Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Abstract views: 40
,
Full Text downloads: 32
Abstract
The purpose of this study is to find out how the policy of providing teacher professional allowances is implemented. This study also aims to determine the factors that support and hinder the implementation of policies related to the provision of teacher professional allowances at the East Java Provincial Education Office.
In this study it was found that the implementation of the provision of teacher professional allowances with the perspective of Edward III narrowed down to four variables, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The teacher professional allowance is closely related to the teacher certification program. There are three important things in the implementation of teacher certification, namely preparation or planning for teacher certification before teaching, the process of implementing learning, and evaluation or assessment.
The implementation of the teacher professional allowance policy has supporting factors and has an impact on its implementation for both teachers and schools, namely increased teaching motivation, more varied and creative teaching methods, increased teacher welfare, and increased teacher professionalism. The inhibiting factors in the implementation of the teacher professional allowance policy are the workload of teaching hours for teachers, the problem of social jealousy among teachers and the community, and the Teacher Professional Education program.
Keywords: Implementation, Benefits, Profession, Teacher
References
Agung, I. 2018. Jam Mengajar Guru : Tinjauan Dari Sisi Lain. Jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan, 32 (1) : 33-42.
Akib, H. 2010. Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, 1 (1) : 1-11.
Alifah, S. 2021. Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia Untuk Mengejar Ketertinggalan dari Negara Lain. Jurnal Penelitian, 5 (1) : 113-123.
Andhika, S. 2019. Pemodelan Kebijakan Publik : Tinjauan dan Analisis Untuk Risalah Kebijakan Pemerintah. Jurnal Riset Pembangunan, 2 (1) : 22-35.
Azizah, U., P. S. Inariska, Hasbiyallah dan A. Hasanah. 2021. Implementasi Tunjangan Sertifikasi dan Kesejahteraan Guru di SDN Jadi Sepakat. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 4 (1) : 31-38.
Basri, J. 2018. Mutu dan Kesejahteraan Guru di Indonesia. Jurnal Pendidikan Islam Rabbani, 2 (1) : 480-487.
Biantoro, D. dan T. Jasmina. 2021. Hubungan Antara Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Dengan Capaian Pembelajaran Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 6 (2) : 198-214.
Desrinelti, D., M. Afifah dan N. Gistituati 2021. Kebijakan Publik : Konsep Pelaksanaan. Jurnal Riset Tindakan Indonesia, 6 (1) : 83-88.
Firsda, E., Y. Arafat dan A. Wahidy. 2020. Pengaruh Tunjangan Profesi dan Disiplin Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru. Jurnal Islamic Education, 1 (2) : 82-86.
Gisselawati, D. dan N. Fatonah. 2022. Linieritas Pendidikan Guru Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa di SDN Karang Anyar 03. Jurnal PGMI UNIGA, 1 (2) : 41-44.
Hasanah, A. E. 2021. Profesi Keguruan Sebagai Guru Indonesia. Jurnal Seri Publikasi Pembelajaran, 1 (2) : 1-7.
Kartomo, A. I. dan Slameto. 2016. Evaluasi Kinerja Guru Bersertifikasi. Jurnal Manajemen Pendidikan, 3 (2) : 219-229.
Kurniawan, W. T. Hardianto dan A. Suprojo. 2023. Implementasi Kebijakan Alam Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Aparatur Sipil Negara. Jurnal Ilmiah Publika, 11 (2) : 215-220.
Larlen. 2013. Persiapan Guru Bagi Proses Belajar Mengajar. Jurnal Pena, 3 (1) : 81-91.
Muhlison. 2014. Guru Profesional (Sebuah Karakteristik Guru Ideal Dalam Pendidikan Islam). Jurnal Darul Ilmi, 2 (2) : 46-60.
Naibaho, D. 2018. Peranan Guru Sebagai Fasilitator Dalam Perkembangan Peserta Didik. Jurnal Christian Humaniora, 2 (1) : 77-86.
Oktafiana, R., Fathiyani dan Musdalifah. 2020. Analisis Kebijakan Kesejahteraan Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan. Jurnal Mappesona, 1 (1): 1-13.
Republik Indonesia. (2009). Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : Kementerian Sekretariat Negara Republuk Indonesia.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjanagn Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. Jakarta : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Ruhana, F. 2017. Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal MSDM IPDN, 4 (2) : 2-28.
Rusiadi. 2020. Variasi Metode dan Media Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam. Jurnal Alwatzikhoebillah, 6 (2) : 10-21.
Sabon, S. S. 2020. Problematik Pemenuhan Beban Ker Guru dan Alternatif Pemenuhannya. Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, 13 (1) : 27-43.
Siregar, N. 2022. Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). Jurnal Ilmu Sosial, 1 (7) : 713-722.
Wahyuningsih, N., E. Nurbayani dan W. Saugi. 2019. Pengaruh Rasio Jumlah Siswa Dalam Kelas Terhadap Efektivitas Pembelajran PAI di SMK Farmasi Samarinda. Jurnal Penelitian Pendidikan & Pembelajaran, 6 (1) : 47-61.
Wardiana, W. dan Asroyani. 2022. Pengaruh Motivasi Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa di MI Yadinu Pancor Kopong Lombok Timur. Jurnal Ilmiah Mandala Education, 8 (1) : 1140-1147.
Zulfitri, H., N. P. Setiawati dan Ismaini. 2019. Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru. Jurnal Bahasa & Sastra, 19 (2) : 130-136.
