Evaluasi Pelayanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Pada Direktorat Lalu Lintas Polda Jwa Timur
Abstract views: 42
,
Full Text downloads: 21
Abstract
Sebagai instansi yang melayani kepentingan publik. Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim beserta jajarannya berkewajiban untuk menyelenggarakan Good governance. Keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik ditentukan terutama oleh perilaku aparat yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam melakukan tugas Ditlantas yang salah satu aktivitasnya adalah menerbitkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Salah satu fungsi Seksi Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja organisasi Seksi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dengan bentuk bentuk variabel good Governance. Hasilnya Evaluasi Pelayanan pembuatan BPKB berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 di Dirlantas Polda Jawa Timur sejauh ini berjalan kurang baik karena belum meratanya aturan yg berlaku. Dan penerapan pembuatan BPKB di Satuan Lalu lintas Polda Jawa Timur masih ditemui hambatan-hambatan diantaranya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pembuatan BPKB, biaya yang dikenakan, dan kelengkapan persyaratan administrasi.
References
Anggara, S. (2018). Pengantar Kebijakan Publik. CV Pustaka Setia.
Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UGM Press.
Miles, M. ., & Huberman, A. . (1992). Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru (P. T. . Rohidi (ed.)). Universitas Indonesia.
Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik : Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik. Alfabeta.
Subarsono, A. (2013). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Konsep Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
Wahab, S. A. (2012). ANALISIS KEBIJAKAN Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik (F. Hutari (ed.)). Bumi Aksara.
Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Prasindo.
Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Media Prasindo
Jurnal:
Amanda, P. I. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). TheJournalish: Social and Government, 1(1), 34–38. http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/.
Hafni, R., Sinulingga, N. S. B., & Hasibuan, L. S. (2021). Analisis Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung tunai dana desa pada ketahanan pangan di era pandemi (studi kasus Desa Simpang Empat, Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara). Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan, 2(1), 103–111.
HANDAYANI, F. (2022). Implementasi Kebijakan Aplikasi Sipolima Pada Dinas Kominfo Kota Baubau Dalam Meningkatkan Kinerja Asn Ditengah Pandemi Covid-19. Doctoral Dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI, 12, 12.
Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 81–90. https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22
Mais, R., Liando, D., & Pangemanan, F. (2019). Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Reward dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Kota Bitung Ririn. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 3(3), 1–9. https://media.neliti.com/media/publications/103420-ID-pengaruh aksesorisdan-elemen-pembentuk.pdf
Mananeke, T. D. W., Rares, J. J., & Tampongangoy, D. (2019). Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Di Puskesmas Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung. Jurnal Administrasi Publik, 5(78), 1–15. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/23821/23471
Mutia, I. F. (2017). Analis Kebijakan Publik (Issue April).
