Penerapan Diskresi oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap Massa Demonstrasi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai penerapan diskresi oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan massa demonstrasi, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diskresi merupakan kewenangan pejabat negara untuk mengambil keputusan dalam situasi hukum yang tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, aparat kepolisian kerap menggunakan diskresi saat menghadapi aksi demonstrasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif, dengan fokus pada studi kasus peristiwa demonstrasi di Surabaya pada tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diskresi oleh aparat kepolisian masih menghadapi berbagai kendala, baik normatif, teknis, maupun etis, dan seringkali berujung pada tudingan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan batasan yang jelas, pedoman operasional, serta pengawasan yang ketat dalam penggunaan diskresi agar tetap dalam koridor hukum dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum.