapan izin kesesuaian pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Gresik faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum dalam penerapan izin kesesuaian pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Gresik. Adapun dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang evaluasi pelaksanaan penegakan hukum dalam penerapan izin kesesuaian pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Gresik yang mengacu pada teori dari Evaluasi kebijakan William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, evaluasi pelaksanaan penegakan hukum dalam penerapan izin kesesuaian pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Gresik secara keseluruhan adalah kurang maksimal dan kurang optimalnya kinerja pemerintah kabupaten Gresik dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan dengan menggunakan teori Evaluasi kebijakan William N. Dunn meliputi Efektivitas, Efesiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan, sedangkan Faktor pendukung dalam Evaluasi kebijakan perizinan tata ruang wilayah di Kabupaten Gresik antara lain, (1) Keyamanan Bermukim,(2) Kelancaran bermobilitas,(3) Kelestarian Lingkungan Hidup, sedangkan Faktor Penghambat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) keterbatasan pengetahuan Masyarakat terhadap tata ruang (2) Kurangnya Sosialisasi Pemerintah (2)Kurangnya kepatuhan dan kesadaran Masyarakat terhadap tata Ruang.

Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Khusnul Khuluq, Sri Kamariyah, Ika Devy Pramudiana — Sun, 29 Dec 2024 20:23:22 +0700

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan salah satu bentuk penerapan E-Government dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang bersih, efektif dan efisien sesuai konsep value for money. Pemerintah Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik menerapkan SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah sejak tahun 2014. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pengelolaan keuangan yang transparan, efektif dan efisien disamping laporan pertangungjawaban keuangan yang akuntabel dan auditabel. Penelitian ini bertujuan apakah implementasi penyusunan laporan keuangan di Kecamatan Dukun kabupaten Gresik dengan menerapkan SIPKD sudah efektif, juga Untuk mengetahui kendala dalam penyusunan laporan keuangan dengan menerapkan SIPKD di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik apakah masih memerlukan perbaikan sistem. Hasil Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa analisis penerapan SIPKD pada Pemerintah Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 270/PMK.05/2014 menunjukkan saat menjalankan aplikasi SIPKD secara bersamaan, proses menjadi sangat lambat bahkan kadang error hal ini dikarenakan bandwidth server kurang besar dan tidak ada peringatan (warning system) dari aplikasi SIPKD pada saat terjadi kesalahan proses input data. Berdasarkan penemuan yang diungkapkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem SIPKD pada Pemerintah Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik. Tetapi terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki. Sebaiknya pengelola server pusat perlu menambah kapasitas bandwidth server sehingga saat dipakai bersamaan seluruh OPD aplikasi tetap berjalan lancar dan perlu dilakukan penyempurnaan sistem operasi aplikasi SIPKD.

Evaluasi Aplikasi E-Controlling dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik

Sony Abidin, Sri Kamariyah, Ika Devy Pramudiana — Sun, 29 Dec 2024 20:23:41 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan aplikasi E-Controlling dalam pengelolaan laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Aplikasi ini dimplementasikan sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Evaluasi dilakukan menggunakan enam kriteria utama dari William N. Dunn (2003): efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi E-Controlling telah berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dengan memungkinkan akses real-time dan monitoring yang lebih baik. Efisiensi tercapai melalui pengurangan waktu dan biaya yang diperlukan untuk proses manual, serta pengurangan risiko kesalahan manusia. Kecukupan aplikasi ini terlihat dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pengguna, meskipun masih terdapat hambatan seperti masalah jaringan dan pemahaman teknologi oleh beberapa pengguna. Dari segi pemerataan, aplikasi ini memberikan akses yang setara kepada seluruh pegawai dan masyarakat yang berkepentingan. Responsivitas aplikasi tercermin dari kemampuannya dalam menanggapi umpan balik dan menyelesaikan masalah secara cepat. Ketepatan aplikasi terlihat dari kemampuannya dalam mencapai tujuan kebijakan, yakni peningkatan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan.

