Analisis Penerapan Pasal 4 Ayat (1) terkait Izin Mendirikan Bangunan Menara Berdasarkan Peraturan Bersama Menara Telekomunikasi di Surabaya

Abstract

Pembangunan menara telekomunikasi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan sistem telekomunikasi nasional, namun dalam praktiknya masih kerap ditemukan pendirian menara yang tidak memenuhi ketentuan perizinan. Salah satu instrumen hukum yang mengatur hal tersebut adalah Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, yang mewajibkan setiap pembangunan menara memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara dari kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 4 ayat (1) tersebut di Kota Surabaya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan Pasal 4 ayat (1) di Kota Surabaya belum berjalan secara optimal, yang ditandai dengan masih adanya menara telekomunikasi yang berdiri tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang. Faktor pendukung implementasi antara lain adanya regulasi yang jelas dan peran instansi terkait, sedangkan faktor penghambat meliputi lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan peningkatan pengawasan, koordinasi lintas instansi, serta penegakan hukum yang tegas agar pembangunan menara telekomunikasi dapat tertib, aman, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.