Dimensi-Dimensi Dalam Membangun Transparansi Pengelolaan Dana Desa
-
Abstrak views: 175
,
PDF downloads: 355
Abstrak
Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa menjadi isu kritis saat ini. Dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, memadai, dan mudah dipahami, transparansi memastikan publik memiliki akses informasi tentang dana desa dan menumbuhkan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dimensi untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Maraknya tindak korupsi yang dilakukan aparatur pemerintah desa di Indonesia telah mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. salah satu upaya agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak menurun adalah melalui transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendesain dimensi-dimensi yang akan meningkatkan pengelolaan dana desa dalam hal transparansi. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi yang dapat membangun transparansi dalam pengelolaan dana desa adalah: 1) jaminan regulasi yang mendukung transparansi, 2) transparansi proses pengelolaan keuangan. desa melalui musyawarah dan komunikasi publik 3) aksesibilitas dan media yang menjamin kelengkapan dan kejelasan informasi dan dokumen anggaran.
Referensi
Aggeliki Tsohou Habin Lee Zahir Irani Vishanth Weerakkody Ibrahim H. Osman Abdel L. Anouze Tunc Medeni, F. (2013). Transforming Government : People , Process and Policy Article information : Transforming Government : People , Process and Policy, 7(2), 240–255.
Al-Fikri, H. M. (2021). Komunikasi publik dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Jawa Barat. Senaspolhi 3 Fisip Unwahas, 1(1), 1–5.
Ali, R. (2021). Kasi Pelayanan Desa Cipinang Bogor Jadi Tersangka Korupsi Dana Bansos Covid-19. Merdeka.Com. https://www.merdeka.com/peristiwa/kasi-pelayanan-desa-cipinang-bogor-jadi-tersangka-korupsi-dana-bansos-covid-19.html
Araujo, J. F. F. E. de, & Tejedo-Romero, F. (2016). Local government transparency index: determinants of municipalities’ rankings. International Journal of Public Sector Management, 29(4), 327–347. https://doi.org/10.1108/IJPSM-11-2015-0199
Ayumiati, A., Isnaliana, I., & Jalilah, J. (2019). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun. Jurnal EMT KITA, 3(2), 61. https://doi.org/10.35870/emt.v3i2.99
Bonaldy, S., Lengkong, F. D., & Londa, V. Y. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Administrasi Publik, 4(54).
Creswell W. John. (2019). Research Design Pendekatan Metode Kualititatif, Kuantitatif, dan Campuran. In Pustaka Pelajar. Pustaka Pelajar. www.pustakapelajar.co.id
da Cruz, N. F., Tavares, A. F., Marques, R. C., Jorge, S., & de Sousa, L. (2016). Measuring Local Government Transparency. Public Management Review, 18(6), 866–893. https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1051572
Desa, P. D., Lembaran, T., & Negara, T. L. (2022). PMK 07 NO. 190 Tahun 2021 Tantang Dana Desa. 1424.
Dilago, R., Lumolos, J., & Waworundeng, W. (2018). Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara. Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 1(1), 1–9.
Fahril, F., Mappamiring, M., & Hardi, R. (2014). Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Dinas Kesehatan Kota Makassar. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(2), 111–123. https://doi.org/10.26618/ojip.v4i2.89
Febrian, R. A., Ip, S., & Si, M. (2018). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Vol. IV (Issue 1). Visimedia.
Fiantika, F. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin (Issue March). Global Eksekutif Teknologi.
Gunawan, R., & Toni, A. (2022). Strategi Komunikasi Publik Kemenkes RI Dalam Membangun Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Untuk Vaksinasi Covid-19 Melalui Model SOSTAC. Jurnal Komunikasi, 16(1), 52–73. https://doi.org/10.21107/ilkom.v16i1.13817
Hajar, S. et al. (2018). Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir. In Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aql (Vol. 4, Issue 1). Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
Hariyanto, D. (2022). diduga korupsi dana desa, kejari bangkalan tahan camat dan kepala desa. Timer Indonesia.
Humas. (2022). Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022. Sekertariat Kabinet Republik Indonesia.
Isbandi. (2007). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karangjati Kecamatan Balikpapan Tengah. EJournal Administrasi Negara, 1(2), 27.
Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5(2), 213–221. https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15556
Kamaroesid, H. (2017). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Praktek/Penerapannya di Desa. Mitra Wacana Media.
