ALOKASI BELANJA PEMERINTAH DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA

Mahirsyah Pradana

Abstract


Penelitian ini bertujuan menguji alokasi belanja pemerintahberdasarkan kelompok jenis belanjaterhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Indonesia.Belanja operasi, modal, dan belanja tak terduga ialah belanja pemerintah per kelompok jenis belanja sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).Penelitian ini memilih sampel pemerintah kabupaten/kota yang merealisasikan belanja operasi,  modal, dan tak terduga  tahun 2011 sampai 2015. Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini.Alokasi belanja operasi berefek positif dan signifikan terhadap IPM.Alokasi belanja modal  berefek negatif dan signifikanatas IPM. Alokasi belanja tak terduga berefek negatif dan signifikanatas IPM.

 

Kata kunci: alokasi belanja operasi, alokasi belanja modal, alokasi belanja tak terduga, IPM

Full Text:

PDF

References


Ariza, A. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Islam.Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah, 12(1).

Astia Dewi, I., dan Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Alokasi Belanja Rutin Dan Belanja Modal Pada Indeks Pembangunan Manusia.E-Jurnal Akuntansi, 14(1), 695-722.

BPS.(2014). Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru, 10.

Candra Yunita Sari, I. A., dan Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.E-Jurnal Akuntansi, 15(3), 2409-2438.

Davies, A. (2009). Human development and the optimal size of government.The Journal of Socio-Economics, 38(2), 326-330.

Hayek, F. A. (1945). The use of knowledge in society.The American economic review, 519-530.

Mehmood, R., dan Sadiq, S. (2010). Impact of Fiscal Decentralisation on Human Development: A Case Study of Pakistan. Pakistan Development Review, 49(4), 513-529.

Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Economics Development Analysis Journal, 1(2).

Musgrave, R. A., dan Musgrave, P. B. (1989). Public Finance in Theory and Practice (Vol. 5): McGRAW-HILL BOOK COMPANY.

Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism.Journal of Economic Literature, 37(3), 1120-1149.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan

Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran

Pratowo, N. I. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.Jurnal Studi Ekonomi Indonesia.

Rustariyuni, S. D. (2014). Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode 2004-2012. PIRAMIDA, 10(1).

Sasana, H. (2009). Peran desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah.

----------. (2016). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah).Media Ekonomi dan Manajemen, 25(1).

Shah, A., dan Mundial, B. (1994).The reform of intergovernmental fiscal relations in developing and emerging market economies: Citeseer.

Soejoto, A., Subroto, W. T., dan Suyanto, Y. (2015).Fiscal Decentralization Policy in Promoting Indonesia Human Development.International Journal of Economics and Financial Issues, 5(3).

Tiebout, C. M. (1956).A pure theory of local expenditures.Journal of Political Economy, 64(5), 416-424.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UNDP. (1990). The Human Development Report: UNDP.

----------. (2010). The Human Development Report.

Yuliani, T., dan Saragih, N. (2014).Determinan Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan, 7(1), 60-72.

Zebua, W. F., dan Adib, N. (2014). Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Kualitas Pembangunan Manusia.Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 3(1).




DOI: http://dx.doi.org/10.25139/dev.v2i1.960

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Develop ISSN : 2580-1767, Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNITOMO,