Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Efektivitas Pengaturan Sanksi Denda dan Pidana Tambahan Pasca UU Cipta Kerja dan KUHP Baru
Abstract views: 729
,
PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 381
Abstract
Penelitian ini menganalisis efektivitas pengaturan sanksi pidana korporasi di Indonesia pasca dua reformasi legislatif fundamental: Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif dan pendekatan komparatif, penelitian ini mengidentifikasi adanya konflik filosofis fundamental antara kedua undang-undang tersebut. UU Cipta Kerja mendorong paradigma depenalisisasi yang berorientasi pada sanksi administratif sebagai ultimum remedium, khususnya dalam hukum lingkungan. Sebaliknya, KUHP Baru justru melakukan kodifikasi komprehensif, memperkuat, dan memodernisasi pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai bagian integral dari sistem pidana. Penelitian ini menganalisis efektivitas sanksi denda (pidana pokok) dan pidana tambahan dalam KUHP Baru, termasuk adopsi sistem denda kategori yang fleksibel dan berorientasi pada perampasan keuntungan (profit-stripping), serta perluasan pidana tambahan yang bersifat restoratif dan preventif. Meskipun KUHP Baru secara teoretis meningkatkan potensi efektivitas pemidanaan korporasi dengan mengadopsi model kesalahan organisasional (organizational fault) dan corporate culture, efektivitas ini terancam oleh ketidakpastian hukum dan potensi disparitas penegakan hukum yang timbul dari konflik norma dengan UU Cipta Kerja. Implementasi sanksi, khususnya perampasan aset, juga terhambat oleh belum disahkannya regulasi pendukung krusial seperti RUU Perampasan Aset. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa harmonisasi legislatif yang mendesak dan penguatan infrastruktur penegakan hukum, efektivitas sanksi korporasi di Indonesia pasca 2023 akan tetap sub-optimal.
References
Accetta, G., & Picciano, I. (2023). A new ruling from the Italian Supreme Court on the meaning of organizational fault. https://portolano.it/en/newsletter/portolano-cavallo-inform-compliance/new-ruling-italian-supreme-court-meaning-organizational-fault-
Akbar, M. F. (2023). Awas Dipidana ! Kejahatan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja dan KUHP Baru. Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM. https://pslh.ugm.ac.id/awas-dipidana-kejahatan-lingkungan-dalam-uu-cipta-kerja-dan-kuhp-baru/
Anderson, J., Blundell, N., Randhawa, A., & Taylor, P. (2025). A step towards transparency or the devil is in the detail? Analysing the effectiveness of the SFO’s new Corporate Guidance. https://www.whitecase.com/insight-alert/step-towards-transparency-or-devil-detail-analysing-effectiveness-sfos-new-corporate
Anindyajati, T., Rachman, I. N., & Onita, A. A. D. (2015). Konstitusionalitas Normal Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remidium dalam Pembentukan Perundang-undangan. Jurnal Konstitusi, 12(4), 872–892.
Aripkah, N. (2020). Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Ius Quaia Iustum Law Journal, 27(2), 367–387.
Bintang, E. K. (2013). Pidana Tambahan terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Lex Crimen, 2(3), 133–146.
Brooker, S. L., Day, K., Diamant, M., Stokes, P. F., & Niles, E. (2022). Corporate Compliance and U.S. Sentencing Guidelines. Gibson Dunn.
Brouwer, D. E. (2025). Corporate Culture Model sebagai Alasan Penghapus Pidana Korporasi: Justifikasi Teoritis Pemidanaan Korporasi dalam KUHP. Tanjungpura Law Journal, 9(1), 33–59.
Cahyono. (2024, April 17). Efektivitas Bentuk Pertanggungjawaban Pidana bagi Korporasi dalam Menanggulangi Kasus Perusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan UUPPLH. Pengadilan Negeri Sleman Klas 1A. https://pn-sleman.go.id/2024/04/17/efektivitas-bentuk-pertanggungjawaban-pidana-bagi-korporasi-dalam-menanggulangi-kasus-perusakan-dan-atau-pencemaran-lingkungan-hidup-berdasarkan-uupplh/
Dechert. (2022). The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review: United Kingdom - England & Wales. https://www.dechert.com/knowledge/publication/2022/11/the-anti-bribery-and-anti-corruption-review--united-kingdom---en.html
Fadhila, K. W. (2024). Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023. Action Research Literate, 8(3), 649–657.
