Analisis Kebijakan Satuan Detasemen Khusus (Densus)88 Anti Teror Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Terorisme Melalui Pendekatan Identifikasi Sosial Di Provinsi Sulawesi Utara

  • Rifki Afrizal
  • Priyanto Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr.Soetomo Surabaya
Abstract views: 28 , Full Text downloads: 24
Keywords: Counter-TerrorismPolicy

Abstract

Terrorism is included in the category of crimes against humanity and is a serious threat to human civilization as well as a serious threat to the integrity and sovereignty of a country. The terrorism that is currently developing is not only a local or national crime in a country, but is also a form of transnational and even international crime with hidden funding. Terrorism, which has become an international crime, poses many threats or dangers to security, peace and is very detrimental to the welfare of society and the nation. This research took place in North Sulawesi Province, especially in Manado City. This research will explain the Densus 88 team's policy in preventing terrorism through a social identification approach to the community. This research uses a qualitative descriptive research type. The results of this research show that the social identification carried out by the Densus 88 team in the city of Manado went quite well. Densus 88 carries out social identification by going directly to the community, such as students and students, religious leaders, communities and community organizations.

References

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Terorisme Dan Pendanaan.
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RI.
Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RI.

Buku-Buku:
Agus, SB. 2014. Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi. Jakarta: Daulat Press.
Arief, Barda Nawawi. 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana cetakan III, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Bernard L. Tanya. 2001. Penegakan Hukum dalam Terang Etika. Yogyakarta: Genta Publishing.
Golose, Petrus R. 2010. Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput, Jakarta: PKIK.
Harahap, Syahrin. 2017. Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme, Depok: Siraja.
Jahroni, Jajang. 2004. Gerakan Salafi Radikal di Indonesia, Jakarta: Raja Wali Press.
Prasetyo, Dedi. 2016. Ilmu dan Teknologi Kepolisian: Implementasi Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Raharjo, Satjipto. 1987. Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru.
Soekanto, Soerjono. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Keempat belas. Jakarta: Rajawali Pers.
Sunaryo, Siswanto. 2009. Penegakan Hukum Psikotropika: dalam Kajian Sosiologi Hukum. Jakarta: Grafindo Persada.
Wibowo, Ari. 2012. Hukum Pidana Terorisme. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Jurnal :
Tamat Suryani, 2017. ‚ÄúTerorisme dan Deradikalisasi‚ÄĚ, Jurnal Keamanan Nasional Volume III, No. 2, November 2017
Published
2024-04-03
How to Cite
Afrizal, R., & Priyanto. (2024). Analisis Kebijakan Satuan Detasemen Khusus (Densus)88 Anti Teror Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Terorisme Melalui Pendekatan Identifikasi Sosial Di Provinsi Sulawesi Utara. Soetomo Magister Ilmu Administrasi, 2(1), 135-148. Retrieved from https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smia/article/view/8107
Section
Article

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>