IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) DI KECAMATAN LONG HUBUNG KABUPATEN MAHAKAM ULU
Abstract views: 101
,
Full Text downloads: 96
Abstract
Pemberian Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Mahakam Ulu, Pemerintah Daerah telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pemberian Alokasi Dana Kampung Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2021. Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, dan (2) Menginditifikasikan dan menganalisis faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kecamatan Long Hubung kabupaten Mahakam Ulu. Metode yang digunakan adalah metode analisa kualitatif dengan model komponensial. Hasil penelitian adalah (1) Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Bupati Mahakam Ulu. Dan (2) Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) pada kedua kampung sampel (Kampung Long Hubung dan Kampung Datah Bilang Ulu) di Kecamatan Long Hubung adalah (a) Faktor Komunikasi, Faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADK belum ada (weakness/kelemahan, sehingga pemahaman masyarakat mengenai ADK kurang. Hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipiasi masyarakat dalam pelaksanaan ADK maupun dalam pengawasan kegiatan (treatment/ancaman, (b). Faktor Sumber Daya, faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADK (Weaknes/kelemahan), sehingga pemahaman pelaksana kurang, serta tidak adanya dukungan pendapatan kampungyang memadai (treatment/ancaman), sehingga menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan. (c). Faktor sikap Pelaksana, faktor penghambat dalam sikap pelaksana adalah kurang responnya para pelaksana ADK (weakness/kelemahan) yang menggangap kebijakan ADK adalah sebuah kebijakan rutin belaka (treatmen/ancaman), (d). Faktor Keorganisasian Birokrasi, faktor penghambat adalah belum adanya pembagian tugas diantara Tim pelaksana kebijakan Dana Alokasi Dana Kampung (ADK) (weakness/kelemahan) dan kurangnya koordinasi Tim pelaksana kebijakan Dana Alokasi Dana Kampung (ADK) (treatment/ancaman).
References
Dunn, W. N. (2002), Pengantar Analisis Kebijakan Public (terjemahan), Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Dye, T.R. (1981). Understanding Publie Poliey Marking, New York- Holt:Renehart & Winston.
Edward III, G.E. (1980), Implementing Publie Policy. Washington DE: Eongresional Quarterly Press.
Gomes, F.E. (1977), Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Andi Offset.
Handoko, T.H. (1944) Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Yogyakarta, BPFE.
Hassel dan Tangkilisan, N,S (2003), Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Adminitrasi Publik Indonesia.
Howlett, M. dan Ramesh. M. (1995), Studying Publik Poliey: Poliey Eyles and Poliey Subsystem.Oxford:Oxford University Press.
Islamy, M.I. (2001), Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, eetakan ke 8. Jakarta: Bumi Aksara.
Koetler. (1994). Seminar Nasional : Profesionalisme Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik, Yogyaakarta: UGM.
Kurniawan, A. (2005). Manejemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Mar’at. (1992), Sikap Manusia: Perubahan dan Pengukuran. Bandung: Ghalia Indonesia.
Meter, V. dan Horm, V. (1975), The Poliey Implementation Proeess: A. Eoneentual Framework in: Administration and Sociaety, Vol. 6 No. 4 p. 445-485.
Miles, M.B elan Huberman, M. (2009). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
Moeller, R.R (2007). EOSO Enterprise Risk Management: Understanding The New Integrated ERM Framework. New Jersey: John Wiley & Sons, Ine.
Moloeng, L.J. (200l). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosd:Jakarta.
Nugroho, RD. (2012). Publie Poliey (Edisi 4). Jakarta: PT Elex Media Komputindo (2014). Publie Poliey (Edisi 4). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Prasetyo, Y. dan Masdjono, G.N. lmplementasi Kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK)di Kampung Wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Kajian Multi Disiplin Ilmu Untuk mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat. ISBN 978-979- 3649-81-8.
Prawirosentono, S. (1999). Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPFE.
Robbins, S.P. (2006). Perilaku Organisasi, Edisi Kesepuluh. Jakarta: PT. Indeks.Steers, R.M. (1985). Efektivitas Organisasi, (terjemahan), eetakan Kedua Jakarta Erlangga.
Wahab, A.S. (2005). Analisis Kebijaksanaan. Jakarta: Bumi Aksara.
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung di Setiap Kampung TA 2021.
Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2021.
Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan Peratuaran Bupati Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan Keuangan Kampung.
