Mempolitisasi Ruang Virtual: Posisi Warga-Net dalam Praktik Demokrasi Digital di Indonesia

Abstract

Sebuah agensi global, WeAreSocial melansir jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai 150
juta jiwa di awal tahun 2019. Kehadiran internet yang mulanya hanya dianggap sebagai medium
pengantar pesan, menjadi semakin kompleks ketika publik menggunakan Internet sebagai ruang
alternatif dalam menyampaikan gagasan (Dahlberg, 2001). Kemajuan Internet seolah mampu
menciptakan ruang politik yang tanpa sekat, tanpa pengawasan. Beberapa gerakan kolektif yang lahir
dari aktifnya pengguna internet di Indonesia antara lain Aksi Koin Peduli Prita, Aksi Bela Islam (212, 411),
dan Aksi Bali Tolak Reklamasi. Sedangkan di belahan dunia lain, kemenangan Donald Trump sebagai
Presiden ke-45 Amerika Serikat seolah menujukkan bahwa internet dan media sosial juga memiliki
wajah buruk yang dapat mencederai demokrasi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Internet dan
media sosial mampu menciptakan cara baru berpartisipasi dalam politik. Dengan hadirnya Internet,
berbagai informasi politik, sosialisasi politik, kampanye politik, hingga protes politik dapat dipublikasikan
dan dipertukarkan dengan waktu yang lebih cepat. Selain itu, kemampuan Internet dalam membangun
komunikasi dua arah menjadikan partisipasi politik tidak harus hadir secara fisik dalam debat terbuka
politisi atau demonstrasi di jalan. Melalui gagasan ruang publik Jurgen Habermas, penulis mencoba
untuk menelusuri dan mengungkapkan bagaimana peran dan masa depan pengguna Internet dalam
logika demokrasi digital di Indonesia. Beberapa contoh kasus di Indonesia maupun internasional
disajikan sebagai objek studi yang bekerja dengan metode kualitatif. Pengumpulan data berupa
observasi dan studi pustaka diharapkan dapat menyajikan ilustrasi komprhensif bagaimana potret
pengguna Internet di Indonesia. Untuk lebih memudahkan analisis kasus yang disajikan, peneliti
meminjam gagasan Diana Saco tentang demokrasi digital. Hasil penelitian diarahkan pada bagaimana
gagasan Habermas dan Saco dapat menjelaskan fenomena politik kontemporer di Indonesia dengan
memfokuskan pada keaktifan subjek yang bebas dan konsepsi ruang publik deliberatif.