Pengaturan Hukum Mengenai Kepolisian Negara Indonesia terhadap Tindakan Represifitas Demonstran

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menghadapi demonstrasi, mengidentifikasi definisi dan interpretasi tindakan represif, serta mengevaluasi mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga pengawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak kebebasan berpendapat dan berkumpul dijamin konstitusi dan diatur dalam undang-undang, terdapat celah interpretasi dan implementasi yang seringkali menyebabkan tindakan represif oleh Polri. Regulasi internal Polri mengenai penggunaan kekuatan seringkali tidak dipatuhi, mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Mekanisme pengawasan eksternal dan internal ada, namun efektivitasnya masih terhambat oleh budaya impunitas dan kurangnya akuntabilitas. Diperlukan penegasan interpretasi hukum yang lebih ketat terhadap proporsionalitas penggunaan kekuatan, peningkatan pelatihan berbasis HAM bagi aparat, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi untuk memastikan Polri bertindak sesuai koridor hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam penanganan demonstrasi.