Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam Pencegahan Maladministrasi

  • Florentina Mulia Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
  • Sapto Pramono Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Abstract views: 2 , Full Text downloads: 4

Abstract

Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Timur mempunyai wewenang dalam penyelesaian laporan masyarakat, pencegahan, dan pengawasan. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang bertekad mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yaitu jujur, bersih, transparan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Jawa Timur. Maladministrasi merupakan suatu praktek yang menyimpang dari praktek administrasi serta menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi, pelanggaran atau mengabaikan kewajiban hukum, dan kepatuhan masyarakat sehingga tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Dari latar belakang tersebut terdapat dua pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimana peran Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pencegahan maladministrasi; dan (2) Faktor apa saja yang menjadi hambatan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pencegahan maladministrasi. Penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif melalui pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hambatan pelaksanaan peran pengawasan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Jawa Timur terhadap maladministrasi pelayanan publik meliputi minimnya pengetahuan masyarakat tentang Ombudsman di beberapa daerah terpencil, SDM kurang untuk menjalankan tugas pengawasan dengan daerah kewenangan yang cukup luas. Sedangkan faktor pendukung adalah pemerintahan kabupaten atau kota kooperatif dengan asisten Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Timur, dalam hal ini dapat menjaga integritas dan kekompakan dalam menjalankan tugas pengawasan.

Published
2022-11-20
Section
Articles