ANALISIS YURIDIS PASAL 30 PERATURAN DAERAH JAKARTA TENTANG VAKSINASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA
ANALISIS YURIDIS PASAL 30 PERATURAN DAERAH JAKARTA TENTANG VAKSINASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA
Abstract views: 71
,
LEX JOURNAL downloads: 82
Abstract
Human rights are rights inherent in the nature and existence of humans. Even so, human rights violations still occur frequently. This is reflected in the policy issued by the Jakarta Regional Government, namely the Jakarta Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning the prevention of Covid-19 article 30 which reads "Anyone who deliberately refuses to receive Covid-19 treatment and/or vaccination, will be punished with a maximum fine of Rp.5,000,000, - "which seems to force the citizens of Jakarta to receive the Covid-19 vaccine which has not been clinically tested for its safety and halalness. The problem is whether or not this regulation is against the Human Rights Law Number 39 of 1999 by forcing Jakartans to receive the Covid-19 vaccine without exception and imposing a maximum fine of Rp. 5,000,000. This research is expected to enrich and expand knowledge. The method used in this research is normative research with a statutory approach, a comparative approach, and a conceptual approach. From this research it can be concluded that the Jakarta Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning the prevention of Covid-19 article 30 which requires Jakarta residents not to refuse giving The Covid-19 vaccine contradicts Human Rights Law Number 39 of 1999 article 4 which states that everyone has the “right to life, the right not to be tortured, the right to personal freedom, thought and conscience, the right to religion, the right not to be enslaved , the right to be recognized as individuals and equality before the law, and the right not to be prosecuted on the basis of retroactive law are human rights that cannot be reduced under any circumstances and by anyone
Keywords: Jakarta Regional Regulation, Covid-19 Vaccine, Legal Protection, Violation of Human Rights.
References
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Darwan Prinst, Sosialisasi, Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2001.
Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LLM., Penelitian Hukum, Kencana, 2005, Jakarta.
Bima Jati dan Gilang Rizki Aji Putra, Optimalisasi Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi Covid 19 Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
H.Saripudin, Kajian terhadap Peraturan Daerah bermasalah dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Gama Mahakam Samarinda, 2010.
I Komang Kertiyasa dan I Made Pujawan, Pengaturan Ganti Rugi Bagi Konsumen Berkaitan Dengan Vaksin Palsu, jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Bali.
Muh Hasrul, Aspek yuridis pemberlakuan pembatasan social berskala besar (PSBB) dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19), Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2020.
Riska Ari Amalia & M.Saoki Oktava, Telaah polemik pembatasan social berskala besar ditinjau dari perundang-undangan di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, 2020.
R. Julio Prasetyo, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Jurnal, Universitas Airlangga Surabaya, 2019.
Sri Heryati, Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana, Jurnal, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, 2020.
Vidia Reski Awalia, Mappamiring, dan Andi Nuraeni Aksa, Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Kolaka Utara, Jurnal, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015.
Wardatul Fitri, Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan, Jurnal, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogykarta, 2020.
