Evaluasi Pengelolaan Keuangan Internal di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana
Abstract views: 23
,
Full Text downloads: 10
Abstract
Penyelenggaraan pemerintahan di daerah membutuhkan anggaran yang dapat menunjang pelaksanaan program dan kegiatan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berada dalam wilayah hukum daerah tersebut. Sehingga pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan pada daerah untuk dikelola oleh permerintah daerah. Pengelolaan keuangan mencakup seluruh kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daeerah Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan hal yang krusial agar dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien bagi pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penginputan bukti penggunaan anggaran pada aplikasi keuangan. Selain itu, kendala lainnya yaitu bukti penggunaan anggaran yang dikumpulkan oleh penerima bayaran seringkali dalam keadaan tidak lengkap. Beberapa penelitian menunjukan bahwa Pendidikan dan pelatihan, disiplin kerja serta ketersediaan fasilitas memiliki pengaruh secara positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban, aspek sumber daya manusia memiliki pengaruh secara positif terhadap keterlambatan penyampaian surat pertanggungjawaban keuangan.Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban yang dinilai dapat dengan uang serta segala seuatu yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
References
Khusaini, M. (2018). Keuangan Daerah. Malang: UB Press
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jwab Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah
Peraturan Bupati Kaimana Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staff Ahli, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana
Ali, K. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Metro. Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan. ISSN cetak: 2621-2439
Basna, N., Bharanti, E., & Waromi, J. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Surat Pertanggungjawaban Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel. Jurnal Kajian Ekonomi dna Keuangan Daerah. DOI:10.52062/keuda.v1i2.731
Yunus, A. A. W., Ismail, I., & Syamsiar. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Surat Pertanggungjawaban Keuangan Perjalanan Dinas pad Pemerintah Kabupaten Wajo. Jurnal Ada Na Gau: Public Administration volume 2. ISSN: 2723-5505
Djanegara, M. S. (2017). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori, Praktik, dan Permasalahan. Bogor: Kesatuan Press
Setiawan, A. R. (2020). Sisi Remang Pengelolaan Keuangan Daerah: Perspektif.
Patarai, M. I. (2018), Kinerja Keuangan Daerah. Makasar: De La Macca
Alhusain, A. S., Mauleny, A. T., Sayekti, N. W., et al. (2018). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Amin, F. (2019). Penganggaran di Pemerintah Daerah. Malang: Universitas Brawijaya.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Direktorat Sistem Perbendaharan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Panduan Teknis Bendahar Pengeluaran. Jakarta: Direktorat Sistem Perbendaharan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Badan Pengembanagan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. (2022). Modul (Bahan Ajar) Diklat Perbendaharan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Utama, Z. M. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep Dasar dan Teori. Jakarta: UNJ Press
Siregar, M. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dimediasi dnegan Sistem Informasi Manajemen Daerah. Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen vol 2 Nomor 2. ISSN 2623-2634. DOI:https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i2.2240
Anggadini, S. D., Subekti, V. M., Damayanti, S., et al. (2019). Keterandalan Laporan Keuangan: Dampak dari Kualitas SDM dan Teknologi Informasi. The Best: Accounting Information
Systems and Information Tecnology Business Enterprise, ISSN: 2656-808X. DOI: https://doi.org/10.34010/aisthebest.v6i1.4618
Feriyana, W. (2019). Pengaruh Pelatihan terhadap Efisiensi Kerja Karyawan pad Koperasi Setia Usaha OKU Timur. Jurnal Neraca, vol.3 No.2: 145-155
Safitri, D. E. (2019). Pengaruh Pleatihan dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan. Jurnal Dimensi, vol.8 No.2: 240-248. ISSN: 2085-9996
Syam, S. (2020). Pengaruh Efektifitas dan Efisiensi Kerja terhadap Kinerja Pegawai pad Kantor Kecamatan baggae Timur. Jurnal Manajemen Vol 4 No.2. e-ISSN: 2714-6324
Wahyuningsih, S. (2019). Pengaruh Pelatihan dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan. Jurnal Warta Dharmawangsa, vol.13 No 2. DOI:https://doi.org/10.46576/wdw.v0i60.413
Creswell, J. W., and Creswell, J. D. (2018). Reseacrh Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Fifth edition. United Kingdom: SAGE
