Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Online Di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya
DOI:
https://doi.org/10.25139/jmnegara.v5i1.3086Keywords:
Implementasi, Kebijakan, Penerbitan Surat Persetujuan BerlayarAbstract
Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar terhadap tiap kapal yang hendak keluar masuk pelabuhan. Penelitian kualitatif berikut memakai pendekatan studi kasus serta bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penerbitan SPB online pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya. Pengambilan data pada penelitian berikut dilaksanakan melalui wawancara, pengamatan langsung serta dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh melalui penggunaan model implementasi menurut Van Meter & Van Horn bahwasanya Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya telah mengimplementasikan kebijakan penerbitan SPB online dengan baik namun masih terdapat kekurangan yaitu pada kuantitas SDM di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, belum maksimalnya sistem yang terintegrasi antar external stakeholder yang ada di pelabuhan terkait pelayanan satu atap, dan adanya agen pelayaran/perusahaan pelayaran baru sehingga belum memahami tentang penggunaan Inaportnet System.References
Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, M. H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERPADU (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP)Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(5), 962–971.
Hasibuan, D. K. (2014). Implementasi Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat yang Berada di Koperasi Samudra Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda. EJournal Ilmu Pemerintahan, 1(6), 1742–1752.
Indonesia, M. P. R. (2015). PM_154_Tahun_2015.pdf.
Malisan, J., & Tresnawati, W. (2019). Implementasi Inaportnet dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Warta Penelitian Perhubungan, 31(2), 67–74. https://doi.org/10.25104/warlit.v31i2.1267
Natalia, M. (2017). AGENDA SETTING BERITA PEDOFILIA DI SAMARINDA POS. EJournal Ilmu Komunikasi, 5(1), 283–295.
Putra, H. W. (2014). Standar Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tarakan (Studi Kasus di Pelabuhan Tengkayu I Tarakan). EJournal Administrasi Negara, 3(2), 863–876.
Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. EQUILIBRIUM, 5(9), 1–8.
Syarifuddin, M. F., Al Musadieq, M., & Yulianto, E. (2016). Pentingnya Pelabuhan Tanjung Perak Bagi Perekonomian Jawa Timur(Studi pada PT . PELINDO III Tanjung Perak Surabaya ). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 35(1), 172–178.
Tarigan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan. Jurnal Kebijakan Publik.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Authors who publish with JIMPKS: Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial agree to the following terms:
-
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
-
Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
-
Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
