Strategi Membangun Kepercayaan Publik Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Surabaya
Abstrak views: 796
,
PDF (English) downloads: 1094
Abstrak
Fenomena peningkatan kasus yang terus terjadi dan disertai kecenderungan sikap masyarakat yang menunjukkan penolakan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah merepresentasikan kepercayaan publik yang rendah, maka diperlukan sebuah kajian strategi yang tepat dan terkelola dengan baik agar terbentuk kepercayaan publik sehingga skema penanganan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan wabah COVID-19 dapat segera teratasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan gambaran secara komprehensif tentang strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam membangun kepercayaan publik terhadap penanganan COVID-19 di Kota Surabaya melalui delapan fokus kajian dengan menggunakan indikator yang dikemukakan OECD (2000) dalam kajiannya tentang membangun kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualititatif dan pendekatan penelitian deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisa menggunakan model interaktif (interactif model of analysis) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam fokus kajian yang memiliki kesesuaian strategi membangun kepercayaan publik dalam penanganan COVID-19 di Kota Surabaya yang meliputi nilai dan standar perilaku, pelaporan pelanggaran, integritas manajemen, umpan balik, penegakan ke pencegahan, antisipasi masalah dan kebaruan teknologi. Sementara dua fokus kajian lain yang tidak memiliki kesesuaian strategi yakni visi misi pelayanan dan efektivitas. Untuk itu diperlukan beberapa pembenahan atas ketidaksesuaian strategi yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Surabaya diantaranya merumuskan visi misi sebagai kerangka dalam upaya penyelesaian permasalahan kesehatan, melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi dari pembentukan pakta integritas, dan meningkatkan branding dari keseluruhan platform yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya baik berupa aplikasi maupun website kepada seluruh masyarakat.
Referensi
Antari, N. P. B. W. (2020). Penguatan Whistleblowing System di Indonesia (Studi Kasus Whistleblowing System di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)). Public
Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2)(2), 158–167. Retrieved from https://ejournal.warmadewa.ac.id/i
ndex.php/public-inspiration.
Azmi, F. (2021). Kota Surabaya Masih“Juara” Penyumbang Kasus Aktif COVID-19 di Jatim. Retrieved from https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5643016/kota-surabaya-masih-juara-penyumbang-kasus-aktif-covid-
-di-jatim
Berita jatim. (2021). Bluefish Goyang Hingga Pagi, Satgas Covid Kota Surabaya Kecolongan. Retrieved from
https://beritajatim.com/peristiwa/bluefish-goyang-hingga-pagi-satgas-covid-kota-surabaya-kecolongan/
Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Putra Grafika.
Celah, I. (2021). DPRD Sarankan Satpol PP Kota Surabaya Diganti, Dinilai Lemah Dalam Penegakan Perda. Retrieved from https://celah.id/dprd-sarankan-satpol-pp-kota-surabaya-diganti-dinilai-lemah-dalam-penegakan-perda/
Daraba, D. (2019). Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik (Leisyah, Ed.). Makassar. DJKN. (2020). Membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang efektif.
Ernes, Y. (2020). Survei soal Penanganan Corona: Kepercayaan Publik ke Pemerintah Tinggi. Retrieved from
https://news.detik.com/berita/d-4926730/survei-soal-penanganan-corona-kepercayaan-publik-ke-
pemerintah-tinggi.
Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin,A. (2021). Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemeritahan Indonesia. 4(2), 226–239.
Gitiyarko, V. (2021). PSBB Hingga PPKM, Kebijakan Pemerintah Menekan Laju Penularan Covid-19. Retrieved from
Hall, M. A., Dugan, E., Zheng, B., & Mishra, A. K. (2001). Trust in Physicians and Medical Institutions: What Is It, Can It Be Measured, and Does It Matter? Milbank Quarterly, 79(4). https://doi.org/https://doi.org/10.1111/14680009.00223
Indonesia, C. (2021). Survei: Publik Lebih Percaya Gubernur Ketimbang Jokowi. Retrieved fromhttps://www.cnnindonesia.com/na
sional/20210222182050-32-609496/survei-publik-lebih-percaya-gubernur-ketimbang-jokowi
Indonesia, L. S. (2021). LSI: Kepercayaan Publik terhadap Jokowi dalam Tangani Covid-19 Menurun.
Strategi Membangun Kepercayaan Publik Dalam Penanganan Covid-19 – Kamelia I , Lukman A Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial - Vol. 6 No. 1 Tahun 2022 I 85
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 Tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 COVID-19
di Wilayah Jawa dan Bali. Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistleblowing System - WBS).
Retrieved from http://www.knkg-indonesia.org/dokumen/Pedoman-Pelaporan-Pelanggaran-Whistleblowing-System-WBS.pdf
Liputan6. (2020). Jokowi Minta Kepala Daerah Satu Visi dan Misi Tangani Corona Covid-19. Retrieved from
https://www.liputan6.com/news/re ad/4216686/jokowi-minta-kepala-daerah-satu-visi-dan-misi-tangani-corona-covid-19
Madrim, S. (2020). Survei Indikator:Pemda Lebih Baik Menangani Covid-19 Dibanding Pemerintah Pusat.
MediaIndonesia.com. (2021). Indonesia diPeringkat Kedua Indeks Global dalam Kepercayaan. Retrieved
Mujani, S. (2020). Asesmen Publik Atas Kinerja Pemerintah Indonesia Menangani Wabah Covid-19: Sebuah Penjelasan Ekonomi Politik. Jurnal Penelitian Politik,
(2).
Muslim, M. (2017). Membangun Visi Perusahaan. Jurnal Esensi, 20(3).
Nararya, S. (2017). Apa yang dimaksud dengan Umpan Balik (feedback)dalam komunikasi? Retrieved
from dictio.id website: https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-umpan-balik-
feedback-dalam-komunikasi/9058.
Nasution, Z. I. (2021). Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kota Surabaya: Studi Kasus Kebijakan
PSBB. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 4(1).
Nathaniel, F. (2020). Tingkat Kepercayaan pada Negara: Modal Penting Penanganan
COVID-19. Retrieved from https://tirto.id/tingkat- kepercayaan-pada-negara-modal-penting-penanganan-covid-19-
eJVn
OECD. (2000). Building Public Trust: Ethics Measures in OECD Countries. PUMA Policy Brief, (7),1–6.
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Tindak
Pidana Korupsi (Whistleblowing System) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam
Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 Di Kota Surabaya.
Prasetyo, K. (2021). Public Trust Pada Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19
Melalui Policy Dimensions Analysis. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
Prasetyo, K., & Kriswibowo, A. (2022). Public Trust pada Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. Jurnal Governansi, 8(1), 1–14.
Putra, M. A. R. (2017). Peningkatan Kepercayaan Publik Melalui Pemerintahan Partisipatif. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 12(2), 1–9.
Rifqiy, I. A. (2021). Data Akurat, Public Trust Meningkat.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development (Edisi-II; Sutopo, Ed.). Bandung:Alfabeta.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi CoronaVirus Disease 2019.
Taufiqurokhman. (2016). Manajemen Stratejik. https://doi.org/10.31227/osf.io/gj9 de
Wahyuningsih, R. D. (2011). Membangun Kepercayaan Publik melalui Kebijakan Sosial Inklusif. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 15(1), 29–40. https://doi.org/10.22146/jsp.10923
Winanti dan Ma‟udi. (2020). Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal. Yogyakarta: Gajah Mada
University Pres
Authors who publish with JIMPKS: Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial agree to the following terms:
-
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
-
Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
-
Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