Faradila, F., & Kholim, N. (2024). Sanksi Pidana Tambahan terhadap Korporasi dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia. Action Research Literate, 8(11), 3174–3184.
Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021a). Analysis of the Implementation of the Non-Conviction-Based Concept in the Practice of Asset Recovery of Money Laundering Criminal Act in Indonesia from the Perspective of Presumption of Innocence. Jurnal Jurisprudence, 11(1), 57–67. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v11i1.13961
Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021b). Legal Development Through the Implementation of Non-Conviction Based Concepts in Money Laundering Asset Recovery Practices in Indonesia. 2nd International Conference on Law and Human Rights (ICLHR 2021), 506–513. https://doi.org/10.2991/assehr.k.211112.066
Fauzia, A., Octavia, D. G. R., & Hamdani, F. (2022). The Conflict of the Norms in the Execution of Secured Objects Which are Enforced by Liability Rights When the Debtor is Bankrupt. Progressive Law Review, 4(1), 1–9.
Hafid, I. (2021). Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Economic Analysis of Law. Lex Renaissan, 6(1), 465–480.
Hairi, P. J., & Kendali, M. (2024). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, 16(2), 6–10.
Hamdani, F., Fauzia, A., Putra, E. A. M., Walini, E. L., Pambudi, B. A., & Akbariman, L. N. (2022). Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Jurnal Indonesia Berdaya, 3(4), 977–986.
Hamdani, F., Fauzia, A., & Wahid, D. N. (2023). Pembangunan Sistem Pelayanan Publik melalui Penyederhanaan Instrumen Perizinan: Kajian Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. National Multidisciplinary Sciences, 2(4), 365–374.
Harefa, S., & Nashir, M. A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum, 16(1), 36–60. https://doi.org/10.33476/ajl.v16i1.4966
Indonesian Center for Environmental Law. (2020). Setelah UU Cipta Kerja: Menelaah Efektivitas Sanksi Administratif Lingkungan Hidup. Seri Analisis. https://icel.or.id/media/pdf/ICEL_SeriAnalisis6.pdf
Ismaidar, Aldin, M., & Sihombing, A. S. M. (2025). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup. Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora, 2(4), 51–58.
Jiwanti, A. (2023). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Cipta Kerja. Justisi, 9(2), 158–174.
Karina, S. (2022). Pengembalian Aset dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Perampasan In Rem [Universitas Gadjah Mada]. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/213207
Maglie, C. de. (2005). Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law. Global Studies Law Review, 4(3), 547–565.
Marbun, A. N. (2020). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI).
Nicolson, R., & Wilcock, A. (2022). Corporate criminal liability: a guide for boards and senior management. https://www.allens.com.au/insights-news/insights/2022/07/Corporate-criminal-liability-in-Australia/
Norton Rose Fulbright. (2016). Corporate criminal liability in Germany. https://www.nortonrosefulbright.com/en-fr/knowledge/publications/800922a0/corporate-criminal-liability-in-germany
Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid. (2025). The Transformation of Indonesia’s Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes. Jurnal Reformasi Hukum, 29(1), 1–21. https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169
Orsina, A. (2018). Reactive Fault: The ‘New’ Frontier in Corporate Criminal Liability. https://www.maklu-online.eu/en/tijdschrift/ridp/2018/role-corporations-criminal-justice/reactive-fault-new-frontier-corporate-criminal-lia/
Panjaitan, R. (2020). Efektifitas Perma No. 13 Tahun 2016 dalam Penanganan Perkara TP Khusus dengan Pelaku Korporasi. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
Pradana, E. P. (2025). UU TPKS: Kendala Regulasi Pelaksana, Kapasitas Penegakan, dan Perlindungan Korban. Rechtsvinding. https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/1062
Pramudana, Y. (2025). Pidana Denda dalam KUHP Baru. Marinews. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pidana-denda-dalam-kuhp-baru-02c
Pratama, M. I. W. (2025). Aspek Pemidanaan Korporasi Berdasarkan KUHP 2023 dan Perma Nomor 13 Tahun 2016. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 5(1), 67–80. https://doi.org/10.35912/jihham.v5i1.4148
Rahmadia, F. (2020). Theoretical and Conceptual Reflection Regarding Corporate Criminal Responsibilities Influencing the Formulation of Laws. Lentera Hukum, 7(1). https://doi.org/10.19184/ejlh.v7i1.14297
Ramadhanu, M. A., Rosalina, M., & Lubis, M. F. R. (2022). Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pencabutan Izin Perseroan Terbatas Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3569 K/Pdt/2019). Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, 3(1), 1–24.
