Analisis Tata Kelola Barang dan Aset Daerah melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah di Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Malang Selatan


Abstract
Barang Milik Daerah (BMD) atau aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah
merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pengelolaaan dan pertanggungjawaban
keuangan daerah, sehingga barang milik daerah perlu dikelola secara tertib, akuntabel
dan transparan dengan mengedepankan good governance agar dimanfaatkan secara
optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung prosedur pengelolaan barang milik
daerah, pemerintah daerah didukung oleh perangkat perundang-undangan yang secara
langsung menjadi acuan dan kekuatan hukum pemerintah daerah dalam mengelola aset
daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pengelolaan Barang Milik
Daerah merupakan salah satu lingkup dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pengelolaan barang milik daerah berpengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena
daerah dapat menjadi daerah yang memiliki sumber daya yang memadai serta mampu
dalam pengembangan daerah, tergantung pada cara pengelolaan barang milik daerah.
Aplikasi SIMBADA Administrasi Pergudangan adalah sebuah sistem administrasi
pergudangan untuk mencatat proses penerimaan barang, proses
penyaluran/pengeluaran barang, perhitungan stok barang, dan menampilkan laporanlaporan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aplikasi SIMBADA
telah terhubung mulai dari kegiatan penganggaran, kegiatan penatausahaan keuangan
daerah, sampai kegiatan pencatatan dan pelaporan. Atas dasar tersebut, penerapan
sistem berbasis komputer, memerlukan satu pihak sebagai administrator yang akan
menjalankan database, aplikasi (software) dan hardware.
References
Kebijakan: Apa, Mengapa, dan
Bagaimana. Jurnal Administrasi
Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010
Anton, Sujarwo. (2012). Kebijakan Publik
Dalam Pelaksanaan Penataan Pola
Pedangan Kaki Lima di Kota
Malang. Jurnal Reformasi, Volume
2, Nomor 1, Januari – Juni.
Diskon Silitonga, 2018, Valuasi
Implementasi Kebijakan
Publik(Studi Kasus: Evaluasi
Implementasi Kebijakan Un Sd Di
Kota Madya Jakarta Pusat Jurnal
Institut Bisnis Nusantara Volume 21
Nomor 2
Dunn, William N., 2004, Public Policy
Analysis: An Introduction, Second
Edition, New Jersey: Pearson
Prentice Hall
Dunn, William N. 2013. Pengantar
Analisis Kebijakan Publik, cetakan
kelima. Yogyakarta: Gajah Mada
Universitas Press
Hasnadi. (2019). “Perencanaan Sumber
Daya Manusia
Pendidikan”.Bidayah: Studi IlmuIlmu Keislaman. 10(2).
Haudi. (2022). “Manajemen
Kepemimpinan Pendidikan di
Sekolah”. Jurnal: IkraithHumaniora. 6(1).
Hasnadi. (2021). “The Importance of
Supervision Implementation in
Educational Institution”. Jurnal
Dedikasi Pendidikan. 5(1).
Haryono S, Aslamiyah, B. S., & Rozikin,
M. (2014). Model Partnership
Sebagai Upaya Strategis
Peningkatan Pelayanan Air Bersih
(Studi terhadap Public Private 87
Partnership di Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Gresik). Jurnal
Administrasi Publik, 2(1), 89–94
Insan Parid Apep. 2003. Respon pedagang
Kaki ima Terhadap Implementasi
Kebijakan Penertiban (Studi Kasus
tehadap PKL di Jalan Merdeka Kota
Bandung). UI: Jakarta Imron Ali.
2006. Kebijakan Pendiikan
Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara
Miftakhul Alfia Jannah. Irada Haira.
(2021). “Karakteristik
Kepemimpinan dalam Pendidikan
di Indonesia”. ALSYS : Jurnal
Keislaman dan Ilmu Pendidikan.
1(1).
Muhtar. 2009. Orientasi Baru Supervisi
Pendidikan, Jakarta: Gaung Persada
Puspawati, A. A. (2016). Penerapan
New Public Management (NPM) di
Indonesia. Jurnal PUBLISIA, 1(1),
38–53.
Sabatier, P., & Mazmanian, D. (2005).
The Implementation of Public
Policy: A Framework of Analysis.
Policy Studies Journal, 8, 538–560
Stufflebeam, Daniel L., George F
Madaus and Thomas Kellaghan,
Evaluation Models: Educational
and Human Service Evaluation,
Second Edition, New York, Boston,
Dordrecht, London, Moscow:
Kluwer Academic Publishers, 2000
Analisis Kebijakan Versi William
Dunn dalam Pondok Pesantren
Modern, Nurul Fika, Anis Fauzi,
Ahmad Qurtubi 16747
Suratman. (2017). Generasi Implementasi
dan Evaluasi Kebijakan Publik. In
CAPIYA Publishing (1st ed.).
Capiya Publishing.
Shalahuddin. Putri Anggun. Mufidah.
(2021). Kepemimpinan Pendidikan
Islam. Cerdika: Jurnal Ilmiah
Indonesia. 1(7). 88
Suaeb. Syarif. Agussalim. Muhammad
Iqbal. (2021). Manajemen
Kepemimpinan Pendidikan:
Analisis Untuk Mewujudkan
Keunggulan Kompetitif. Jurnal
Ilmiah Mandala Education. 7(3).
Syifa Fanisa Nabila. Inul Husna. Nuzul
Habdi. (2020). “Hubungan
Kepemimpinan dengan Lembaga
Pendidikan”. PRODU: Prokurasi
Edukasi Jurnal Manajemen
Pendidikan Islam. 2(1).
T. A. Mccarley. Peters. M. L.. & Decman.
J. M.. (2014). “Transformational
Leadership Related To School
Climate: A Multi-Level Analysis”.
Educational Management
Administration & Leadership.
11(3).
Wibawa, S., Asitadani, D., Hadna, A. H.,
& Purwanto, E. A. (2003). William
N Dunn Pengantar Analisis
Kebijakan Publik. In Gadjah Mada
University Press (2nd ed.)