Evaluasi Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Penerapan Izin Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang di Kabupaten Gresik

Abstract

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Penerapan Izin Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang Di Kabupaten Gresik dalam melakukan penerapan izin penataan ruang wilayah dan untuk mengetahui kebijakan Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Gresik dalam melakukan penerapan izin penataan ruang wilayah di Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan jenis penelitiannya yaitu penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi yang terjadi suatu aspek efektifitas tertentu, sekaligus pula mendeskripsikan secara terperinci evaluasi pelaksanaan penegakan hukum dalam penerapan izin kesesuaian pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Gresik faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum dalam penerapan izin kesesuaian pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Gresik. Adapun dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang evaluasi pelaksanaan penegakan hukum dalam penerapan izin kesesuaian pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Gresik yang mengacu pada teori dari Evaluasi kebijakan William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, evaluasi pelaksanaan penegakan hukum dalam penerapan izin kesesuaian pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Gresik secara keseluruhan adalah kurang maksimal dan kurang optimalnya kinerja pemerintah kabupaten Gresik dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan dengan menggunakan teori Evaluasi kebijakan William N. Dunn meliputi Efektivitas, Efesiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan, sedangkan Faktor pendukung dalam Evaluasi kebijakan perizinan tata ruang wilayah di Kabupaten Gresik antara lain, (1) Keyamanan Bermukim,(2) Kelancaran bermobilitas,(3) Kelestarian Lingkungan Hidup, sedangkan Faktor Penghambat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) keterbatasan pengetahuan Masyarakat terhadap tata ruang (2) Kurangnya Sosialisasi Pemerintah (2)Kurangnya kepatuhan dan kesadaran Masyarakat terhadap tata Ruang.