Evaluasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojoengoro
Abstract views: 40
,
Full Text downloads: 30
Abstract
A public sector organization is an organization whose activities produce public services in order to meet the needs and welfare of the community. The Bojonegoro Regency Government through the Bojonegoro Regency Regent Regulation (PERBUP) Number 8 of 2018 concerning Guidelines for Providing Additional Employee Income in the Regional Government Environment, explains that in order to improve the performance of civil servants within the Bojonegoro Regency Regional Government, it is deemed necessary to improve employee welfare in the form of Additional Employee Income (TPP). In fact, it appears that the model of providing allowances that has been implemented in the Bojonegoro Regency Government has not been able to encourage employee motivation to perform better, the emergence of jealousy and employee dissatisfaction has an impact on the low performance of employee performance. The focus of this research is that researchers want to know more clearly about the implementation of the policy of providing allowances through Additional Employee Income (TPP) based on work performance and workload that exceeds normal limits. How employees after the provision of Additional Employee Income (TPP) at the Bojonegoro Regency Education Office and factors that influence the provision of Additional Employee Income (TPP) at the Bojonegoro Regency Education Office. The results showed that the effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy of employees at the Bojonegoro Regency Education Office were good.
Keywords: Policy Evaluation, Additional Employee Income (TPP)
References
Mada(Keuda). Gajah Mada.
Harahap, A. K. (2011). Penerapan Tambahan PenghasilanPegawaiDalam Meningkatkan Kinerja Dan Disiplin Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Hutomo, R., & Mansyur, A. (2016). Pengaruh Tambahan Penghasilan Pegawai dan Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Serta Dampaknya pada Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Jurnal Visi Manajemen (JVM), 1(3).
Ihsan, N. (2017). Evaluasi Implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil. JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara), 14(2), 161–166.Latu, D.,
Madjid, M. (2016). Pengaruh Tambahan Penghasilan Pegawai(TPP) dan Kemampuan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Morowali. Katalogis, 4(8).
Nuraini, I. (2021). Pengaruh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan DumogaUtaraKabupaten
BolaangMongondow.JURNAL POLITICO, 10(4).
Riant, N. D. (2004). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, penerbit PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
Sugiyono.(2015).Metode PenelitianKuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.Suhardjo,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang –undangan.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan DaerahPeraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentangPedomanPengelolaan Keuangan Daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Perubahan Status dari Kota Administratif menjadi Pemerintah Kota.
Winarto, B. (2014). Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi. PT Buku Seru.Winata,
N. E. (2015). Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP):(Studi kasus pada Instansi BPBD Prov.DiYogyakarta). UniversitasGadjah Mada.
Windari, W. (2021). Dampak Pemberian Tambahan Penghasilan Pada Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Kantor Camat Ngebel Kabupaten Ponorogo). JI@P: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 10(2), 156– 168.Yalitoba, A. (2019). Pengaruh Tambahan Penghasilan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi. Jurnal Kesejahteraan Sosial, 6(01).
Y. (2013). Pengaruh Kepemimpinan Dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sorong).
