Korupsi dalam Birokrasi dan Strategi Pencegahannya


Abstract
Korupsi dalam pelayanan publik telah menjadi masalah cukup serius di Indonesia. Korupsi dalam konteks pelayanan publik disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal karena adanya keinginan masyarkat untuk mendapatkan pelayanan secara cepat dalam berbagai urusan seperti pengurusan perijinan dan sejenisnya. Rentang kerja birokrasi yang panjang dan berbelit-belit (red-tape) menyebabkan masyarakat tidak sabar dan menginginkan proses yang cepat dan efisien. Sedangkan faktor internal lebih
menitikberatkan pada adanya fenomena rentang birokrasi yang panjang dengan sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum di birokrasi untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Strategi dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan dua hal: pertama penguatan kelembagaan internal birokrasi. Penguatan kelembagaan internal birokrasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional. Birokrasi profesional harus dijalankan
dengan menerapkan aturan-aturan yang ketat dan pelaksanaanya dikontrol oleh atasan secara
ketat, dan tenaga pelayanan birokrasi harus ditopang oleh orang-orang yang memiliki
kompetensi memadai. Kedua penguatan kapasitas sumber daya manusia yang mendorong
birokrasi diisi oleh orang-orang yang profesional. Sumber daya manusia yang profesional
adalah pegawai yang bekerja dengan pengetahuan dan kompetensi yang memadai dan
memiliki integritas yang unggul. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan
melalui profesional development program dan character building program.
References
BPS 2016, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2015, No. 21/02/Th. XVIII, 22 Februari 2016
Dahlström, Carl 2011, Bureaucracy and the Different cures for gran and petty corruption, Working Paper Series, Qog The Quality Of Government Institute Department of Political Science University of Gothenburg.
Departemen Riset dan Kajian Strategis ICW, 2000, Hasil Survey Korupsi di Pelayanan Publik (Studi Kasus di Lima Kota: Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, Mataram dan Kupang), Jakarta.
Natasha Hamilton-Hart 2001, Anti-Corruption Strategies In Indonesia, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 37, No. 1, 2001: 65–82
Larmour, Peter 2007, ‗A short Introduction to Corruption and Anti Corruption‘, CIES e-Working Paper, No. 37
Philp, M. 2002,‘Conceptualising Political Corruption‘, in A. Heidenheimer at
Korupsi dalam birokrasi dan strategi pencegahannya - Fatkhuri 76 l Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial - Vol. 1 No. 2 Tahun 2018
al. Political Corruption: Concepts and Cases (Third edition), Chapter 3, pp. 41-57
Pikiran Rakyat 2016, Orangtua Siswa Geruduk Kantor Dinas Pendidikan Depok, diakses 14 Januari 2017, http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2016/08/31/orangtua-siswa-geruduk-kantor-dinas-pendidikan-depok-378854
Purwoko, Bambang 2016, Bureaucracy and the Politics of Identity: A Study on the Influence of Ethnicity on the Bureaucrat Recruitment Process in Sorong Selatan Regency, West Papua, Indonesia, Journal of Government and Politics, Vol. 7 No. 4 November 2016.
Suwitri, Sri 2007, Pemberantasan Korupsi di Indonesia: sebuah upaya reformasi birokrasi, Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol. 4 No. 1 Januari 2007, hal. 34—41
Authors who publish with JIMPKS: Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial agree to the following terms:
-
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
-
Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
-
Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.