Namun demikian, untuk memaksimalkan manfaat yang diberikan oleh aplikasi E-Controlling, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Gresik meningkatkan kualitas jaringan internet, menyediakan pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif, serta mengembangkan fitur tambahan yang dapat meningkatkan fungsionalitas aplikasi. Dengan demikian, diharapkan aplikasi E-Controlling dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Evaluasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Perizinan Reklame di Kabupaten Gresik

Mochamad Rochmad Yuliedy, Nihayatus Sholichah, Ika Devy Pramudiana — Sun, 29 Dec 2024 20:28:53 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis Evaluasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam PerizinanReklame di Kabupaten Gresik. Dalam pelaksaan tugas dan fungsi Polisi Pamong praja penulis melihat beberapa permasalahan. Hal ini mendorong peneliti untuk memaparkan dan menganalisa lebih mendalam dalam kajian akademis mengenai fenomena tersebut dalam satu bentuk karya ilmiah Skripsi. evaluasi kebijakan pada prinsipnya adalah untuk menilai sebuah kebijakan yang dalampenyelengaraanya terdapat permasalahan. Dalam kajian ini peneliti merujuk pada teori-teori yang relevan guna menjawab setiap permasalahan yang mendasar dari evaluasi Peraturan Daerah.Adapun teori yang digunakan berkaitan dengan evaluasi yang dikemukakan oleh Abdul Wahab. Jenis penelitian yang diterapkan disini adalah penelitian kualitatif, yang juga menggunakan data olahan terkait penelitian yang dilakukan. Pendekatan kualitatif ini didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dihimpun dalam tulisan ini lebih banyak menggunakan data sekunder, sebaliknya data primer adalah untuk melengkapi / mendukung analisis dari data sekunder tersebut didapat dari wawancara terhadap informan yang berkompeten dalam menjawab permasalahan ini. Dari hasil penelitian diketahui bahwa evaluasi Peraturan DaerahBerkaitan tugas dan fungsi penegakan Peraturan Daerah dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan. Faktor penghambat atau yang menjadi kendala dalam penegakan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaran Reklameakan di analisis.

Efektivitas Penanganan Ketertiban Bangunan Liar (Studi Pelebaran Jalan Raya Manyar Kabupaten Gresik)

Junaedi, Sri Roekminiati, Aris Sunarya — Sun, 29 Dec 2024 20:29:13 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penanganan Ketertiban Umum Terhadap Bangunan Liar Studi Pelebaran Jalan Raya Manyar Kabupaten Gresik dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam menertibkan bangunan liar di kecamatan Manyar kabupaten Gresik. Bangunan liar yang terdapat di Kabupaten Gresik pada beberapa kecamatan kebanyakan dari mereka adalah orang pendatang atau orang di luar Kabupaten Gresik, mereka membangun bangunan tersebut di area umum seperti bahu jalan, di samping halte dan lahan-lahan kosong ditepi jalan.. Selain tinggal disana, mereka juga menjalankan usaha seperti bengkel,jual beli rosokan, besi bekas, cucian mobil, kafe remang-remang, jual pakaian bekas, warung kelontong, serta sebagian dari penjual ada menyediakan minuman beralkohol. Hal inilah yang menyebabkan keresahan masyarakat, serta mengganggu ketertiban umum dan membuat Kabupaten Gresik menjadi terlihat kumuh.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana untuk mendeskripsikan permas alahan yang diteliti. Karakteristik penelitian kualitatif, berkenaan dengan data yang bukan merupakan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara,dokumentasi dan observasi. Hasil dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang Efektivitas Penanganan Ketertiban Bangunan Liar (Studi Pelebaran Jalan Raya Manyar) Kabupaten Gresik yang mengacu pada teori dari Richard M Steers dengan Faktor pendukung dalam Efektivitas penanganan ketertiban bangunan liar pelebaran Jalan Raya Manyar Kabupaten Gresik dengan indikator Keberhasilan Program, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan Terhadap Program, Tingkat Input dan Output, Pencapaian Tujuan Menyeluruh sudah cukup Efektif, factor pendukung antara lain Adanya tujuan yang jelas, Struktur organisasi, Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat dan Adanya sistem nilai yang dianut dan target keberhasilan sedangkan factor penghambat terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, rekomendasi peneliti Bagi Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan rutin memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik yang mengatur tentang ketertiban umum.

