PENGARUH PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP SEKTOR PENDIDIKAN DI PROVINSI PAPUA BARAT
Abstract views: 178
,
PDF Journal downloads: 112
Abstract
Otonomi Khusus di papua barat merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 lalu diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Didalam kebijakan otonomi khusus Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat diberikan dana untuk membiayai dasar yaitu Pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan secara umum di Provinsi Papua Barat. Perlu melakukan kajian yang mendalam mengenai pengaruh dana Otonomi Khusus terhadap bidang pendidikan, di Papua Barat. Dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari berbagai sumber terkait serta data sekunder dari lembaga pengumpul data lalu dianalisa menggunakan metode analisis Ordinary Least Square. Hasil analisa dana Otonomi Khusus berpengaruh signifikan terhadap angka Rata-rata lama sekolah.
References
Abdul, Halim, 2004. Membangun Desa Partisipasif Jakarta: PT Bumi Aksyra.
Abdurahman, Muhidin, & Somantri. 2011. Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian. Bandung : Pustaka Setia
A. Muri Yusuf. 2014. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan”. Jakarta
Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4). Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gujarati, D.N. dan D.C. Porter. 2010. Dasar-Dasar Ekonometrika, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
Halim, Abdul, 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Ketiga, Penerbit Salemba Empat.
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus.
Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016.
Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus.
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.
Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Subandi, 2011. Ekonomi Pembangunan, CetakanKesatu, Alfabeta, Bandung.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, sebagaimana diubah dengan PERPU No.1 Tahun 2008, sebagaimana sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2008, Lembaran Negara RI Nomor. 4884).
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
UNDP, 1999,”Decentralization a sampling of definitions” Working paper prepared in connection with the joint UNDP-Government of Germany evaluation of the UNDP Role in decentralization and local governance.
Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
Wrihatnolo, R R, Dwidjowijoto , R N, 2007. Manajemen Pemberdayaan, Jakarta, Elek Media Komputindo.
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution 4.0 International. This license requires that reusers give credit to the creator. It allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, even for commercial purposes.
BY: Credit must be given to you, the creator.
2.png)
