Penegakan Hukum Pidana terhadap Warga Binaan Penyandang Disabilitas di Lapas IIA Lombok Barat

Abstract

Penegakan hukum pidana terhadap penyandang disabilitas merupakan isu penting dalam sistem pemasyarakatan, mengingat kelompok rentan ini masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh hak yang setara. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap regulasi utama, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta KUHAP, yang kemudian dikaji bersama hasil observasi dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIA Lombok Barat telah berupaya memenuhi hak-hak warga binaan penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas ramah disabilitas, seperti kamar hunian dan toilet khusus, serta pendampingan petugas dalam aktivitas sehari-hari, termasuk saat persidangan dan perawatan kesehatan. Saat ini terdapat enam warga binaan penyandang disabilitas, terdiri dari lima dengan disabilitas fisik dan satu disabilitas sensorik. Namun, masih terdapat kendala dalam aspek komunikasi karena sebagian besar petugas belum menguasai bahasa isyarat. Dengan demikian, penegakan hukum pidana terhadap penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIA Lombok Barat secara umum telah sesuai dengan regulasi, tetapi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pelatihan teknis sangat diperlukan agar prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak asasi manusia dapat terwujud secara optimal.