Analisis Peran Satuan Reserse Narkoba Polres Tuban Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Tuban
Abstract views: 49
,
Full Text downloads: 45
Abstract
Tuban Regency is one of the areas in East Java which cannot be separated from drug trafficking. Based on the data obtained by the researchers, it shows that since the past two years cases of narcotics trafficking have continued to occur and threaten the lives of the people of Tuban. Therefore the Tuban Police made efforts to prevent the circulation of narcotics from getting bigger in the Tuban district. This research uses descriptive qualitative with the researcher as the key instrument. The focus in this study is how the role of the police apparatus in carrying out efforts to prevent criminal acts of drug abuse. Then what are the influential factors in efforts to prevent narcotics crime. The results of the study show that narcotics in Tuban district are very large and several areas are included in the zone prone to narcotics traffickers. Efforts made by the Tuban Police Narcotics Research Unit include prevention, prosecution and pre-emptive efforts. As a result, the police are able to involve the community to jointly tackle narcotics.
Keywords: Concept, Role, Drug Prevention
References
Mais, R., Liando, D., & Pangemanan, F. (2019). Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Reward dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Kota Bitung Ririn. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 3(3), 1–9. https://media.neliti.com/media/publicatio ns/103420-ID-pengaruh aksesorisdan- elemen-pembentuk.pdf
Miles, M. ., & Huberman, A. . (1992). Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru (P. T. . Rohidi (ed.)). Universitas Indonesia.
Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik : Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik. Alfabeta.
Mutia Rani. (2022) Syarat Memperoleh Diversi diakses pada https://blog.justika.com/pidana-dan- laporan-polisi/syarat-diversi/
Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi DanTata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek
Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
Shomad, Abd, and Prawitra Thalib. Pengantar Filsafat Hukum. Airlangga University Press, 2020.
Subarsono, A. (2013). ANALISIS KEBIJAKAN
PUBLIK Konsep Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar.
Sumarso, Laporan Proyek Perubahan Modernisasi Penguatan Penyidikan Perkara Pidana Sistem Informasi Pengawasan Tindak Pidana, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Diklatpim Tk. I Lan Angkatan XL Tahun 2018.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2002 TentangKepolisian Negara Republik Indonesia
Wahab, S. A. (2012). ANALISIS KEBIJAKAN
Dari Formulasi ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik (F. Hutari (ed.)). Bumi Aksara.
Wijoyo, Suparto, Prawitra Thalib, and Mohamad Nur Kholiq. "Merekonstruksi Good Corporate Governance Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Incorporated Sebagai Negara Kesejahteraan (Perspektif RegulasiDeregulasi-Reregulasi Model Jatimnomic)." Airlangga Development Journal 6.1 (2022): 44-54 Dunn, W. N.
(2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UGM Press.
Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Prasindo.
Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Media Prasindo
