Analisis Hukum Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Konstruksi Bangunan Lapas Kelas III Sukamara Tahun Anggaran 2017

(Studi Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plk)

Abstract

Penelitian ini membahas analisis hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi pada pekerjaan konstruksi pengadaan bangunan Lapas Sukamara berdasarkan Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk. Latar belakang penelitian berangkat dari maraknya kasus korupsi di Indonesia, khususnya di bidang pengadaan barang/jasa, yang menimbulkan kerugian negara dan menghambat pembangunan. Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana tindak pidana korupsi pada putusan 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk dan bagaimana pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (case approach), didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum positif terkait asas-asas hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana, serta penerapan teori penyertaan dalam tindak pidana. Hasil penelitian ini mendapati bahwa penerapan Pasal 3 UU Tipikor memungkinkan pemidanaan atas kelalaian berat meski tanpa keuntungan pribadi, namun perbedaan putusan antartingkat peradilan menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas hukuman. Selain itu, meskipun teori penyertaan dan pertanggungjawaban fungsional dapat mengungkap keterlibatan kolektif, lemahnya pengawasan internal serta ketiadaan standar penilaian tanggung jawab pelaku menunjukkan urgensi adanya pedoman pemidanaan yang seragam dan penguatan mekanisme pengawasan di instansi pemerintah. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan asas legalitas, proporsionalitas, dan individualisasi pidana dalam perkara korupsi. Rekomendasi yang diajukan antara lain peningkatan kompetensi penyidik dan penguatan sistem pengawasan internal guna mencegah penyalahgunaan kewenangan.