Analisis Yuridis Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Abstract

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperkenalkan konsep baru dengan menempatkan pidana mati bukan lagi sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus yang dijatuhkan secara alternatif dengan masa percobaan 10 tahun. Hal ini menimbulkan problematika hukum, khususnya terkait tafsir frasa “sikap dan perbuatan terpuji” sebagai syarat perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 98–102 KUHP 2023 memberikan peluang perubahan hukuman mati, namun belum ada standar yang jelas terkait kriteria “perbuatan terpuji”. Untuk itu, indikator dari Undang-Undang Pemasyarakatan dapat dijadikan acuan, seperti kepatuhan terhadap tata tertib, partisipasi dalam pembinaan, penurunan risiko, serta penghormatan hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa aturan turunan dan mekanisme pengawasan independen, penerapan pidana mati bersyarat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, penyalahgunaan wewenang, hingga praktik korupsi.