Upaya Kepolisian dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Polres Bangkalan

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia seperti fenomena gunung es,  angka kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi lebih besar namun, banyak korban  tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada lembaga-lembaga perlindungan anak  atau pihak berwajib Kekerasan banyak terjadi tidak hanya di kota kota besar dengan pergaulan yang luas dan bebas, namum kekerasan seksual bisa terjadi di mana sja seperti sekolah, kekerasan seksual juga banyak terjadi di daerah daerah salah satunya Kabupaten Bangkalan. hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk membahas dengan tujuan 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Bangkalan. 2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Hasil dari penelitian menunjukan 1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bertujuan menjamin terpenuhnya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan, termasuk melalui penyediaan bantuan hukum, pendampingan psikososial, rehabilitasi, serta penghindaran dari publikasi identitas anak. Perlindungan ini dilakukan secara manusiawi, berkeadilan, dan sesuai prinsip nondiskriminasi, sehingga menciptakan anak-anak Indonesia yang berkualitas, sejahtera, dan berakhlak mulia. 2. Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak dari eksploitasi dan kekerasan seksual, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan struktural seperti minimnya sumber daya manusia yang terlatih dan fasilitas ramah anak, kendala kultural berupa stigma sosial dan budaya patriarki, serta tantangan psikologis yang dialami korban, menjadi faktor utama yang menghambat perlindungan hukum yang optimal. Meski demikian, penegakan hukum harus terus diselaraskan dengan nilai-nilai masyarakat untuk memastikan bahwa hak anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terlindungi.