Analisis Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan di Kelurahan Keputran Surabaya (Inpres Nomor 7 Tahun 2014)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan KIP dalam upaya pemerataan pendidikan serta faktor pendukung dan penghambat implementasi KIP. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah staf bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Kepala Sekolah SD Dapena Surabaya, dan Staf Tata Usaha Sekolah Dasar Negeri Keputran Surabaya, Staf Kelurahan Keputran Surabaya, siswa penerima KIP, serta orang tua siswa penerima KIP. Objek penelitian mengenai implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan di Kelurahan Keputran – Surabaya (Inpres No. 7 Tahun 2014). Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi data. Data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran KIP di SD Dapena dan SDN Keputran Surabaya adalah siswa yang memiliki kartu KIP dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). KIP adalah bantuan berupa uang tunai diberikan kepada siswa yang orang tuanya tidak atau kurang mampu membiayai pendidikan anaknya. Hasil dari pelaksanaan KIP dapat mendukung upaya pemerataan pendidikan, hal ini ditandai dengan siswa yang menerima dana KIP memenuhi kriteria kondisi keluarga siswa yang ditentukan dari kepemilikan KPS sehingga siswa yang tidak bersekolah atau pendidikannya terhalang biaya dapat bersekolah serta terwujudnya pendidikan yang merata. Faktor pendukung dalam analisis implementasi KIP di Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari yaitu: (1) Sumber daya sarana dan prasarana, sudah mendukung untuk pelaksanaan program KIP memiliki fasilitas yang memadai seperti komputer dan sistem data yang baik; (2) Karakteristik badan pelaksana dalam dimensi etos kerja dalam melaksanakan tugasnya di Kelurahan Keputran menunjukkan sikap yang peduli dan sabar dalam menghadapi keluhan masyarakat penerima manfaat KIP. Faktor yang menghambat dalam analisis implementasi KIP di Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari yaitu: (1) Sikap agen pelaksana, tenaga pelaksana kebijakan terbilang sangat kurang sehingga menyebabkan sulitnya melakukan pengawasan dan pelaporan penggunaan dana, dan (2) Komunikasi agen pelaksana, aktivitas pelaksana kurang maksimal disebabkan kurangnya perhatian dari pelaksana tingkat atas sehingga informasi penyaluran dana tidak tepat waktu, kesulitan mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Serta faktor keakuratan data yang digunakan sebagai penentu calon penerima KIP masih kurang.