PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Chrisna Dwi Heryanti, Wahidahwati Wahidahwati, Bambang Suryono

Abstract


Untuk mencapai kemandirian daerah, pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah. Penelitian  ini bertujuan untuk menguji pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015 – 2017, terutama menekankan pada variabel PAD, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan. Analisis dan hipotesis dilakukan dengan menggunakan program SPSS 24. Metode analisis data pada pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang berarti kenaikan PAD akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, (2) Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan yang berarti kenaikan Dana Perimbangan akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, (3) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan yang berarti kenaikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tidak selalu diikuti oleh kenaikan kinerja keuangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur dan (4) Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan yang berarti belanja modal meningkat pada suatu daerah,  tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam jangka waktu singkat.

Full Text:

PDF

References


Andirfa, M., Hasan Basri dan M.Shabri A.Majid. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Magister Akuntansi. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Aprilia, F. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah 2012-2013. Skripsi. UNS.

Armaja., Ridwan I dan Aliamin. 2015. Pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan (studi pada Kabupaten/Kota Di Aceh). Jurnal Perspektif Ekonomi Darusalam. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Budianto dan Stanly W, A. 2016.Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Akuntansi. Vol 4, No 4.

Gustra, A. 2014. Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Natuna (Tahun Anggaran 2009 – 2013). Jurnal Ekonomi. Vol 1. No. 2

Kusumawardani, M. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomi UNNES Semarang.

Kusrina, B. 2014. Pengaruh Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) terhadap Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi pada daerah otonomi baru di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Universitas Gunadarma.

Mardiasmo. 2004. Membangun Akuntabilitas Publik Keuangan Negara. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

Marizka R. 2013. Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di sumatra barat (tahun 2006-2011). Jurnal Akuntansi. Vol. 1, No. 3

Maryati dan Endarawati. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, Vol 5 No 2.

Masdiantini, P. R. dan Erawati. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana (14) : 1150-1182.

Mustikarini, W. A.dan Fitriasari, D. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Prasasti, E. 2014. Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi kasus pemerintah daerah kabupaten/kota DIY tahun 2007-2013). Jurnal Akuntansi. Universitas PGRI Yogyakarta.

Pratama, K. A. D., D. N. S. Werastuti, dan E. Sujana. 2015. Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. 3 (1) : 1-12.

Purwasih. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DIY tahun 2011 – 2016). Jurnal Akuntansi. Universitas PGRI Yogyakarta.

Retnowati, R. 2016. Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Naskah Publikasi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rozaqi, A. 2012. Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi Bali. Tesis. UPN Veteran Jatim.

Sukirno, S. 2006. Ekonomi Pembangunan. Penerbit Kencana. Jakarta.

Susantih, H dan Saftiana, Y. 2009. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi se-Sumatera Bagian Selatan. Jurnal Program Pascasarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Sriwijaya.

Tahar dan Suwandi. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta). jurnal infestasi. (11). No 2.

Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wibowo. 2011. Manajemen Kinerja. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wicaksono, A. 2014. Metode Penelitian Kausal Komparatif (ex post facto). Artikel Ilmiah. Causal Comparative Research.




DOI: http://dx.doi.org/10.25139/jaap.v3i1.1721

Refbacks

  • There are currently no refbacks.