Ambiguitas Terhadap Kepercayaan Tata Kelola Jaringan Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Bangkalan

Penulis

DOI:

https://doi.org/10.25139/jmnegara.v9i2.10890

Kata Kunci:

Jaringan Tata Kelola, Ambiguitas Kepercayaan, PPKM, Patron-Klien, Modal Sosial

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur jaringan tata kelola, menjelaskan dampak ambiguitas kepercayaan terhadap implementasi kebijakan, dan mengintegrasikan teori patron-klien dan modal sosial keagamaan ke dalam konsep jaringan tata kelola. Pendekatan studi kasus kualitatif digunakan, menggabungkan wawancara mendalam dengan 11 informan (pejabat, kyai, anggota masyarakat), analisis 37 dokumen kebijakan (instruksi menteri, keputusan bupati, laporan gugus tugas Covid-19), dan observasi lapangan. Temuan menunjukkan struktur jaringan tata kelola yang asimetris: pemerintah memegang legitimasi hukum, sementara kyai mengendalikan modal sosial berbasis agama. Tata kelola kolaboratif berhasil selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro (Februari–Juni 2021) melalui model strategis berbasis yurisdiksi, terbukti dengan menurunnya kasus Covid-19. Namun, PPKM Darurat (Juli 2021) memicu resistensi massa karena bentrokan antara norma kebijakan dan Bhuppa ' Bhebbu ' Guruh. Hirarki Ratoh , di mana penutupan masjid bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ambiguitas kepercayaan terwujud dalam kepatuhan yang lebih tinggi terhadap arahan kyai dibandingkan dengan aturan pemerintah, terutama selama Idul Adha 2021. Kebaruannya terletak pada pengintegrasian teori patron-klien dan modal sosial keagamaan ke dalam analisis jaringan tata kelola, yang menyoroti bagaimana otoritas ganda dan kearifan lokal membentuk efektivitas kebijakan. Secara teoretis, hal ini memperkaya literatur jaringan tata kelola dengan menekankan tata kelola kultural dalam masyarakat hierarkis-religius. Rekomendasi kebijakan meliputi harmonisasi protokol kesehatan dengan kebutuhan keagamaan dan pembentukan forum mediasi berdasarkan norma-norma lokal.

 

Referensi

Agustian, D., Patiung, M., Rembu, Y., Nur, M., & Ode, S. (2023). Network Governance in the Implementation of Food Security Policies. Journal of Public Policy , 14 (1), 63. https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8225 .
Anisa Pratiwi, Ari Setiawan, YRH (2021). The Influence of the Emergency PPKM Policy from July 3-20, 2021, on the Formation of Public Opinion. Dialectics of Communication: Journal of Communication and Regional Development Studies , 9 (2), 34–61. https://doi.org/10.33592/dk.v9i2.1568 .
Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital Author. The American Journal of Sociology , 94 (Supplement), S95–S120. https://faculty.washington.edu/matsueda/courses/587/readings/Coleman 1988.pdf.
Furqan, H., Sinaga, TF, & Nugraha, JR (2021). Community Participation in the Implementation of Emergency PPKM in Garut Regency. Journal of Government and Public Security (JP and KP) , 3 (2), 80–88. https://doi.org/10.33701/jpkp.v3i2.2025 .
Galluccio, C. (2018). Trust in the Market: Institutions versus Social Capital. Open Journal of Political Science , 08 (02), 95–107. https://doi.org/10.4236/ojps.2018.82008 .
Graaf, ND De. (2014). Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies by Ronald Inglehart Review by: Nan Dirk De Graaf. The British Journal of Sociology , 49 (4), 674–675.
Hanifah, L., & Kholifah, SK (2020). Empowering Women in Facing the Impact of the Covid-19 Pandemic Through Family Financial Management Training in Langkap Village, Burneh District, Bangkalan Regency. Abdidas Journal , 1 (6), 777–783. https://doi.org/10.31004/abdidas.v1i6.173 .
Hefni, M. (2013). Bhuppa'-Bhâbhu'-Ghuru-Rato (A Constructivist-Structuralist Study of the Hierarchy of Obedience in Madurese Culture). KARSA: Journal of Social and Islamic Culture , XXI ( 1). https://media.neliti.com/media/publications/145581-ID-bhuppa-bhabhu-ghuru-rato-studi-konstrukt.pdf .
Huxham, C., & Vangen, S. (1996a). Working together: Key themes in the management of. International Journal of Public Sector Management , 9 (7), 5–17.
Ikmal, NM, & Noor, M. (2021). Indonesian Government Policy in Handling Covid-19. Central Java Provincial Research and Development Journal , 19 (2), 155–167. https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v19i2.910 .
Ishaq Abdussalam. (2015). Reproduction of Kyai and Blater Power in Bangkalan Regency. DIMENSION - Scientific Journal of Trunojoyo University, Madura , 8 (1), 32. https://doi.org/https://doi.org/10.21107/djs.v8i1.3723 .
Julia Dian Christiani Adi Santoso, Joewen Sarliency Manafe, Dayu Triana Rahmawati, Sheila Maryam Gautama, & Azimatul Karimah. (2023). Training for Mental Health Volunteers of People Living with Schizophrenia in the COVID-19 Pandemic in Bangkalan City. Surabaya Journal of Psychiatry , 12 (2), 140–148. https://doi.org/10.20473/jps.v12i2.42008 .
Khairiyah, A. (2022). The Policy of Enforcing Restrictions on Community Activities (PPKM) Viewed from the Perspective of International Law and Legal Politics in Controlling the Spread of Covid-19 in Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis , 3 (1), 1–16. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i1.172 .
Laksana, MW (2021). The Emergency PPKM Crisis in Java: How Governors Communicate It Through Instagram. Ministrate: Journal of Bureaucracy and Regional Government , 3 (3), 27–38. https://doi.org/10.15575/jbpd.v3i3.14586 ..

Unduhan

Diterbitkan

2025-09-28

Cara Mengutip

Ambiguitas Terhadap Kepercayaan Tata Kelola Jaringan Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Bangkalan. (2025). Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial, 9(2), 175–204. https://doi.org/10.25139/jmnegara.v9i2.10890

Artikel paling banyak dibaca berdasarkan penulis yang sama

Obs.: Plugin ini minimal membutuhkan satu plugin statistik/laporan aktif. Jika plugin statistik menghasilkan lebih dari satu metrik, pilihlah metrik utama pada pengaturan halaman admin dan/atau pada halaman pengaturan manajer jurnal.