KUALITAS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA PELAYANAN PUBLIK MODATRANSPORTASI BUS ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) PADA KORIDOR SURABAYA–MADIUN–PONOROGO

doi:10.25139/dev.v3i2.1788

FEB, Universitass Dr. Soetomo

https://doi.org/10.25139/dev.v3i2.1788

Abstract views: 306 ,

PDF downloads: 389

Keywords: Kepuasan Masyarakat, Pelayanan, Bus Antar Kota Dalam Provinsi, Transportasi

Abstract

Persaingan dalam dunia bisnis jasa transportasi akhir-akhir ini bukan hanya disebabkan oleh faktor globalisasi, tetapi lebih disebabkan karena pelanggan yang semakin cerdas, sadar harga, dan banyak menuntut. Kemajuan teknologi komunikasi juga ikut berperan meningkatkan intensitas persaingan, karena memberi pelanggan akses informasi yang lebih banyak tentang berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai kepuasan masyarakat pengguna pelayanan pada moda transportasi bus pada koridor Surabaya-Madiun-Ponorogo. Peneltian ini menggunkan pendekatan kuantitatif dengan mengambil sampel size sebanyak 105 pengguna pelayanan. Hasil penilaian indeks kepuasan masyarakat (KM) pengguna angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) pada koridor Surabaya-Madiun-Ponorogo, dengan nilai indeks kepuasan sebesar 80,08 dengan kualitas pelayanan dalam kategori B atau baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,20.Pengguna pelayanan bus AKDP koridor Surabaya-Madiun-Ponorogo, sudah cukup puas dengan pelayanan yang diberikan hal ini bisa dilihat dari nilai kepuasan masyarakat mencapai nilai 80,08 dengan kualitas pelayanan yang baik (B).

References

Kotler, Philip, 1997. Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalian. Edisi Sembilan. Jilid 1&2, Salemba Empat, Prantice Hall

Riduwan. 2005. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung : Alfabeta

Sedarmayanti, 2004, Good Governance: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas. Bandung: Mandar Maju.

Sutopo, 2003. Pelayanan Prima, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.

Sugiyono. 2006. Statistika untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta
Suryabrata, Sumadi. 1997. Metodologi Penelitian. Jakarta : Rajawali Press

Wahyudi Kumorotomo, 2005, Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi, Jogjakarta: MAP-UGM dan Pustaka Pelajar.
Zainal Arifin, 2005. Manajemen Pelayanan PDAM Bandarmasih, Seminar Manajemen Pelayanan Program Pasca Sarjana STIA Banjarmasin.

-------Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

-------Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

-------Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang

-------Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

--------Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

--------Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan dengan Angkutan Umum

--------Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik

-------Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

--------Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

-------Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.