Pembinaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstract

Tindak pidana sering terjadi di negara Indonesia pada kasus kejahatan. Salah satunya terjadi kejahatan di Indonesia adalah kasus Asusila. Tindak pidana asusila di Indonesia yang juga dilakukan oleh anak-anak di bawah 18 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan alur penyelesaian yang efektif serta penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi pelaku. Metode penelitian ini menggunakan normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan masih kurang, yang meliputi kegiatan pendidikan, pembinaan, dan pelatihan keterampilan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pemasyarakatan, pembinaan ini juga harus mencakup pemenuhan hak-hak anak binaan, seperti hak mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penyuluhan hukum. Undang-undang Republik Indoensia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlakuan khusus sejak awal proses hukum, pembinaan hingga akhir. Namun, pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak menghadapi kendala dalam implementasi kebijakan keadilan restoratif dan perlindungan hak anak karena keterbatasan sumber daya. Hal ini menyebabkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak ketidakmerataan kualitas layanan dan kesenjangan pemenuhan hak-hak anak yang menjalani pembinaan.