Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Polda Jatim Dalam Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Kota Surabaya
Abstract views: 68
,
Full Text downloads: 32
Abstract
Pelayanan publik bukan hanya berupa administrasi tetapi juga penegak hukum dalam memberikan jasa. Pelayanan publik yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disebut dengan Polri adalah berupa pelayanan administratif yang mengurus beberapa dokumen masyarakat dan ada juga pelayanan jasa berupa menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Pihak kepolisian memberikan pelayanan dengan meningkatkan keamanan wilayah dilakukan dengan beberapa inovasi dan hal itu tidaklah mudah. Mengukur kepuasan masyarakat adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan pada pelayanan publik untuk dilakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas. Selama ini, dalam melakukan survey kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan pelayanan di Polda Jawa Timur untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban Kota Surabaya, dan menganalisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Polda Jawa Timur untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teknik analisis Miles and Huberman. Berikut adalah hasil dari penelitian ini adalah masyarakat sudah merasa puas dengan kinerja yang dilakukan oleh Polda Jatim dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Kota Surabaya yang dilihat dari 14 unsur kepuasan masyarakat menurut peraturan MENPAN RB yaitu unsur prosedur pelayanan, unsur persyaratan pelayanan, unsur kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan petugas pelayanan, keadilan, kesopnanan dan keramahan, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan.
References
Alawiyah, T. (2018). “Kekerasan dalam Novel Maluku Kobaran Cintaku Karya Ratna Sarumpaet”. (skripsi) Padang: Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat.
Atik,dan Ratminto. (2005). Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen’s charter dan standar pelayanan minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Barnes, J. G. 2003. Secret of Customer Relationship Management (Rahasia Manajemen Hubungan Masyarakat). Yogyakarta: Andi.
Basrowi & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
Dwiastuti, R. (2012). Ilmu Perilaku Konsumen. Malang: Universitas Brawijaya Press.
Hardiyansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
Haryono, D., dan Puspitasari, M. (2020). “Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Kepolisian Daerah di Kalimantan Barat 2018-2019”, Jurnal Syntax Transformation, Vol. 1, No. 9.
Hasan, M. Iqbal. (2002). “Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya”, Ghalia Indonesia Bogor.
Hermansyah, dan Fatoni. (2023). “Ratusan Buruh Mojokerto Ikut Demo di Kota Surabaya”, [online] https://jatim.viva.co.id/kabar/4032-may-day- 2023-ratusan-buruh-mojokerto-ikut-demo-di-surabaya, diakses pada 25 Mei 2023.
Hidayati, T. (2014). “Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Serta Kepercayaan Masyarakat Pada Kepolisian Sektor (POLSEK) Bengalon”, Vol. 5, No.1, pp. 45-62.
Indaryanti, M., Lusianti, D., Latubessy, A., & Mulyani, S. (2021). “Kepuasan Masyarakat: Pelayanan Publik Kepolisian Resor Kudus”, Journal Unimma.
J. Supranto. (1997). “Pengukuran Tingkat kepuasan Masyarakat”. Jakarta: Rineka Cipta.
J.Moleong, Lexy. (2014). Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
Jakarta: PT Bumi Askara.
Keban, Y., T. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
Kotler, dan Keller. (2014). Manajemen Pemasaran. Jilid I. Edisi Ke 13. Jakarta: Erlangga.
Kurniawan, A. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan.
Kusuma, H., dan Anitasari, M. (2014). “Analisis Kepuasan Masyarakat Atas Kualitas Pelayanan Kepolisian Pada Kantor Direktorat Intelijen Keamanan”.
Lupiyoadi, Rambat. (2001). Manajemen Pemasaran Jasa, Salemba Empat, Jakarta. Mahmudi, (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP AMP
Moenir, A.,S. (2010). Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia.Bumi Aksara : Jakarta.
Mukarom, F. (2023). “Kerusuhan di Mie Gacoan Surabaya”, [online], https://mataraman.tribunnews.com/2023/05/08/kabar-terbaru- viral-di-sosmed-kerusuhan-di-mie-gacoan-surabaya-mulai- penyebab-hingga-kronologi, diakses pada 25 Mei 2023.
Pancarudin, A. (2019). “Pengaruh Kepolisian dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat pada Polres Metro”. Jurnal Simplex, Vol. 2, No. 2.
Pasolong, H. (2008). Kepemimpinan Birokrasi, Bandung : CV.Alfabeta.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010, pasal 7-12.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Poerwandari, E. K. (1998). Pendekatan Kualitatif Dalam penelitian Psikologi. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
Prastowo, A. (2012). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta : Ar-ruzzmedia.
Rukayat, Y. (2017). “Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Pasir Jambu,” Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Admnistrasi, pp. 56-65.
Sabarguna. (2004). Quality Assurance Pelayanan Rumah Sakit, Jawa Tengah: Konsorsium RS Islam.
Sadjono. (2008). “hukum Kepolisian”,Jakarta :Leksbang Mediatama.
Setiawati, B. (2022). “Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Kepolisian Resort Balangan”. Jurnal PubBis, Vol.,6, No.1.
Sinambela, L. P. (2011). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi (Cetakan ke). Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
Syafei, K. (2003). Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI).
The Liang Gie. (1999). Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty. Tjiptono, F. 2005. Strategi PemasaranI. Edisi Kedua. Yogyakarta: Andi Offset. Umar, H. (2013). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 1973.
Utomo, P.,D. (2022). “Demo Surabaya Ricuh”, [online] https://www.detik.com/jatim/berita/d-5946627/demo-di-surabaya- ricuh-15-buruh-jadi-korban-pemukulan-orang-tak-dikenal, diakses pada 25 Mei 2023.
Wawan. (2016).“Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Dan Ketertiban”, Jurnal eksekutif, vol. 1, no.7.
Widyatuti, A. (2012). “Analisis Hubungan Antara Produktivitas ekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009”. Economics Development Analysis Journal, pVol.1, No.1, pp:1-11. YKPN.