Kanter, M. R., Lengkong, F. D., & Tulusan, F. G. (2021). Transparansi Pengelolaan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Desa Di Desa Amongena Iii Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. Jurnal Administrasi Publik, 7(102), 79–87.
Kominfo. (2010). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komiinfo.Go.Id, 90.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Physical Review B, 72(10), 1–13.
Meutia, I., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 13(1), 104–116. https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058
Mutia Basri, Y., Desti Marianti, T., & Rofika, R. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 8(1), 34–50. https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379
Naseha, et al. (2022). Kunci Kesejahteraan Masyarakat. Cv. Alinea Media Dirgantara.
No. 7 Tahun. (2021). … Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa …. Dinamika, 2019(961).
Nur, N. K., Rangan, P. R., & Mahyuddin. (2021). Sistem Transportasi. In Gastronomía ecuatoriana y turismo local. (Vol. 1, Issue 69). Yayasan Kita Menulis.
Nurhayati, N. (2017). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. Jurnal Trias Politika, 1(2). https://doi.org/10.33373/jtp.v1i2.1062
Nurlailah, Syamsul, & Rahman, A. (2020). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi. Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan, 3(2), 151–165.
Panuluh, F. (2020). Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. In Proposal SIMLITAMAS. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK), 3(2), 79–90. https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35
Pusida, A., J.Rares, J., & Mambo, R. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Administrasi Publik, 7(62–65), 58–68.
Salle, A. (2017). Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah), 1(1), 1–19. https://doi.org/10.52062/keuda.v1i1.740
Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Eksekutif, 1(1), 12.
Setyawati, V. D., & Ferdinand, D. Y. Y. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemaknaan Masyarakat Desa Secara Kualitatif. JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi), 5(2), 122–127.
Suwardji. (2018). Data Dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
Tambolaka. (2021). Diduga Sunat Dana BLT, Kades Totok Resmi Ditahan. Radar NTT. https://radarntt.co/daerah/2021/diduga-sunat-dana-blt-kades-totok-resmi-ditahan/
Wijaya, H., & Helaludin. (2019). Analisis Data: Sebuah Tinjauan dan Teori. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
Wijaya, Y. S. (2021). ICW: Tahun 2021, Aparat Desa Paling Korup di Indonesia. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw-tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-di-indonesia
Zuhri, A. (2022). Mantan Kades Kuripan selatan Muara Enim Tersangka Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 570 Juta. Tribun Sumsel.Com. https://sumsel.tribunnews.com/2022/06/16/mantan-kades-kuripan-selatan-muara-enim-tersangka-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-570-juta
Aggeliki Tsohou Habin Lee Zahir Irani Vishanth Weerakkody Ibrahim H. Osman Abdel L. Anouze Tunc Medeni, F. (2013). Transforming Government : People , Process and Policy Article information : Transforming Government : People , Process and Policy, 7(2), 240–255.
Al-Fikri, H. M. (2021). Komunikasi publik dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Jawa Barat. Senaspolhi 3 Fisip Unwahas, 1(1), 1–5.
Ali, R. (2021). Kasi Pelayanan Desa Cipinang Bogor Jadi Tersangka Korupsi Dana Bansos Covid-19. Merdeka.Com. https://www.merdeka.com/peristiwa/kasi-pelayanan-desa-cipinang-bogor-jadi-tersangka-korupsi-dana-bansos-covid-19.html
Araujo, J. F. F. E. de, & Tejedo-Romero, F. (2016). Local government transparency index: determinants of municipalities’ rankings. International Journal of Public Sector Management, 29(4), 327–347. https://doi.org/10.1108/IJPSM-11-2015-0199
Ayumiati, A., Isnaliana, I., & Jalilah, J. (2019). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun. Jurnal EMT KITA, 3(2), 61. https://doi.org/10.35870/emt.v3i2.99
Bonaldy, S., Lengkong, F. D., & Londa, V. Y. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Administrasi Publik, 4(54).
Creswell W. John. (2019). Research Design Pendekatan Metode Kualititatif, Kuantitatif, dan Campuran. In Pustaka Pelajar. Pustaka Pelajar. www.pustakapelajar.co.id
da Cruz, N. F., Tavares, A. F., Marques, R. C., Jorge, S., & de Sousa, L. (2016). Measuring Local Government Transparency. Public Management Review, 18(6), 866–893. https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1051572
Desa, P. D., Lembaran, T., & Negara, T. L. (2022). PMK 07 NO. 190 Tahun 2021 Tantang Dana Desa. 1424.
