ANALISIS TINGKAT HARAPAN DAN KINERJA PELAYANAN IJIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LLAJ JEMBER TAHUN 2021

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian tingkat kepuasan masyarakat pengguna pelayanan ijin trayek angkutan umum, mendapatkan saran dan masukan serta rekomendasi dari masyarakat sebagai bahan rumusan evaluasi kinerja sekaligus peningkatan layanan secara keseluruhan pada masa mendatang di UPT LLAJ Jember.

Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menjelaskan secara sistematik, faktual dan akurat mengenai fakta dan karakteristik populasi. Analisis data serta pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik statistik, baik secara deskriptif maupun statistik analitik. Penelitian ini juga menggunakan dua variabel, yakni variabel yang mewakili tingkat kinerja Lembaga, dan variabel yang mewakili tingkat penilaian masyarakat pengguna jasa perijinan trayek (harapan). Serta langkah terakhir memberikan kesimpulan dan merumuskan Rekomendasi.

Pada Kuadran Attenntion : Pada kuadran ini membutuhkan perhatian karena masyarakat sebagai pengguna jasa layanan perijinan trayek angkutan umum belum memperoleh apa yang mereka harapkan sehingga masyarakat mempunyai harapan tinggi namun Kinerja lembaga masih dibawah rata-rata atau masyarakat belum merasa puas, yang terdapat pada Kuadran A adalah: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Indikator yang perlu mendapatkan Attention adalah Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan; Sarana dan Prasarana : indikator yang perlu mendapatkan attention  adalah Kondisi dan Kualitas Sarana dan Prasarana. Harapan masyarakat yang perlu ditingkatkan adalah CCTV, papan informasi, peningkatkan layanan informasi secara digital terkait informasi persyaratan pengurusan ijin trayek melalui layanan web dinas perhubungan UPT Jember, Alur pelayanan yang diterapkan saat pengajuan ijin trayek.

Waktu penelitian adalah Oktober – Desember 2021, periode adanya kebijakan pemerintah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, level 3 dan level 2