Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Online Di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya

  • Nurul Sapta Widodo Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah Surabaya
  • Lunariana Lubis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik Universitas Hang Tuah Surabaya
  • Yuliansyah Yuliansyah Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hang Tuah Surabaya
Abstract views: 343 , PDF downloads: 526
Hasil Turnitin downloads: 0
Keywords: Implementasi, Kebijakan, Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Abstract

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar terhadap tiap kapal yang hendak keluar masuk pelabuhan. Penelitian kualitatif berikut memakai pendekatan studi kasus serta bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penerbitan SPB online pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya. Pengambilan data pada penelitian berikut dilaksanakan melalui wawancara, pengamatan langsung serta dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh melalui penggunaan model implementasi menurut Van Meter & Van Horn bahwasanya Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya telah mengimplementasikan kebijakan penerbitan SPB online dengan baik namun masih terdapat kekurangan yaitu pada kuantitas SDM di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, belum maksimalnya sistem yang terintegrasi antar external stakeholder yang ada di pelabuhan terkait pelayanan satu atap, dan adanya agen pelayaran/perusahaan pelayaran baru sehingga belum memahami tentang penggunaan Inaportnet System.

References

Chariri, A. (2009). Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, 1–27.

Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, M. H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERPADU (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP)Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(5), 962–971.

Hasibuan, D. K. (2014). Implementasi Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat yang Berada di Koperasi Samudra Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda. EJournal Ilmu Pemerintahan, 1(6), 1742–1752.

Indonesia, M. P. R. (2015). PM_154_Tahun_2015.pdf.

Malisan, J., & Tresnawati, W. (2019). Implementasi Inaportnet dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Warta Penelitian Perhubungan, 31(2), 67–74. https://doi.org/10.25104/warlit.v31i2.1267

Natalia, M. (2017). AGENDA SETTING BERITA PEDOFILIA DI SAMARINDA POS. EJournal Ilmu Komunikasi, 5(1), 283–295.

Putra, H. W. (2014). Standar Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tarakan (Studi Kasus di Pelabuhan Tengkayu I Tarakan). EJournal Administrasi Negara, 3(2), 863–876.

Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. EQUILIBRIUM, 5(9), 1–8.

Syarifuddin, M. F., Al Musadieq, M., & Yulianto, E. (2016). Pentingnya Pelabuhan Tanjung Perak Bagi Perekonomian Jawa Timur(Studi pada PT . PELINDO III Tanjung Perak Surabaya ). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 35(1), 172–178.

Tarigan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan. Jurnal Kebijakan Publik.
Published
2021-03-10
Section
Articles