Kualitas Pelayanan Kesehatan Gresik Kegawatdaruratan Medis Public Safety Center (GIRAS PSC 199) di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Mohamad Toha, Sapto Pramono, Sri Roekminiati — Sun, 29 Dec 2024 20:29:34 +0700

Kualitas layanan merupakan hal yang lebih sulit diukur dibandingkan dengan mengukur suatu produk, karena produk berbentuk dan berwarna sedangkan kualitas pelayanan kegawatdaruratan PSC 119 Dinas kesehatan kabupaten Gresik tidak berbentuk dan tidak berwarna. Dengan meningkatnya kasus kegawatdaruratan penyakit-penyakit serta faktor geografis yang di miliki Indonesia tersebut, mendorong Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan terobosan baru guna meningkatkan layanan kesehatan dan kegawatdaruratan, salah satunya yaitu layanan Public Safety Center 119 yang dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia terutama dikabupaten Gresik. Penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan kegawatdaruratan medis PSC 119 kabupaten gresik serta faktor apa saja yang menghambat di PSC 119 kabupaten Gresik. Dalam penelitian ini menggunkan motode kualitatif, yaitu Penelitian kualitatif adalah penganut aliran positivisme, yang perhatiannya ditujukan pada fakta-fakta tersebut. Penelitian ini dilakukan di PSC 119 kabupaten Gresik. Penelitian ini mengukur bagaimana kualitas yang diberikan melalui perspektif pemberi layanan, yaitu unit Pelayanan PSC 119 Dinas kesehatan kabupaten Gresik dengan menggunakan teori dari Zeitthaml, parasuraman yaitu: responsivesness (daya tanggap), assurance (jaminan), tangible (bukti fisik), empathy (empati), realibility (keandalan). Berdasarkan hasil wawancara dengan drg. Setyo selaku koordinator PSC 119 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, di temukan bahwa ± 80 % masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan jasa dari PSC 119 merasa puas. Hal ini dikarenakan kesigapan, responsivitas dan profesionalitas PSC 119 dalam menerima panggilan dan melakukan pertolongan kepada korban.

Evaluasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik

Cicik Chusnul Hidayat, Aris Sunarya, Sri Kamariyah — Sun, 29 Dec 2024 20:29:55 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis Evaluasi Tugas dan Fungsi Masyarakat Kabupaten Gresik dalam Perizinan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Gresik. Dalam pelaksaan tugas dan fungsi Masyarakat penulis melihat beberapa permasalahan. Hal ini mendorong peneliti untuk memaparkan dan menganalisa lebih mendalam dalam kajian akademis mengenai fenomena tersebut dalam satu bentuk karya ilmiah Skripsi. evaluasi kebijakan pada prinsipnya adalah untuk menilai sebuah kebijakan yang dalam penyelengaraanya terdapat permasalahan. Dalam kajian ini peneliti merujuk pada teori-teori yang relevan guna menjawab setiap permasalahan yang mendasar dari evaluasi Peraturan Daerah.Adapun teori yang digunakan berkaitan dengan evaluasi yang dikemukakan oleh William N Dunn. Jenis penelitian yang diterapkan disini adalah penelitian kualitatif, yang juga menggunakan data olahan terkait penelitian yang dilakukan. Pendekatan kualitatif ini didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dihimpun dalam tulisan ini lebih banyak menggunakan data sekunder, sebaliknya data primer adalah untuk melengkapi / mendukung analisis dari data sekunder tersebut didapat dari wawancara terhadap informan yang berkompeten dalam menjawab permasalahan ini. Dari hasil penelitian diketahui bahwa evaluasi Peraturan DaerahBerkaitan tugas dan fungsi penegakan Peraturan Daerah dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan. Faktor penghambat atau yang menjadi kendala dalam penegakan Peraturan Bupati Tentang Izin Mendirikan Bangunan akan di analisis.