Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Abstract

Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dari aspek ekonomi, sosial, politik, maupun hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktik korupsi masih terus terjadi dan melibatkan berbagai lapisan, termasuk aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia serta menelaah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia telah memberikan dasar yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Namun, dalam implementasinya, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antarlebaga penegak hukum, intervensi politik, rendahnya integritas aparat, serta budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, serta peran aktif masyarakat guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif, adil, dan berkeadilan.