Legal Protection for Creditors upon Revocation of Land Rights Encumbered by Liens for Public Interest
DOI:
https://doi.org/10.25139/lex.v9i4.11027Keywords:
Legal Protection, Security Rights, Creditors, Revocation of Land Rights, Public InterestAbstract
Land has strategic value both as an economic asset and as collateral for debt through mortgage rights. Problems arise when land encumbered with mortgage rights is revoked by the state for public interest development. This condition can cause losses for creditors because their position and rights to collateral are potentially lost or cannot be fulfilled. This study aims to analyze the form of legal protection for creditors in the event of revocation of land rights encumbered with mortgage rights for public interests and how the implementation of these protection provisions works in practice. The research method used is normative juridical with a regulatory and case study approach. The results of the study show that legal protection for creditors has actually been regulated through provisions on the transfer of mortgage rights to compensation, as stipulated in Article 18, paragraph (2) of the UUHT. However, in practice, there are still obstacles, including delays in compensation payments and suboptimal coordination between relevant institutions. Therefore, it is necessary to strengthen the compensation execution mechanism and affirm the priority of creditors in the compensation payment process so that legal certainty and justice for creditors can be guaranteed.
References
BOOK
Djulaeka & Devi Rahayu, Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).
Juliardi, Budi et al, Metode Penelitian Hukum (Padang: CV. Gita Lentera, 2023).
Mertokusuno, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2002).
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet.xxxiii ed (Jakarta: Intermasa, 2011).
JOURNAL
Damarwulan, Ivan et al, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah atas Gugatan Pembatalan Sertifikat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2292K/Pdt/2020)” (2023) 4:3 J Huk Al-Hikmah Media Komun dan Inf Huk dan Masy 708–737.
Dunggio, Aprilyaq, “Prinsip Dasar terhadap Pencabutan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum” (2022) 10:1 Lex Adm.
Fauzia, Ana, Deva Gama Rizky Octavia, & Fathul Hamdani, “The Conflict of the Norms in the Execution of Secured Objects Which are Enforced by Liability Rights When the Debtor is Bankrupt” (2022) 4:1 Progress Law Rev 1–9.
Firmansyah, Mochammad Alief Wahyu & Abraham Ferry Rosando, “Perlindungan hukum terhadap kreditur akibat hapusnya hak milik atas tanah sebagai objek jaminan hak tanggungan” (2023) 2:3 SEIKAT J Ilmu Sos Polit dan Huk 600–605.
Hamdani, Fathul & Ana Fauzia, “IKN dan Masyarakat Adat: Mengupayakan Demokrasi Deliberatif dalam Setiap Pengambilan Kebijakan” in Yanuardi Syukur, ed, Menyambut Ibu Kota Negara Nusant Gagasan Multidimensi Masy Indones untuk Kejay Bangsa (Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2024) 262.
Irawan, Farid Pardamean Putra et al, “Analisis Kewenangan Pemerintah dalam Pengambil Alihan Hak Atas Tanah Guna Kepentingan Umum” (2024) 8:1 Literasi Huk 1–10.
Irmayanti, Andi, Kristi Simanjuntak & Sokhib Naim, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Berakhirnya Jangka Waktu Hak Guna Bangunan Yang Dibebani Hak Tanggungan” (2024) 5:2 Judge J Huk 120–132.
Joesoef, Iwan Erar, “Rekonstruksi Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum” (2021) 50:3 Masal Huk 318–330.
Maengkom, Yuliana Risna & Diana RW Napitupulu, “Efektifitas Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Menurut Hukum Positif” (2025) 6:8 J Sci Mandalika 2187–2195.
Putri, Dwiyana Pramita et al, “Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Letter C” (2024) 6:4 UNES Law Rev 10017–10027, online: <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1904>.
Putri, Lidya Dwi & Aad Rusyad Nurdin, “Pelindungan Bank sebagai Pemegang Hak Tanggungan terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional Akibat Putusan Pengadilan (Studi Kasus PT X)” (2024) 5:9 J Huk Lex Gen.
Putri, Saskia Aulia & Irene Eka Sihombing, “Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Yang Jaminannya Batal Menjadi Miliknya Debitur” (2022) 4:3 Reformasi Huk Trisakti 691–698.
Sahibu, Nurmasita et al, “Pencabutan Dan Pembebasan Hak Atas Tanah: Prosedur Dan Implikasinya” (2023) 7:2 J Yustisiabel 284–306.
Sumual, Jessica Filicia, “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Ditinjau dari Hak Tanggungan dan Fidusia” (2024) 12:4 Lex Crim.
Supit, Eric Henry, “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum” (2021) 9:4 Lex Adm.
Tanjaya, Willy et al, “Tinjauan yuridis perbuatan melawan hukum atas suatu perjanjian kredit dengan jaminan suatu kepemilikan tanah yang belum terpisah dari sertifikat induk tanah (Studi Putusan Nomor 388 Pk/Pdt/2020)” (2023) 9:2 JPPI (Jurnal Penelit Pendidik Indones 1048–1056.
Valentini, Ni Putu Erna & Pande Yogantara, “Pencoretan Hak Tanggungan dengan Akta Konsen Roya” (2021) Univ Udayana.
Wahyuono, Bambang & Wahyu Tris Haryadi, “Kepastian Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Jaminan Hak Guna Bangunan Yang Sudah Berakhir Jangka Waktunya” (2024) DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum) 16–40.
Wicaksono, Hero Satrio, Yeni Yuliani & Muhammad Andhika Rivaldy, “Implementasi Hapusnya Hak Atas Tanah Yang Dibebani Hak Tanggungan Berdasarkan Putusan Pengadilan” (2022) 27:3 Perspektif 180–190.