Dilago, R., Lumolos, J., & Waworundeng, W. (2018). Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara. Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 1(1), 1–9.
Fahril, F., Mappamiring, M., & Hardi, R. (2014). Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Dinas Kesehatan Kota Makassar. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(2), 111–123. https://doi.org/10.26618/ojip.v4i2.89
Febrian, R. A., Ip, S., & Si, M. (2018). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Vol. IV (Issue 1). Visimedia.
Fiantika, F. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin (Issue March). Global Eksekutif Teknologi.
Gunawan, R., & Toni, A. (2022). Strategi Komunikasi Publik Kemenkes RI Dalam Membangun Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Untuk Vaksinasi Covid-19 Melalui Model SOSTAC. Jurnal Komunikasi, 16(1), 52–73. https://doi.org/10.21107/ilkom.v16i1.13817
Hajar, S. et al. (2018). Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir. In Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aql (Vol. 4, Issue 1). Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
Hariyanto, D. (2022). diduga korupsi dana desa, kejari bangkalan tahan camat dan kepala desa. Timer Indonesia.
Humas. (2022). Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022. Sekertariat Kabinet Republik Indonesia.
Isbandi. (2007). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karangjati Kecamatan Balikpapan Tengah. EJournal Administrasi Negara, 1(2), 27.
Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5(2), 213–221. https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15556
Kamaroesid, H. (2017). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Praktek/Penerapannya di Desa. Mitra Wacana Media.
Kanter, M. R., Lengkong, F. D., & Tulusan, F. G. (2021). Transparansi Pengelolaan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Desa Di Desa Amongena Iii Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. Jurnal Administrasi Publik, 7(102), 79–87.
Kominfo. (2010). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komiinfo.Go.Id, 90.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Physical Review B, 72(10), 1–13.
Meutia, I., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 13(1), 104–116. https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058
Mutia Basri, Y., Desti Marianti, T., & Rofika, R. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 8(1), 34–50. https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379
Naseha, et al. (2022). Kunci Kesejahteraan Masyarakat. Cv. Alinea Media Dirgantara.
No. 7 Tahun. (2021). … Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa …. Dinamika, 2019(961).
Nur, N. K., Rangan, P. R., & Mahyuddin. (2021). Sistem Transportasi. In Gastronomía ecuatoriana y turismo local. (Vol. 1, Issue 69). Yayasan Kita Menulis.
Nurhayati, N. (2017). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. Jurnal Trias Politika, 1(2). https://doi.org/10.33373/jtp.v1i2.1062
Nurlailah, Syamsul, & Rahman, A. (2020). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi. Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan, 3(2), 151–165.
Panuluh, F. (2020). Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. In Proposal SIMLITAMAS. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK), 3(2), 79–90. https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35
Pusida, A., J.Rares, J., & Mambo, R. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Administrasi Publik, 7(62–65), 58–68.
Salle, A. (2017). Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah), 1(1), 1–19. https://doi.org/10.52062/keuda.v1i1.740
Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Eksekutif, 1(1), 12.
Setyawati, V. D., & Ferdinand, D. Y. Y. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemaknaan Masyarakat Desa Secara Kualitatif. JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi), 5(2), 122–127.
Suwardji. (2018). Data Dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
Tambolaka. (2021). Diduga Sunat Dana BLT, Kades Totok Resmi Ditahan. Radar NTT. https://radarntt.co/daerah/2021/diduga-sunat-dana-blt-kades-totok-resmi-ditahan/
Wijaya, H., & Helaludin. (2019). Analisis Data: Sebuah Tinjauan dan Teori. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
Wijaya, Y. S. (2021). ICW: Tahun 2021, Aparat Desa Paling Korup di Indonesia. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw-tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-di-indonesia
Zuhri, A. (2022). Mantan Kades Kuripan selatan Muara Enim Tersangka Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 570 Juta. Tribun Sumsel.Com. https://sumsel.tribunnews.com/2022/06/16/mantan-kades-kuripan-selatan-muara-enim-tersangka-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-570-juta
##submission.copyrightStatement##
##submission.license.cc.by-sa4.footer##
Authors who publish with JIMPKS: Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial agree to the following terms:
-
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
-
Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
-
Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
