Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia

Abstract

Peredaran rokok ilegal merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang cukai yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Praktik peredaran rokok ilegal, seperti rokok tanpa pita cukai, pita cukai palsu, maupun penyalahgunaan pita cukai, tidak hanya menimbulkan kerugian besar terhadap penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta melemahkan efektivitas kebijakan pengendalian hasil tembakau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait tindak pidana peredaran rokok ilegal di Indonesia serta mengkaji pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan hukum mengenai peredaran rokok ilegal telah cukup komprehensif, baik dalam aspek pengawasan, penindakan, maupun sanksi pidana dan administratif. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, lemahnya pengawasan distribusi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh kualitas struktur penegak hukum dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antarinstansi, peningkatan pengawasan, serta pendekatan preventif melalui edukasi hukum guna menekan peredaran rokok ilegal secara berkelanjutan.