Implementasi Open Government Partnership (OGP) di Kabupaten Bojonegoro

  • Universitas Bojonegoro
https://doi.org/10.25139/jmnegara.v3i2.2138
Abstract views: 1278 , PDF downloads: 1271

Abstract

Konteks penelitian ini beraras pada tatakelola pemerintahan lokal yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Bersama Masyarakat Sipil,untuk mendukung tatakelola pemerintahan lokal yang terbuka dan berkomitmen dalam keanggotaan OpenGovernment Indonesia
(OGI) dan menjadi salah satu pilot project keterbukaan pemerintahan terbuka dari15 pemerintahan daerah lainnya di dunia.Sebagai subnational pioneers keterbukaan pemerintahan, Kabupaten Bojonegorotelah merumuskan dan menjalankan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai berikut; Revolusi Data, Penguatan Akuntabilitas Pemerintah Desa, Peningkatan Transparansi sistem Anggaran Daerah, Penguatan Keterbukaan Dokumen Kontrak PengadaanBarang dan Jasa, dan
Peningkatan Kualitas Layanan Publik.Untuk mengetahui apakah implementasi rencana aksi berlangsung efektif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan teori kebijakan publik, dan implementasi kebijakan publik, peneliti memilih pendekatan yang digunakan oleh Ripley (Ripley & Franklin, 1986: 11) sebagai alat bantu mengukur implementasi kebijakan tersebut, yang mengacu pada “kepatuhan” dan pendekatan “faktual” dalam implementasi kebijakan. Temuan peneliti menunjukkanproses penyusunan RAD telah mengacu pada prinsip transparansi dan partisipatif sebagaimana prinsip OGP, namunkomitmen-komitmen dalam RAD belum sepenuhnya berjalan efektif seperti, One Data Bojonegoro sebagai komitmen Revolusi data belum terwujud, 369 Desa belum mentransparansikan APBDesa, Portal ABPD online tidak bisa diunduh, perbub open kontrak belum sepenuhnya berjalan. Peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperluas partisipasi lebih luas dengan jaringan-jaringan NGo, Stakeholder dan memperkuat komitmen OPD yang menjadi penanggungjawab teknis RAD OGP. Perlu adanya jaminan keberlanjutan kebijakan dengan memasukkan RAD dalam perencanaan pembangunan daerah baik RPJMD, RKPD dan
APBD, Serta diperkuat melalui peraturan daerah.

Kata Kunci : Open Government Partnership, Transparansi, Partisipasi, Inovasi

Published
2020-03-21
How to Cite
(2020). Implementasi Open Government Partnership (OGP) di Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial, 3(2), 374-388. https://doi.org/10.25139/jmnegara.v3i2.2138
Issue
Vol. 3 No. 2 (2019)
Section
Articles

 

Authors who publish with JIMPKS: Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal. 

  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.

  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.