PERLINDUGAN HAK-KESEHATAN DAN HAK EKONOMI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PERBATASAN KALIMANTAN UTARA DALAM STATUS KEDARURATAN KESEHATAN AKIBAT PANDEMI COVID-19
Abstract views: 103
,
LEX JOURNAL downloads: 74
Abstract
Protection of health rights and economic rights for the legal community at the time of the Covid-19 pandemic was carried out simultaneously, there cannot be rights that take precedence and leave other rights ... Prioritizing the fulfillment of health rights and ignoring economic rights has implications for the emergence of social insecurity, the opposite is true when prioritizing health rights. economic rights rather than health rights will threaten the safety of people's lives. This study aims to explain that the protection of the health rights and economic rights of indigenous peoples in the border area of North Kalimantan must be carried out simultaneously and in balance. The research method used is a normative juridical research method. The results showed that the local government had provided protection for the health rights and economic rights of indigenous peoples in the border area of North Kalimantan during the pandemic simultaneously and in balance.
Keywords; Protection, economic rights, health rights of indigenous peoples
References
BAPPENAS. Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan 2005-2007
BPHN, Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Di Daerah Perbatasan, tanggal 1 April 2011
Husen Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah ,Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010,
Kamus Besar Bahasa Indoesia (KBBI) Online, https://kbbi.web.id/perlindungan, diakses pada tanggal 12 April 2020
Samosir, . Djamanat Hukum Adat Indonesia. Medan: CV. Nuansa Aulia, 2013,
Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000,
Setiono, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, 2004,
Soekanto, Soerjono, , Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984,
Taqwaddin, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat(Mukim) di Provinsi Aceh”, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010),
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daera
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