Rozeli, & Susila, E. (2024). Perbandingan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Analisis Antara Amerika dan Indonesia. PATTIMURA Legal Journal, 3(2), 66–78. https://doi.org/10.47268/pela.v3i2.14829
Santiarto, D. B. (2025). Disertasi Dwiarso Budi Santiarto: Meretas Jalan Baru Pemidanaan Korporasi. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/disertasi-meretas-jalan-baru-pemidanaan-korporasi-0xX
Saputra, A. (2021). RUU KUHP Bagi 8 Kategori Denda, Maksimal Rp 50 Miliar. News Detik. https://news.detik.com/berita/d-5593604/ruu-kuhp-bagi-8-kategori-denda-maksimal-rp-50-miliar
Spotlight on Corruption. (2019). Deferred Prosecution Agreement. https://www.spotlightcorruption.org/deferred-prosecution-agreement/
Taun. (2018). Criminal Accountability Corporate Employment in a Criminal Offense. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 6(2), 236–244. https://doi.org/10.29303/ius.v6i2.556
Tentua, T. L. M., Panjaitan, D. E. O., Irma, Dwiyanti, & Taun. (2025). Kajian Komprehensif terhadap Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Tindak Pidana Penggelapan dalam KUHP Lama 1946 dan KUHP Baru 2023. Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana, 2(2), 24–39. https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.698
U.S. Department of Justice, C. D. (2024). Evaluation of Corporate Compliance Programs. https://www.justice.gov/criminal/criminal-fraud/page/file/937501/dl?inline
U.S. Sentencing Commission. (2018). Chapter 8: Chapter Eight - Sentencing of Organizations. https://www.ussc.gov/guidelines/2018-guidelines-manual/2018-chapter-8
United States Sentencing Commission. (2025). Corporate Crime in America Strengthening the ‘Good Citizen’ Corporation. https://www.ussc.gov/corporate-crime-america-strengthening-good-citizen-corporation
Wagner, M., & Associate, V. (1999). Corporate Criminal Liability National and International Responses. International Society for the Reform of Criminal Law 13th International Conference Commercial and Financial Fraud: A Comparative Perspective, 1–11.
Weissmann, A. (2007). A New Approach to Corporate Criminal Liability. American Criminal Law Review, 44(4), 1319–1342. https://law-journals-books.vlex.com/vid/approach-corporate-criminal-liability-56263962
Wibisana, A. G. (2020). Kritik atas Pengaturan Sanksi dalam RUU Cipta Kerja. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. https://pshk.or.id/dokumen/7547
Wibowo, A. R., Satrisna, A. T., Pratama, B. F., Wahyuni, B. E., Clinton, B., Atika, B. N., Manurung, C. V., Saputra, D., Prayitno, D., Desimaliati, Andreta, E., Elva, Rahmadhani, F. T., Rifky, I. P., Japriyanto, Sofyan, J. H., Akifah, K., Melisa, Baringbing, M. S., … Berlian, T. (2021). Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Pengembanan Hukum di Indonesia (H. Siswanto & F. Sumarja (eds.)). Pusaka Media.
Zhou, V. (2025). Deferred Prosecution Agreement dalam Hukum Pidana Korporasi Lingkungan: Instrumen Alternatif Penegakan Hukum untuk Pembangunan Berkelanjutan. Rio Law Journal, 6(2). https://doi.org/10.36355/rlj.v6i2.1866
Copyright (c) 2026 Imam Biyoto, Sri Yuni Hastuti, Ridho Sa'dillah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
